PAMEKASAN - Komisi D DPRD Pamekasan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mengevaluasi data jumlah keluarga miskin di Pamekasan. Data yang dim...
PAMEKASAN - Komisi D DPRD Pamekasan meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mengevaluasi data jumlah keluarga miskin di Pamekasan. Data yang dimiliki lembaga statistik itu dinilai tidak valid dan tidak bisa dijadikan acuan pelaksanaan program. Wakil Ketua Komisi D, Juhaini mengatakan berdasarkan pantauannya terhadap pelaksanaan pendistribusian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dilaksanakan sejak Senin (1/7), acuan panerima program yang menggunakan data BPS, ternyata banyak yang perlu dibenahi. Selain jumlahnya yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, banyak ditemukan penerima yang sebenarnya tidak layak. Masih banyak warga miskin yang seharusnya menerima justru tidak masuk sebagai rumah tangga sasaran program tersebut. âAda dua kepela desa yang menyampaikan, banyak warganya yang masuk kategori miskin justru tidak menerima program itu. Mereka jadi sasaran protes warganya yang tidak masuk dalam daftar penerima,â kata Juhaini, Selasa (2/7). Di lain pihak, kata dia, banyak warga yang seharusnya tidak masuk dalam daftar penerima karena kondisi ekonominya sudah mampu, justru menerima program tersebut. Juhaini menilai tidak tepatnya data itu karena pendataan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) kurang valid dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena di dalam data itu terdapat data penerima beras miskin (raskin) dan data jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Kondisi itu menyebabkan BLSM yang seharusnya diterima warga miskin, namun akhirnya salah sasaran. âData yang digunakan ini hanya berdasarkan data kuantitatif dan tidak realistis. Sehingga warga yang secara ekonomi cukup malahan menerima BLSM. Sedang warga miskin yang tidak memiliki pekerjaan tetap justeru tidak menerimanya. Ini jelas-jelas keliru,â katanya. Karenanya, ia meminta agar BPS segera melakukan evaluasi terhadap data yang dimilikinya agar benar-benar valid dan bisa dijadikan acuan program. Bisa jadi, setelah dilakukan evaluasi itu, lembaga tersebut harus melakukan perbaikan data dengan melakukan sensus ulang. Bahkan, jika data penerima belum valid, ia meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan penyaluran bantuan yang menjadi kompensasi kenaikan harga BBM tersebut. Sebab, jika dipaksakan dengan data yang tidak riil, sama artinya dengan membuang dana secara sia-sia. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan berencana mengundang BPS untuk membahas data tersebut karena dinilai kurang valid. Sebab, di wilayah itu terjadi penurunan angka warga miskin sebanyak tiga kali dalam dua tahun. Bupati Pamekasan, Achmad Syafii mengatakan data yang selama ini masih menjadi acuan daftar penerima program sosial akan dibahas ulang bersama BPS dengan melibatkan pimpinan DPRD setempat. Calon Haji Ikut Terima BLSM Sementara itu, penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di sejumlah desa di Pamekasan terindikasi salah sasaran. Sebab penerima BLSM justru orang yang sudah tergolong mampu dibandingkan dengan warga yang tidak menerima BLSM. Bahkan ditemukan warga yang mendaftar sebagai jamaah calon haji (JCH) yang akan berangkat tahun ini menerima bantuan. Sedangkan warga miskin dan hidup sebatangkara justru tidak memperoleh dana BLSM. Kondisi ini ditemukan di beberapa desa di Pamekasan, saat pendistribusian Selasa (2/7) kemarin. Di antaranya, di Desa Bungbaruh dan sebagian warga di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan. Sebagian warga yang merasa lebih berhak menerima BLSM tidak bisa berbuat banyak. Namun beberapa di antaranya mengadu kepada tokoh masyarakat desa setempat. Umamah, salah satu warga Desa Bungbaruh yang tinggal sebatangkara, setelah suaminya meninggal dunia mengaku kecewa kepada pemerintah. Sebab pada penyaluran BLT sebelumnya ia menerima bantuan, namun justru saat kondisi perekonomiannya lebih parah dan menanggung hidup sendiri tidak menerima bantuan apa-apa. Sedangkan tetangganya yang lebih mampu justru menerima bantuan BLSM. Meski demikian, ia tidak bisa berbuat banyak untuk memperjuangkan nasibnya karena tidak tahu harus mengadukan kepada siapa. Ia hanya menyaksikan warga yang mencairkan BLSM di Balai Desa setempat yang kebetulan berada tepat di depan rumahnya. "Saya hanya mengelus dada karena hidup saya sudah begini, ternyata yang dapat bantuan kebanyakan orang mampu" ucapnya. Hal senada juga disampaikan P. Maiyah, warga Desa Kertagena Tengah. Keluarga yang sudah lanjut usia ini mempertanyakan kriteria miskin yang ditentukan pemerintah, karena warga yang menerima bantuan dari golongan mampu dan memiliki penghasilan jelas. Sedangkan, orang miskin seperti dirinya tidak menerima bantuan. "Saya tidak butuh dikasihani, tapi kalau memang program ini untuk orang miskin, kenapa diberikan kepada orang kaya," katanya. Dia jelaskan, untuk kebutuhan sehari-hari,  ia masih bergantung pada pemberian tetangganya. Bahkan, saat dapur rumahnya ambruk beberapa waktu lalu diperbaiki oleh tetangganya. Sementara itu, Hamdani salah satu tokoh masyarakat Desa Bungbaruh mengaku banyak menerima pengaduan dari warga desa setempat. Salah satu di antara warga itu membandingkan dengan tetangganya yang akan naik haji tahun ini, tapi masih menerima BLSM. Hamdani mengaku tidak tahu untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat itu, karena warga yang sudah tergolong mampu itu sudah menerima BSLM. "Katanya bisa dialihkan kalau memang sudah tidak layak menerima. Tapi bagaimana caranya? Karena ketika nama-nama penerima sudah diumumkan yang jelas tidak akan dialihkan, karena mereka sudah mengangap haknya," katanya. Ia berharap pemerintah bisa mengevaluasi penyaluran BLSM pada tahap pertama ini, agar bisa dialihkan pada penyaluran tahap kedua. Sebab, jika hal ini tidak dibenahi, tujuan pemerintah untuk membantu orang miskin setelah penaikan harga BBM gagal total. Penyaluran BLSM untuk tiga desa yang di pusatkan di Desa Bungbaruh, Kecamatan Kadur, tampak semrawut. Warga berdesak-desakan untuk ambil jatah, karena tidak diberlakukan sistem antre dan tidak ada pengeras suara. Sehingga, calon penerima BLSM ini berebut untuk memperoleh jatah lebih awal. Petugas yang berada di lokasi juga kewalahan, karena jumlahnya terbatas. Sebelumnya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii menyatakan akan mencarikan solusi bagi warga miskin yang tidak menerima BLSM. Meski demikian, pihaknya belum bisa menjanjikan bentuk solusi yang akan diberikan, karena masih akan dikoordinasikan dengan pihak terkait. Untuk mengatahui jumlah gakin yang tidak menerima BLSM ini, pihaknya akan segera melakukan pendataan sehingga bisa merumuskan langkah yang akan diberikan kepada mereka. "Kami belum bisa menjanjikan sesuatu yang sama dengan BLSM. Namun kami akan berupaya yang terbaik," katanya. (awa/uzi/muj/rah)