Tunggakan Raskin Capai Rp 1,5 Miliar Sejumlah kuli mengangkut raskin dari gudang ke truk yang akan disalurkan ke sejumlah kecamatan di ...
Tunggakan Raskin Capai Rp 1,5 Miliar
Sejumlah kuli mengangkut raskin dari gudang ke truk yang akan disalurkan ke sejumlah kecamatan di Gudang Bulog Sampang, kemarin.
SAMPANGÂ â" Keseriusan Badan Urusan logistik (Bulog) Sampang dalam mengelola keuangan negara perlu dipertanyakan. Indikasinya, hingga kemarin (18/11) tunggakan beras untuk keluarga miskin (raskin) sejak Januari-November masih tinggi dan mencapai Rp 1,5 miliar. Nominal tunggakan raskin itu menyusut sedikit dibandingkan dua bulan lalu yang mencapai Rp 1,8 miliar. Padahal, kalender tahun 2014 tersisa satu bulan lagi (selengkapnya baca grafis, Red).
Berdasar data Gudang Bulog Sampang, sedikitnya ada 150 desa yang belum membayar tunggakan raskin. Besar tunggakan bervariasi sesuai jumlah tonase raskin di masing-masing desa. Mulai 2 ton beras hingga 19 ton per desa. Angka itu lalu dikalikan nilai raskin seharga Rp 1.600 per kilogram. Sementara dua bulan lalu, sebanyak 180 desa belum membayar dan saat ini tersisa 150 desa yang belum membayar.
Hingga kemarin, Bulog Sampang kelimpungan karena piutang masih tersisa Rp 1,5 miliar. Apalagi, belum ada solusi konkret untuk mengembalikan uang negara yang ngendon tersebut. Seharusnya, jika distribusi raskin lancar, penerima uang negara juga lancar. Tapi, Bulog terkesan melakukan pembiaran hingga piutang raskin tersebut membengkak.
Budiono selaku Korlap Raskin Bulog Sampang mengaku kewalahan menagih tunggakan raskin tersebut. Langkah sementara yang diambil hanya menyetop pendistribusian raskin ke desa yang belum membayar tunggakannya. âTidak ada solusi lain bagi kami selain menyetop pendistribusian raskin. Sejumlah desa yang nunggak sengaja tidak kami kirimi raskin lagi,â katanya.
Dijelaskan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk mengurangi jumlah piutang raskin. Sebab, pendistribusian raskin tidak hanya tanggung jawab Bulog, namun juga tanggung jawab Dinsosnakertrans Sampang. âKami hanya bertugas menyimpan dan menyalurkan raskin. Untuk pengelolaan dan tunggakan raskin adalah tanggung jawab bersama. Dinsosnakertrans lebih berhak menegur kepala desa yang menunggak pembayaran raskin,â imbuhnya.
Sementara itu, Malik Amrullah selaku Kepala Dinsosnakertrans Sampang enggan berkomentar banyak mengenai besarnya tunggakan raskin tersebut. Tapi, dia berjanji akan segera membahas besarnya tunggakan raskin dengan pihak terkait. âKalau masalah itu (tunggakan raskin, Red) tunggu kejelasannya nanti. Dalam waktu dekat kami akan mengadakan pertemuan dengan Bulog dan sejumlah pihak terkait lainnya,â katanya. (fat/yan)
Sejumlah kuli mengangkut raskin dari gudang ke truk yang akan disalurkan ke sejumlah kecamatan di Gudang Bulog Sampang, kemarin.
Berdasar data Gudang Bulog Sampang, sedikitnya ada 150 desa yang belum membayar tunggakan raskin. Besar tunggakan bervariasi sesuai jumlah tonase raskin di masing-masing desa. Mulai 2 ton beras hingga 19 ton per desa. Angka itu lalu dikalikan nilai raskin seharga Rp 1.600 per kilogram. Sementara dua bulan lalu, sebanyak 180 desa belum membayar dan saat ini tersisa 150 desa yang belum membayar.
Hingga kemarin, Bulog Sampang kelimpungan karena piutang masih tersisa Rp 1,5 miliar. Apalagi, belum ada solusi konkret untuk mengembalikan uang negara yang ngendon tersebut. Seharusnya, jika distribusi raskin lancar, penerima uang negara juga lancar. Tapi, Bulog terkesan melakukan pembiaran hingga piutang raskin tersebut membengkak.
Budiono selaku Korlap Raskin Bulog Sampang mengaku kewalahan menagih tunggakan raskin tersebut. Langkah sementara yang diambil hanya menyetop pendistribusian raskin ke desa yang belum membayar tunggakannya. âTidak ada solusi lain bagi kami selain menyetop pendistribusian raskin. Sejumlah desa yang nunggak sengaja tidak kami kirimi raskin lagi,â katanya.
Dijelaskan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk mengurangi jumlah piutang raskin. Sebab, pendistribusian raskin tidak hanya tanggung jawab Bulog, namun juga tanggung jawab Dinsosnakertrans Sampang. âKami hanya bertugas menyimpan dan menyalurkan raskin. Untuk pengelolaan dan tunggakan raskin adalah tanggung jawab bersama. Dinsosnakertrans lebih berhak menegur kepala desa yang menunggak pembayaran raskin,â imbuhnya.
Sementara itu, Malik Amrullah selaku Kepala Dinsosnakertrans Sampang enggan berkomentar banyak mengenai besarnya tunggakan raskin tersebut. Tapi, dia berjanji akan segera membahas besarnya tunggakan raskin dengan pihak terkait. âKalau masalah itu (tunggakan raskin, Red) tunggu kejelasannya nanti. Dalam waktu dekat kami akan mengadakan pertemuan dengan Bulog dan sejumlah pihak terkait lainnya,â katanya. (fat/yan)