BSM harus Tepat Sasaran PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan meminta semua pihak yang terlibat dalam pendat...
BSM harus Tepat Sasaran
PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan meminta semua pihak yang terlibat dalam pendataan calon penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM), agar objektif dalam melakukan pendataan. Terutama bagi siswa miskin yang tidak menerima kartu perlindungan sosial (KPS). Khairul Kalam, Wakil Ketua DPRD Pamekasan mengatakan dalam pendataan ini, pihak sekolah harus menyeragamkan indikator kemiskinan sesuai ketentuan pemerintah, agar tidak menimbulkan kecemburuan antar siswa di suatu lembaga pendidikan. Dalam pendataan ini, pihak sekolah harus meneliti secara objektif kondisi perekonomian siswa dan wali murid, agar penyelenggaraan pendidikan bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada siswa miskin yang putus sekolah karena alasan biaya. "Yang terpenting dalam pendataan ini harus tepat sasaran. Jangan sampai hasil pendataan nanti menimbulkan kecemburuan antara siswa, karena penerimanya lebih kaya dari yang tidak menerima," katanya. Dalam upaya ini kata Khairul Kalam, tidak lepas dari peran Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, untuk memberi arahan atau petunjuk kepada kepala sekolah, agar bisa mendata secara objektif. Jika hal itu dilaksanakan dengan baik, pihaknya yakin tidak akan ada siswa putus sekolah karena alasan biaya. Dengan demikian, tujuan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan, yang salah satunya melalui jalur pendidikan akan terwujud. Sementara itu, proses pendataan calon penerima BSM di Pamekasan belum selesai. Sehingga, belum diperoleh data pasti, jumlah penerima BSM dari semua tingkatan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan Ach. Hidayat mengatakan pendataan siswa miskin yang keluarganya memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) maupun siswa miskin non KPS saat ini masih berlangsung. Pendataan dilakukan oleh masing-masing sekolah dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai tingkat SMA sederajat. Dijelaskan ada dua form isian dalam pendataan calon penerima BSM, yaitu bagi siswa ber-KPS dan siswa yang tidak memiliki KPS. Siswa yang anggota keluarganya memiliki KPS otomatis bisa menerima BSM, sedangkan siswa miskin yang tidak memiliki KPS akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk menerima BSM. "Siswa miskin yang anggota keluargnya memiliki KPS masuk form-1, otomatis akan menerima BSM sebesar Rp 1 juta pertahun. Sedangkan siswa miskin yang tak memiliki KPS masuk form-2 untuk diusulkan agar memperoleh BSM yang besarannya sama," katanya. Dia jelaskan pendataan siswa calon penerima BSM ini ditarget tuntas bulan ini di semua lembaga pendidikan. Data itu selanjutnya, harus masuk ke Disdik Pamekasan pada akhir bulan ini, karena penyalurannya dijadwalkan  pada Agustus mendatang. Penyaluran dana BSM ini nantinya sama dengan penyaluran dana BLSM, yaitu melalui kantor pos. (uzi/rah)
PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan meminta semua pihak yang terlibat dalam pendataan calon penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM), agar objektif dalam melakukan pendataan. Terutama bagi siswa miskin yang tidak menerima kartu perlindungan sosial (KPS). Khairul Kalam, Wakil Ketua DPRD Pamekasan mengatakan dalam pendataan ini, pihak sekolah harus menyeragamkan indikator kemiskinan sesuai ketentuan pemerintah, agar tidak menimbulkan kecemburuan antar siswa di suatu lembaga pendidikan. Dalam pendataan ini, pihak sekolah harus meneliti secara objektif kondisi perekonomian siswa dan wali murid, agar penyelenggaraan pendidikan bisa terlaksana dengan baik dan tidak ada siswa miskin yang putus sekolah karena alasan biaya. "Yang terpenting dalam pendataan ini harus tepat sasaran. Jangan sampai hasil pendataan nanti menimbulkan kecemburuan antara siswa, karena penerimanya lebih kaya dari yang tidak menerima," katanya. Dalam upaya ini kata Khairul Kalam, tidak lepas dari peran Dinas Pendidikan (Disdik) setempat, untuk memberi arahan atau petunjuk kepada kepala sekolah, agar bisa mendata secara objektif. Jika hal itu dilaksanakan dengan baik, pihaknya yakin tidak akan ada siswa putus sekolah karena alasan biaya. Dengan demikian, tujuan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan, yang salah satunya melalui jalur pendidikan akan terwujud. Sementara itu, proses pendataan calon penerima BSM di Pamekasan belum selesai. Sehingga, belum diperoleh data pasti, jumlah penerima BSM dari semua tingkatan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan Ach. Hidayat mengatakan pendataan siswa miskin yang keluarganya memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) maupun siswa miskin non KPS saat ini masih berlangsung. Pendataan dilakukan oleh masing-masing sekolah dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai tingkat SMA sederajat. Dijelaskan ada dua form isian dalam pendataan calon penerima BSM, yaitu bagi siswa ber-KPS dan siswa yang tidak memiliki KPS. Siswa yang anggota keluarganya memiliki KPS otomatis bisa menerima BSM, sedangkan siswa miskin yang tidak memiliki KPS akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk menerima BSM. "Siswa miskin yang anggota keluargnya memiliki KPS masuk form-1, otomatis akan menerima BSM sebesar Rp 1 juta pertahun. Sedangkan siswa miskin yang tak memiliki KPS masuk form-2 untuk diusulkan agar memperoleh BSM yang besarannya sama," katanya. Dia jelaskan pendataan siswa calon penerima BSM ini ditarget tuntas bulan ini di semua lembaga pendidikan. Data itu selanjutnya, harus masuk ke Disdik Pamekasan pada akhir bulan ini, karena penyalurannya dijadwalkan  pada Agustus mendatang. Penyaluran dana BSM ini nantinya sama dengan penyaluran dana BLSM, yaitu melalui kantor pos. (uzi/rah)