Pemerintah Siapkan Dana Kompensasi Rp 14 Triliun JAKARTA-Pemerintah mengisyaratkan pemberian dana kompensasi berupa bantuan langsung tunai (...
Pemerintah Siapkan Dana Kompensasi Rp 14 Triliun
JAKARTA-Pemerintah mengisyaratkan pemberian dana kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang berbarengan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dilakukan pada Juni tahun ini. Total dana kompensasi yang diberikan kepada masyarakat diperkirakan mencapai Rp 14 triliun. รขSekitar Rp 13-14 triliun, tergantung masa pemberian apakah 3 atau 4 bulan," ungkap Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/5). Dana tersebut diambil dari APBN-P 2013 mendatang di mana terdapat potensi penghematan sebesar Rp 37 triliun. Dari jumlah itu, seluruhnya diberikan untuk memberikan proteksi bagi rakyat miskin berbentuk BLSM, beasiswa dan program kesejahteraan lainnya. "Diharapkan awal Juni diputuskan untuk kenaikan BBM bersubsidi dan pemberian kompensasi kepada masyarakat. Presiden mengharapkan semuanya selesai dalam satu paket, jangan dipisah," kata Agung. Menurut Agung, nantinya setiap kepala keluarga akan mendapatkan BLT sebesar Rp150 ribu per bulan yang akan diberikan selama lima bulan. Secara teknis, kata dia, pemberian BLT bisa dilakukan tiga bulan sekali dan dua bulan sekali. "Pemberian akan diberikan kepada sekitar 62-65 juta jiwa atau 25 persen dari penduduk Indonesia," ujar Agung. Agung menjelaskan, pemberian BLT diharapkan bisa mengurangi keterkejutan masyarakat miskin atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Kebijakan tersebut, lanjut dia, diperkirakan akan menaikkan harga sejumlah kebutuhan pokok. "Kami ingin menghindarkan rakyat miskin dari shock kenaikan harga BBM. Harga BBM naik, pasti harga barang naik. Tetapi, penghasilan mereka tetap dan bahkan tambah kecil," tutur Agung. Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp6.000 per liter dari sebelumnya yang hanya Rp4.500. Sedianya, harga BBM bersubsidi direncanakan naik mulai 1 Mei 2013, namun pemerintah menundanya karena anggaran untuk program kompensasi BBM kepada masyarakat miskin harus mendapat persetujuan DPR. Jangan BLT Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Satya Widya Yudha mengatakan, rencana pemerintah memberikan BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi justru akan menuai polemik yang pada akhirnya menghambat tujuan utama untuk menaikkan harga BBM. "Seharusnya kompensasi dari kenaikan harga BBM jangan berupa BLT, karena sebentar lagi merupakan bulan-bulan menjang Pemilu 2014," kata Satya di Gedung DPR Jakarta, Senin (13/5). Dia menegaskan, kompensasi kenaikan BBM berupa pemberian BLT kepada masyarakat merupakan langkah keliru yang akan menciptakan polemik berkepanjangan, sehingga tujuan utama untuk menaikkan harga BBM bersubsidi bakal terhambat. "Sampai saat ini saja, pemerintah tidak berani bersikap tegas soal kebijakan BBM," imbuhnya. Menurut Satya, keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang dibarengi dengan pemberian BLT kepada masyarakat miskin, akan mendapatkan berbagai sandungan dalam pembahasannya di DPR. Mengingat tahun ini merupakan Tahun Politik, kata dia, proses pengambilan keputusan diperkirakan akan memakan waktu cukup panjang. Satya berharap, dana penghematan dari kenaikan harga BBM bersubsidi seharusnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang bisa dimanfaatkan masyarakat miskin. "Dana penghematan BBM bersubsidi itu agar lebih ditujukan pada pembangunan infrastruktur di desa-desa," ucapnya. Namun yang paling saat ini, tegas dia, pemerintah harus segera menentukan sikap terkait pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, mengingat pemerintah sudah memiliki kewenangan penuh untuk menaikkan harga BBM. "Saat ini sudah terjadi fenomena kenaikan harga berbagai komoditas, akibat ketidaktegasan itu," kata Satya. (gam/bud)
