Wali Kota Surabaya Tolak Pertukaran Satwa KBS SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menolak rencana pengiriman satwa di Kebun Binata...
Wali Kota Surabaya Tolak Pertukaran Satwa KBS
SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menolak rencana pengiriman satwa di Kebun Binatang Surabaya keluar dari KBS dalam rangka pertukaran satwa. Wali Kota mengatakan, sesuai dengan surat dari Menteri Kehutanan, bahwa pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) diserahkan ke Pemkot Surabaya yang diwakili Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS). "Kami akan buktikan bahwa Pemkot bisa mengelola KBS dengan lebih baik," kata Risma saat melakukan inspeksi mendadak di KBS, Minggu. Menurut dia, mendasari surat Menhut bahwa semua permasalahan KBS, baik soal pemeliharaan, pertukaran, mapun kesehatan hewan dilakukan oleh PDTS, sedangkan tim pengelola sementara (TPS) KBS dan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) hanya memberikan konsultasi. "Itu pun hanya soal pemeliharaan," katanya menandaskan. Selain itu, lanjut dia, Pemkot dan PDTS bakal mengantisipasi pengeluaran hewan tersebut dengan berjaga 24 jam penuh. Penjagaan tersebut, kata dia, juga dilakukan selama masa transisi pengelolaan KBS yang diperkirakan bisa mencapai waktu berbulan-bulan. Hal ini dikarenakan PDTS mendengar kabar bakal ada pengiriman hewan KBS kembali pada tanggal 16--17 Juli ini. Rencana pengiriman hewan tersebut merupakan tahap kedua dalam pertukaran antara KBS dan Kebun Binatang Pematangsiantar, Sumut. Direncanakan ada pertukaran 147 hewan. Namun, baru 45 hewan yang baru dikirim ke Sumut. Risma menyatakan bahwa semua pihak seharusnya bisa memberikan Pemkot dan PDTS waktu dan kepercayaan untuk mengelola KBS sebab selama ini pemkot selalu ditekan karena dianggap tidak bisa mengelola KBS. Sementara itu, saat berkeliling memeriksa keadaan KBS, Wali Kota dan PDTS menemukan adanya banyak kandang angkut yang tergeletak berdekatan dengan sejumlah kandang, di antaranya kandang celeng goteng, komodo, dan beberapa jenis burung. Saat itu, Risma langsung bertanya soal fungsi dari kandang angkut itu. Dirut PDTS Ratna Achjuningrum menjawab bahwa kandang angkut ini dipersiapkan untuk mengirim hewan lagi. "Kami mendengar jika pada tanggal 16--17 Juli akan ada pengiriman satwa kembali," jelasnya. Ratna mengatakan bahwa pengiriman tersebut bisa menjadi momok dalan upaya pengelolaan KBS tersebut sebab jumlah hewan di KBS terus berkurang, padahal pertukaran hewan tersebut belum tentu menjadi solusi yang tepat. Ketua Harian Tim Pengelola Sementara (TPS) KBS Tony Sumampau mengatakan bahwa pemberitaan yang ada baru-baru ini seakan-akan dibuat untuk menjadikan konflik KBS berkepanjangan. Padahal, sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan KBS September 2012 sudah jelas satwa surplus KBS harus dievakuasi ke lembaga konservasi lain yang memenuhi standar kesejahteraan satwa. "Kami di TPS menentukan kebun binatang mana saja yang dapat menerima satwa-satwa surplus KBS dengan imbalan satwa 'fresh blood' untuk menyehatkan genetik atau memberi sumbangan pembangunan KBS," katanya. (ant/dik)
SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menolak rencana pengiriman satwa di Kebun Binatang Surabaya keluar dari KBS dalam rangka pertukaran satwa. Wali Kota mengatakan, sesuai dengan surat dari Menteri Kehutanan, bahwa pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) diserahkan ke Pemkot Surabaya yang diwakili Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS). "Kami akan buktikan bahwa Pemkot bisa mengelola KBS dengan lebih baik," kata Risma saat melakukan inspeksi mendadak di KBS, Minggu. Menurut dia, mendasari surat Menhut bahwa semua permasalahan KBS, baik soal pemeliharaan, pertukaran, mapun kesehatan hewan dilakukan oleh PDTS, sedangkan tim pengelola sementara (TPS) KBS dan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) hanya memberikan konsultasi. "Itu pun hanya soal pemeliharaan," katanya menandaskan. Selain itu, lanjut dia, Pemkot dan PDTS bakal mengantisipasi pengeluaran hewan tersebut dengan berjaga 24 jam penuh. Penjagaan tersebut, kata dia, juga dilakukan selama masa transisi pengelolaan KBS yang diperkirakan bisa mencapai waktu berbulan-bulan. Hal ini dikarenakan PDTS mendengar kabar bakal ada pengiriman hewan KBS kembali pada tanggal 16--17 Juli ini. Rencana pengiriman hewan tersebut merupakan tahap kedua dalam pertukaran antara KBS dan Kebun Binatang Pematangsiantar, Sumut. Direncanakan ada pertukaran 147 hewan. Namun, baru 45 hewan yang baru dikirim ke Sumut. Risma menyatakan bahwa semua pihak seharusnya bisa memberikan Pemkot dan PDTS waktu dan kepercayaan untuk mengelola KBS sebab selama ini pemkot selalu ditekan karena dianggap tidak bisa mengelola KBS. Sementara itu, saat berkeliling memeriksa keadaan KBS, Wali Kota dan PDTS menemukan adanya banyak kandang angkut yang tergeletak berdekatan dengan sejumlah kandang, di antaranya kandang celeng goteng, komodo, dan beberapa jenis burung. Saat itu, Risma langsung bertanya soal fungsi dari kandang angkut itu. Dirut PDTS Ratna Achjuningrum menjawab bahwa kandang angkut ini dipersiapkan untuk mengirim hewan lagi. "Kami mendengar jika pada tanggal 16--17 Juli akan ada pengiriman satwa kembali," jelasnya. Ratna mengatakan bahwa pengiriman tersebut bisa menjadi momok dalan upaya pengelolaan KBS tersebut sebab jumlah hewan di KBS terus berkurang, padahal pertukaran hewan tersebut belum tentu menjadi solusi yang tepat. Ketua Harian Tim Pengelola Sementara (TPS) KBS Tony Sumampau mengatakan bahwa pemberitaan yang ada baru-baru ini seakan-akan dibuat untuk menjadikan konflik KBS berkepanjangan. Padahal, sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan KBS September 2012 sudah jelas satwa surplus KBS harus dievakuasi ke lembaga konservasi lain yang memenuhi standar kesejahteraan satwa. "Kami di TPS menentukan kebun binatang mana saja yang dapat menerima satwa-satwa surplus KBS dengan imbalan satwa 'fresh blood' untuk menyehatkan genetik atau memberi sumbangan pembangunan KBS," katanya. (ant/dik)