DPRD Panggil Kesra dan Bulog PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan bant...
DPRD Panggil Kesra dan Bulog
PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan bantuan beras masyarakat miskin (raskin), seperti Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) dan Bulog Subdivre XII Madura. Pemanggilan itu terkait dengan tunggakan raskin Pemkab Pamekasan ke Bulog yang mencapai Rp 1.8 miliar. Sebab ada kemungkinan tingginya angka tunggakan itu akan menjadi kendala dalam proses distribusi bantuan raskin kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Pamekasan. Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan pihak telah menandatangani surat pemanggilan pihak Kesra dan Bulog, yang diusulkan oleh komisi IV. Salah satu tujuan dari pemanggilan itu untuk mempertanyakan tunggakan raskin dan sejumlah persoalan raskin lainnya. “Tadi (kemarin) saya telah disposisikan surat pemanggilan, kalau tidak salah pekan depan ini mereka dipanggil ke Komisi IV. Salah satu poinnya itu terkait tunggakan yang sangat besar, sehingga nanti akan diketahui penyebabnya,†katanya. Lanjut Halili, semestinya Kesra bisa melakukan desakan kepada kepala desa yang mempunyai tunggakan ke bulog, karena jika hal itu dibiarkan, distribusi raskin untuk selanjutnya bisa terkendala, sehingga masyarakat miskin yang akan menjadi korbannya. Selain itu, pihaknya mengaku heran dengan adanya tunggakan kepala desa di Bulog. Sebab sepengtahuannya, sistem pencairan raskin itu “cash and carryâ€, ditebus dulu, baru raskin dikirim ke titik distribusi. “Ini yang juga akan menjadi pertanyakan kami, bagaimana bulog itu mengeluarkan raskin, tanpa ada uang tebusan. Jadi, tunggakan yang terjadi tidak murni kesalahan kepala desa, tapi bulog juga, yang jelas ada sistem yang dilanggar,†ungkapnya. Sebelumnya, Kepala Bulug Subdivre XII Madura, Suhariyono mengatakan semua kabupaten di Madura mempunyai tunggakan. Kabupaten Sumenep Rp 766 juta lebih, Pamekasan Rp 1,8 M lebih, Sampang Rp 1,4 M lebih dan Bangkalan punya tunggakan Rp 234 juta. “Tunggakan terendah itu Kabupaten Bangkalan, disusul Sumenep, kemudian Sampang, sedang Kabupaten Pamekasan  tunggakannya tertinggi. Selain itu sejak tiga bulan terakhir juga masih banyak raskin yang belum ditebus di Madura,†katanya. Data di Bulog Subdirve XII Madura, warga miskin penerima program bantuan raskin tahun 2014 ini, dari empat kabupaten tersebut sebanyak 396.490 rumah tangga sasaran (RTS). Jumlah penerima bantuan terbanyak adalah Kabupaten Sumenep 116.378 RTS, disusul Kabupaten Sampang sebanyak 108.647 RTS, kemudian Kabupaten Pamekasan sebanyak 86.397 RTS. Dan paling sedikit, Kabupaten Bangkalan sebanyak 85.068 RTS. (ALI SYAHRONI/UZI/RAH)
PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan bantuan beras masyarakat miskin (raskin), seperti Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) dan Bulog Subdivre XII Madura. Pemanggilan itu terkait dengan tunggakan raskin Pemkab Pamekasan ke Bulog yang mencapai Rp 1.8 miliar. Sebab ada kemungkinan tingginya angka tunggakan itu akan menjadi kendala dalam proses distribusi bantuan raskin kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Pamekasan. Ketua DPRD Pamekasan, Halili mengatakan pihak telah menandatangani surat pemanggilan pihak Kesra dan Bulog, yang diusulkan oleh komisi IV. Salah satu tujuan dari pemanggilan itu untuk mempertanyakan tunggakan raskin dan sejumlah persoalan raskin lainnya. “Tadi (kemarin) saya telah disposisikan surat pemanggilan, kalau tidak salah pekan depan ini mereka dipanggil ke Komisi IV. Salah satu poinnya itu terkait tunggakan yang sangat besar, sehingga nanti akan diketahui penyebabnya,†katanya. Lanjut Halili, semestinya Kesra bisa melakukan desakan kepada kepala desa yang mempunyai tunggakan ke bulog, karena jika hal itu dibiarkan, distribusi raskin untuk selanjutnya bisa terkendala, sehingga masyarakat miskin yang akan menjadi korbannya. Selain itu, pihaknya mengaku heran dengan adanya tunggakan kepala desa di Bulog. Sebab sepengtahuannya, sistem pencairan raskin itu “cash and carryâ€, ditebus dulu, baru raskin dikirim ke titik distribusi. “Ini yang juga akan menjadi pertanyakan kami, bagaimana bulog itu mengeluarkan raskin, tanpa ada uang tebusan. Jadi, tunggakan yang terjadi tidak murni kesalahan kepala desa, tapi bulog juga, yang jelas ada sistem yang dilanggar,†ungkapnya. Sebelumnya, Kepala Bulug Subdivre XII Madura, Suhariyono mengatakan semua kabupaten di Madura mempunyai tunggakan. Kabupaten Sumenep Rp 766 juta lebih, Pamekasan Rp 1,8 M lebih, Sampang Rp 1,4 M lebih dan Bangkalan punya tunggakan Rp 234 juta. “Tunggakan terendah itu Kabupaten Bangkalan, disusul Sumenep, kemudian Sampang, sedang Kabupaten Pamekasan  tunggakannya tertinggi. Selain itu sejak tiga bulan terakhir juga masih banyak raskin yang belum ditebus di Madura,†katanya. Data di Bulog Subdirve XII Madura, warga miskin penerima program bantuan raskin tahun 2014 ini, dari empat kabupaten tersebut sebanyak 396.490 rumah tangga sasaran (RTS). Jumlah penerima bantuan terbanyak adalah Kabupaten Sumenep 116.378 RTS, disusul Kabupaten Sampang sebanyak 108.647 RTS, kemudian Kabupaten Pamekasan sebanyak 86.397 RTS. Dan paling sedikit, Kabupaten Bangkalan sebanyak 85.068 RTS. (ALI SYAHRONI/UZI/RAH)
