Pemerintah Pantau Penyaluran BLSM SUMENEP â" Pemerintah kabupaten Sumenep berjanji akan terus mengawasi realisasi bantuan langsung sem...
Pemerintah Pantau Penyaluran BLSM
SUMENEP â" Pemerintah kabupaten Sumenep berjanji akan terus mengawasi realisasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Pasalnya, dikhawatirkan pelaksanaan program pemerintah itu tidak tepat sasaran. Wakil Bupati Sumenep Soengkono Sidik menyatakan, setelah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) didistribusikan oleh PT Pos, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap realisasinya. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukannya, pemkab telah berkoordinasi dengan pihak PT Pos Indonesia perwakilan Sumenep, membicarakan tentang jumlah penerima KPS dan ketepatan sasarannya. ''Kami akan terus mengawasi realisasi program pemerintah pusat itu. Jangan sampai penerima tidak sesuai dengan kategori sebagai penerima manfaat,'' kata Wabup, Senin (01/7). Wabup menyampaikan, data penerima manfaat itu merupakan dari pemerintah pusat sehingga perlu pemantauan dari pemerintah daerah, sebab dikhawatirkan terjadi penerima ganda atau penerima itu tergolong orang kaya atau justru yang sebenarnya berhak menerimanya ternyata tidak tercover. ''Kalau terjadi seperti itu, kami pasti jadikan bahan evaluasi dan kami sampaikan kepada pusat agar untuk realisasi tahap selanjutnya ada pembenahan. Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan kriterianya, kami pasti beri catatan,'' paparnya. Dia menambahkan, pemkab memang diberi kesempatan oleh pusat untuk melakukan koreksi terhadap sasaran program itu. Jika ada orang kaya yang masuk dalam daftar sasaran itu dipastikan akan di cancel. ''Sesuai petunjuk pusat, pemkab boleh memperbaiki data penerima manfaat itu. Mungkin tahap selanjutnya bisa diberbaharui data itu. Namun, hingga saat ini masih belum ditemukan hal demikian,'' paparnya. Untuk Kabupaten Sumenep, sebanyak 115.907 Rumah Tangga Sasaran tersebar di 27 Kecamatan yang telah menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang merupakan kartu sebagai peserta penerima BLSM yang merupakan program pemerintah dari kompensasi kenaikan harga BBM. Di tempat terpisah, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sumenep Ahmad Fauzi Hasyim mengatakan, seharusnya data yang dipergunakan adalah data terbaru. Hal tersebut menurut politisi PBB, BLSM akan bernasib sama seperti program-program pemerintah sebelumnya, seperti BLT, raskin, PKH dan BSM. âSebetulnya yang tahu betul itu kan kepala desa, mana rakyatnya yang miskin dan mana rakyatnya mampu. Agar tidak bernasib sama dengan sebelumnya. Kami mohon dan mengimbau agar data yang sebenarnya itu dimasukan kepada jalur yang benar,â katanya. Dia menambahkan bahwa dalam penyaluran BLSM ini juga harus melibatkan kepala desa setempat. âDapat data darimana jika tidak melibatkan kepada desa setempat, karena mereka juga tahu. Tidak cukup hanya main di google,â tegasnya. Menanggapi data penerima BLSM yang menggunakan data BPS tahun 2011, Fauzi tidak langsung menyalahkan BPS. Tetapi menurut pandangan Fauzi yang harus ditekankan dalam hal ini bahwa BLSM bukan untuk orang yang mampu, tetapi kepada mereka yang kurang mampu. âMaka dari itu, kalau di partai kami itu memang ada satgas yang sengaja kami luncurkan ke desa. Dan jika nantinya ada yang salah sasaran atau ada yang berhak menerima, tetapi tidak menerima maka kita akan komplin dan dilaporkan,â jelasnya. Dia berharap, tidak hanya pemerintah yang mengawal agat BLSM itu tetap sasaran, tetapi partai juga bisa ikut andil memantau agar BLSM benar-benar untuk masyarakat miskin. (sym/rif/mk)
