KPK Gagal Sita Mobil di DPP PKS JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menyita lima unit mobil di kantor Dewan Pimpinan Pusat Pa...
KPK Gagal Sita Mobil di DPP PKS
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menyita lima unit mobil di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) di bilangan Jakarta Selatan karena mendapat perlawanan dari petugas keamanan yang menjaga kantor partai tersebut. Sehubungan dengan itu, KPK akan meminta bantuan dari penegak hukum lain untuk melakukan penyitaan. Demikian ditegaskan juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (7/5). "KPK tentu akan meminta bantuan kepada penegak hukum yang lain jika dalam melakukan penegakkan hukum mengalami kendala," kata Johan Budi. Hanya saja, Johan Budi tidak mengelaborasi lebih jauh apakah penegak hukum lain yang akan dimintai bantuan itu TNI atau Polri atau keduanya. "Soal siapa penegak hukumnya dilihat dulu keadannya. Pengamanan tentu kepada pihak kepolisian," kilahnya. Menurutnya, kegagalan KPK menyita kelima unit mobil disebabkan karena penjaga gedung DPP PKS menghalang-halangi penyidik yang hendak membawa mobil-mobil tersebut. "Ya KPK menyatakan penjaga gedung DPP PKS kurang kooperatif," imbuhnya. Padahal, seharusnya mereka tidak perlu menghalang-halangi penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya. "Kita berharap kooperatif," ujarnya. Pada bagian lain Johan menambahkan, selain pintu gerbang digembok, terlihat seratusan orang menjaga Kantor DPP PKS yang ada di Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, siang ini. Namun Johan belum dapat memastikan apakah orang-orang tersebut adalah bagian dari PKS atau bukan. "Tolong dipisahkan partai dengan orang-orang itu. Kita sebagai penegak hukum berpikir toh mobil itu masih ada disana," ujar Johan. Karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka penyitaan tidak jadi dilakukan hari ini. Namun, belum tahu kapan akan dilakukan penyitaan tersebut. "Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka penyitaan hari ni dibatalkan. Belum koordinasi lagi kapan pengambilan akan dilakukan," ungkapnya. KPK sudah menyegel lima unit mobil DPP PKS yakni Toyota Fortuner dengan nomor polisi B 544 RFS yang diparkir di halaman parkir PKS. Kemudian Nissan Navara dan Pajero Sport yang diparkir bersebelahan. Serta Mazda CX 9 B 3 MDF dan Mitsubishi Grandis B 7476 UE. Keempat mobil itu terparkir di bengkel di samping markas PKS. Kelima mobil ini diduga hasil pencucian uang korupsi impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Tetapi ban-ban mobil itu ternyata sudah digemboskan. Menurut pengacara Luthfi Hasan Ishaaq, Zainuddin Paru, hal itu sengaja dilakukan agar kader PKS tidak membawa pergi kendaraan itu. (gam/aji)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menyita lima unit mobil di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) di bilangan Jakarta Selatan karena mendapat perlawanan dari petugas keamanan yang menjaga kantor partai tersebut. Sehubungan dengan itu, KPK akan meminta bantuan dari penegak hukum lain untuk melakukan penyitaan. Demikian ditegaskan juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (7/5). "KPK tentu akan meminta bantuan kepada penegak hukum yang lain jika dalam melakukan penegakkan hukum mengalami kendala," kata Johan Budi. Hanya saja, Johan Budi tidak mengelaborasi lebih jauh apakah penegak hukum lain yang akan dimintai bantuan itu TNI atau Polri atau keduanya. "Soal siapa penegak hukumnya dilihat dulu keadannya. Pengamanan tentu kepada pihak kepolisian," kilahnya. Menurutnya, kegagalan KPK menyita kelima unit mobil disebabkan karena penjaga gedung DPP PKS menghalang-halangi penyidik yang hendak membawa mobil-mobil tersebut. "Ya KPK menyatakan penjaga gedung DPP PKS kurang kooperatif," imbuhnya. Padahal, seharusnya mereka tidak perlu menghalang-halangi penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya. "Kita berharap kooperatif," ujarnya. Pada bagian lain Johan menambahkan, selain pintu gerbang digembok, terlihat seratusan orang menjaga Kantor DPP PKS yang ada di Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, siang ini. Namun Johan belum dapat memastikan apakah orang-orang tersebut adalah bagian dari PKS atau bukan. "Tolong dipisahkan partai dengan orang-orang itu. Kita sebagai penegak hukum berpikir toh mobil itu masih ada disana," ujar Johan. Karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka penyitaan tidak jadi dilakukan hari ini. Namun, belum tahu kapan akan dilakukan penyitaan tersebut. "Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka penyitaan hari ni dibatalkan. Belum koordinasi lagi kapan pengambilan akan dilakukan," ungkapnya. KPK sudah menyegel lima unit mobil DPP PKS yakni Toyota Fortuner dengan nomor polisi B 544 RFS yang diparkir di halaman parkir PKS. Kemudian Nissan Navara dan Pajero Sport yang diparkir bersebelahan. Serta Mazda CX 9 B 3 MDF dan Mitsubishi Grandis B 7476 UE. Keempat mobil itu terparkir di bengkel di samping markas PKS. Kelima mobil ini diduga hasil pencucian uang korupsi impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Tetapi ban-ban mobil itu ternyata sudah digemboskan. Menurut pengacara Luthfi Hasan Ishaaq, Zainuddin Paru, hal itu sengaja dilakukan agar kader PKS tidak membawa pergi kendaraan itu. (gam/aji)