Said Sosialisasikan Program Kartu Jempol dan Pro Semar SUMENEP- Setiap kali Said Abdullah bertandang ke berbagai tempat di Madura, termasuk ...
Said Sosialisasikan Program Kartu Jempol dan Pro Semar
SUMENEP- Setiap kali Said Abdullah bertandang ke berbagai tempat di Madura, termasuk di 19 Kabupaten yang didatanginya, satu hal yang tak pernah lupa Said Abdullah sampaikan kepada masyarakat bahwa dalam Pemilihan Gubernur Jatim Agustus mendatang, ada dua program yang siap Said jadikan sebagai program unggulan jika dirinya dan Bambang DH benar-benar dipercaya pimpin Jatim. Program tersebut adalah Kartu Jempol dan Pro Semar. Kartu Jempol adalah kartu sehat bagi masayarakat Jatim. Kartu jempol misalnya, tak ada niat lain selain diproyeksikan bagi masyarakat Jatim yang kurang mampu, baik yang kurang mampu dalam kesehatan maupun pendidikan. Artinya, jika dirinya benar-benar dipercaya oleh masyarakat pimpin Jatim ke depan, maka ke depan tak ada istilahnya masyarakat yang merasa kesulitan untuk berobat. Termasuk, tak akan terlihat lagi, ada anak yang putus sekolah, dengan kartu jempol sehat, maka anak-anak di negeri ini diwajibkan harus sekolah. Program kedua, Pro Semar atau progam sedesa setengah miliar. Program sedesa setengah miliar dikhususkan bagi masyarakat jatim untuk membangun desa. Program ini, memang menjadi program prioritas Bambang-Said dalam membangun jatim ke depan yang lebih baik, tentu dengan kualitas yang lebih baik, sehingga nantinya setiap desa akan mendapatkan bantuan 500 juta setiap tahun. Cawagub Jatim yang masih menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi VIII menuturkan bahwa dulu, dirinya punya cita-cita dan mimpi. Mimpin itu tak lain adalah menekan angka kemiskinan yang jumlahnya kian meningkat tiap tahun. tersebut mencontohkan seperti penunjangan langsung atau PL yang setiap tahun itu jumlahnya 50 juta diberikan kepada masyarakat, sehingga jika itu benar-benar menyentuh akan membuat masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. âNamun, masalahnya, dari 3 Bupati yang telah kami datangi dan menawarkan konsep seperti itu, sepertinya hingga hari masih dalam tahap mimpi. Termasuk di Sumenep sendiri, sudah tahun ketiga, mimpi saya agar ada PL yang jumlahnya 50 juta itu diserahkan kepada semua desa agar program membangun masyarakat yang makmur itu benar-benar terealisasi,â kata Said, Jumâat (26/7) saat memberikan sambutan di depan puluhan AKD di kediaman salah satu tokoh masyarakat, H. Diro, di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang. Dalam hemat Said, program apapun itu pasti baik. Naman, yang terpenting harus bisa diukur sejauh mana dampak program tersebut terhadap kesejateraan rakyat. âDan untuk mengetahui sejauhmana dampak program tersebut terhadap kesejahteraan rakyat jelas menuntut pemimpin untuk terus aktif memantau. Jadi, jika rakyatnya susah, maka wajib Gubernur itu turun ke masyarakat,â katanya. Sebab, dalam pandangan Said, pemerintah terlalu berani bilang bahwa yang disebut miskin adalah orang berpendapat 9.200 masuk kategori mendekati miskin. âBagi kami, pendapatan masyarakat rp 19.000 sudah masuk kategori miskin,â ucapanya. Desa Jempol Selain itu, dalam menuju singgasana Jatim, ada satu impian lagi yang hendak Said capai, hal tersebut tak ada lain untuk membangun desa jempol. Desa jempol yang ia maksud adalah desa berkualitas, mandiri dan punya daya saing tinggi. Dalam hemat Said, ribuan desa di Provinsi Jatim, masih nol persen dalam hal kualitas. âSeharusnya, ribuan desa kita sudah jadi desa tingkat tiga. Namun, sejauh ini desa tingkat tiga hanya sekadar mimpi dan isapan jempol belaka. Karena pemerintah kurang serius dalam hal melakukan pemberdayaan terhadap desa,â ujarnya. Salah satu buktinya, menurut Said, desa tidak diberkan kesempatan untuk bisa berkembang sesuai yang diharapkan. âKarena dalam hemat saya, bukan Gubernur atau Bupatinya yang menentukan kewenangan, tetapi biarkan desa sendiri yang mengelola aset. Gubernur dan Bupati cukup ngasih 500 juta kepada semua desa, dan hanya tingga bilang, 500 juta tersebut silahkan kelola dengan baik menuju desa yang berkualias,â jelasnya. Oleh karena itu, ketika Megawati meminta dirinya mendampingi Bambang DH pada pilgub mendatang, langsung Said Abdullah meminta kepada Bambang DH agar urusan desa dirinya yang akan bertanggung jawab. âSilahkan sampean yang mengurus semua hal yang berkaitan pemerintahan, tetapi hanya satu hal yang saya minta, urusan desa adalah tanggung jawab saya. Karena saya ingin dari anggaran pemerintah Jatim yang 17 Triliun itu bisa disisihkan 3 Triliun untuk membangun desa. Sehingga tanpa diminta, semua desa akan dapat bantuan 500 juta setiap tahun. Dan angka itu bagi saya cukup proporsional untuk membangun desa jempol harapan masyarakat,â jelasnya. Tetapi yang penting lambat laut indeks pembangunan desa mengalami peningkatan. âJika indeks setiap tahun naik terus, maka pemerintah akan bisa mengukur sejauh mana dana tersebut digunakan untuk memberdayakan desa,â tandasnya. (sym)