SUMENEP â" Pemerintah kabupaten Sumenep berjanji akan terus mengawasi realisasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Pasalnya, dikhawatirkan pelaksanaan program pemerintah itu tidak tepat sasaran. Wakil Bupati Sumenep Soengkono Sidik menyatakan, setelah Kartu Perlindungan Sosial (KPS) didistribusikan oleh PT Pos, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap realisasinya. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukannya, pemkab telah berkoordinasi dengan pihak PT Pos Indonesia perwakilan Sumenep, membicarakan tentang jumlah penerima KPS dan ketepatan sasarannya. ''Kami akan terus mengawasi realisasi program pemerintah pusat itu. Jangan sampai penerima tidak sesuai dengan kategori sebagai penerima manfaat,'' kata Wabup, Senin (01/7). Wabup menyampaikan, data penerima manfaat itu merupakan dari pemerintah pusat sehingga perlu pemantauan dari pemerintah daerah, sebab dikhawatirkan terjadi penerima ganda atau penerima itu tergolong orang kaya atau justru yang sebenarnya berhak menerimanya ternyata tidak tercover. ''Kalau terjadi seperti itu, kami pasti jadikan bahan evaluasi dan kami sampaikan kepada pusat agar untuk realisasi tahap selanjutnya ada pembenahan. Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan kriterianya, kami pasti beri catatan,'' paparnya. Dia menambahkan, pemkab memang diberi kesempatan oleh pusat untuk melakukan koreksi terhadap sasaran program itu. Jika ada orang kaya yang masuk dalam daftar sasaran itu dipastikan akan di cancel. ''Sesuai petunjuk pusat, pemkab boleh memperbaiki data penerima manfaat itu. Mungkin tahap selanjutnya bisa diberbaharui data itu. Namun, hingga saat ini masih belum ditemukan hal demikian,'' paparnya. Untuk Kabupaten Sumenep, sebanyak 115.907 Rumah Tangga Sasaran tersebar di 27 Kecamatan yang telah menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang merupakan kartu sebagai peserta penerima BLSM yang merupakan program pemerintah dari kompensasi kenaikan harga BBM. Di tempat terpisah, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sumenep Ahmad Fauzi Hasyim mengatakan, seharusnya data yang dipergunakan adalah data terbaru. Hal tersebut menurut politisi PBB, BLSM akan bernasib sama seperti program-program pemerintah sebelumnya, seperti BLT, raskin, PKH dan BSM. âSebetulnya yang tahu betul itu kan kepala desa, mana rakyatnya yang miskin dan mana rakyatnya mampu. Agar tidak bernasib sama dengan sebelumnya. Kami mohon dan mengimbau agar data yang sebenarnya itu dimasukan kepada jalur yang benar,â katanya. Dia menambahkan bahwa dalam penyaluran BLSM ini juga harus melibatkan kepala desa setempat. âDapat data darimana jika tidak melibatkan kepada desa setempat, karena mereka juga tahu. Tidak cukup hanya main di google,â tegasnya. Menanggapi data penerima BLSM yang menggunakan data BPS tahun 2011, Fauzi tidak langsung menyalahkan BPS. Tetapi menurut pandangan Fauzi yang harus ditekankan dalam hal ini bahwa BLSM bukan untuk orang yang mampu, tetapi kepada mereka yang kurang mampu. âMaka dari itu, kalau di partai kami itu memang ada satgas yang sengaja kami luncurkan ke desa. Dan jika nantinya ada yang salah sasaran atau ada yang berhak menerima, tetapi tidak menerima maka kita akan komplin dan dilaporkan,â jelasnya. Dia berharap, tidak hanya pemerintah yang mengawal agat BLSM itu tetap sasaran, tetapi partai juga bisa ikut andil memantau agar BLSM benar-benar untuk masyarakat miskin. (sym/rif/mk)