JAKARTA-Pemerintah mengisyaratkan pemberian dana kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang berbarengan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dilakukan pada Juni tahun ini. Total dana kompensasi yang diberikan kepada masyarakat diperkirakan mencapai Rp 14 triliun. รขSekitar Rp 13-14 triliun, tergantung masa pemberian apakah 3 atau 4 bulan," ungkap Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/5). Dana tersebut diambil dari APBN-P 2013 mendatang di mana terdapat potensi penghematan sebesar Rp 37 triliun. Dari jumlah itu, seluruhnya diberikan untuk memberikan proteksi bagi rakyat miskin berbentuk BLSM, beasiswa dan program kesejahteraan lainnya. "Diharapkan awal Juni diputuskan untuk kenaikan BBM bersubsidi dan pemberian kompensasi kepada masyarakat. Presiden mengharapkan semuanya selesai dalam satu paket, jangan dipisah," kata Agung. Menurut Agung, nantinya setiap kepala keluarga akan mendapatkan BLT sebesar Rp150 ribu per bulan yang akan diberikan selama lima bulan. Secara teknis, kata dia, pemberian BLT bisa dilakukan tiga bulan sekali dan dua bulan sekali. "Pemberian akan diberikan kepada sekitar 62-65 juta jiwa atau 25 persen dari penduduk Indonesia," ujar Agung. Agung menjelaskan, pemberian BLT diharapkan bisa mengurangi keterkejutan masyarakat miskin atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Kebijakan tersebut, lanjut dia, diperkirakan akan menaikkan harga sejumlah kebutuhan pokok. "Kami ingin menghindarkan rakyat miskin dari shock kenaikan harga BBM. Harga BBM naik, pasti harga barang naik. Tetapi, penghasilan mereka tetap dan bahkan tambah kecil," tutur Agung. Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp6.000 per liter dari sebelumnya yang hanya Rp4.500. Sedianya, harga BBM bersubsidi direncanakan naik mulai 1 Mei 2013, namun pemerintah menundanya karena anggaran untuk program kompensasi BBM kepada masyarakat miskin harus mendapat persetujuan DPR. Jangan BLT Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Satya Widya Yudha mengatakan, rencana pemerintah memberikan BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi justru akan menuai polemik yang pada akhirnya menghambat tujuan utama untuk menaikkan harga BBM. "Seharusnya kompensasi dari kenaikan harga BBM jangan berupa BLT, karena sebentar lagi merupakan bulan-bulan menjang Pemilu 2014," kata Satya di Gedung DPR Jakarta, Senin (13/5). Dia menegaskan, kompensasi kenaikan BBM berupa pemberian BLT kepada masyarakat merupakan langkah keliru yang akan menciptakan polemik berkepanjangan, sehingga tujuan utama untuk menaikkan harga BBM bersubsidi bakal terhambat. "Sampai saat ini saja, pemerintah tidak berani bersikap tegas soal kebijakan BBM," imbuhnya. Menurut Satya, keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang dibarengi dengan pemberian BLT kepada masyarakat miskin, akan mendapatkan berbagai sandungan dalam pembahasannya di DPR. Mengingat tahun ini merupakan Tahun Politik, kata dia, proses pengambilan keputusan diperkirakan akan memakan waktu cukup panjang. Satya berharap, dana penghematan dari kenaikan harga BBM bersubsidi seharusnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang bisa dimanfaatkan masyarakat miskin. "Dana penghematan BBM bersubsidi itu agar lebih ditujukan pada pembangunan infrastruktur di desa-desa," ucapnya. Namun yang paling saat ini, tegas dia, pemerintah harus segera menentukan sikap terkait pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, mengingat pemerintah sudah memiliki kewenangan penuh untuk menaikkan harga BBM. "Saat ini sudah terjadi fenomena kenaikan harga berbagai komoditas, akibat ketidaktegasan itu," kata Satya. (gam/bud)