SUMENEP- Setiap kali Said Abdullah bertandang ke berbagai tempat di Madura, termasuk di 19 Kabupaten yang didatanginya, satu hal yang tak pernah lupa Said Abdullah sampaikan kepada masyarakat bahwa dalam Pemilihan Gubernur Jatim Agustus mendatang, ada dua program yang siap Said jadikan sebagai program unggulan jika dirinya dan Bambang DH benar-benar dipercaya pimpin Jatim. Program tersebut adalah Kartu Jempol dan Pro Semar. Kartu Jempol adalah kartu sehat bagi masayarakat Jatim. Kartu jempol misalnya, tak ada niat lain selain diproyeksikan bagi masyarakat Jatim yang kurang mampu, baik yang kurang mampu dalam kesehatan maupun pendidikan. Artinya, jika dirinya benar-benar dipercaya oleh masyarakat pimpin Jatim ke depan, maka ke depan tak ada istilahnya masyarakat yang merasa kesulitan untuk berobat. Termasuk, tak akan terlihat lagi, ada anak yang putus sekolah, dengan kartu jempol sehat, maka anak-anak di negeri ini diwajibkan harus sekolah. Program kedua, Pro Semar atau progam sedesa setengah miliar. Program sedesa setengah miliar dikhususkan bagi masyarakat jatim untuk membangun desa. Program ini, memang menjadi program prioritas Bambang-Said dalam membangun jatim ke depan yang lebih baik, tentu dengan kualitas yang lebih baik, sehingga nantinya setiap desa akan mendapatkan bantuan 500 juta setiap tahun. Cawagub Jatim yang masih menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi VIII menuturkan bahwa dulu, dirinya punya cita-cita dan mimpi. Mimpin itu tak lain adalah menekan angka kemiskinan yang jumlahnya kian meningkat tiap tahun. tersebut mencontohkan seperti penunjangan langsung atau PL yang setiap tahun itu jumlahnya 50 juta diberikan kepada masyarakat, sehingga jika itu benar-benar menyentuh akan membuat masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. âNamun, masalahnya, dari 3 Bupati yang telah kami datangi dan menawarkan konsep seperti itu, sepertinya hingga hari masih dalam tahap mimpi. Termasuk di Sumenep sendiri, sudah tahun ketiga, mimpi saya agar ada PL yang jumlahnya 50 juta itu diserahkan kepada semua desa agar program membangun masyarakat yang makmur itu benar-benar terealisasi,â kata Said, Jumâat (26/7) saat memberikan sambutan di depan puluhan AKD di kediaman salah satu tokoh masyarakat, H. Diro, di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang. Dalam hemat Said, program apapun itu pasti baik. Naman, yang terpenting harus bisa diukur sejauh mana dampak program tersebut terhadap kesejateraan rakyat. âDan untuk mengetahui sejauhmana dampak program tersebut terhadap kesejahteraan rakyat jelas menuntut pemimpin untuk terus aktif memantau. Jadi, jika rakyatnya susah, maka wajib Gubernur itu turun ke masyarakat,â katanya. Sebab, dalam pandangan Said, pemerintah terlalu berani bilang bahwa yang disebut miskin adalah orang berpendapat 9.200 masuk kategori mendekati miskin. âBagi kami, pendapatan masyarakat rp 19.000 sudah masuk kategori miskin,â ucapanya. Desa Jempol Selain itu, dalam menuju singgasana Jatim, ada satu impian lagi yang hendak Said capai, hal tersebut tak ada lain untuk membangun desa jempol. Desa jempol yang ia maksud adalah desa berkualitas, mandiri dan punya daya saing tinggi. Dalam hemat Said, ribuan desa di Provinsi Jatim, masih nol persen dalam hal kualitas. âSeharusnya, ribuan desa kita sudah jadi desa tingkat tiga. Namun, sejauh ini desa tingkat tiga hanya sekadar mimpi dan isapan jempol belaka. Karena pemerintah kurang serius dalam hal melakukan pemberdayaan terhadap desa,â ujarnya. Salah satu buktinya, menurut Said, desa tidak diberkan kesempatan untuk bisa berkembang sesuai yang diharapkan. âKarena dalam hemat saya, bukan Gubernur atau Bupatinya yang menentukan kewenangan, tetapi biarkan desa sendiri yang mengelola aset. Gubernur dan Bupati cukup ngasih 500 juta kepada semua desa, dan hanya tingga bilang, 500 juta tersebut silahkan kelola dengan baik menuju desa yang berkualias,â jelasnya. Oleh karena itu, ketika Megawati meminta dirinya mendampingi Bambang DH pada pilgub mendatang, langsung Said Abdullah meminta kepada Bambang DH agar urusan desa dirinya yang akan bertanggung jawab. âSilahkan sampean yang mengurus semua hal yang berkaitan pemerintahan, tetapi hanya satu hal yang saya minta, urusan desa adalah tanggung jawab saya. Karena saya ingin dari anggaran pemerintah Jatim yang 17 Triliun itu bisa disisihkan 3 Triliun untuk membangun desa. Sehingga tanpa diminta, semua desa akan dapat bantuan 500 juta setiap tahun. Dan angka itu bagi saya cukup proporsional untuk membangun desa jempol harapan masyarakat,â jelasnya. Tetapi yang penting lambat laut indeks pembangunan desa mengalami peningkatan. âJika indeks setiap tahun naik terus, maka pemerintah akan bisa mengukur sejauh mana dana tersebut digunakan untuk memberdayakan desa,â tandasnya. (sym)