ZIS Hanya Terkumpul Rp 150 juta

ZIS Hanya Terkumpul Rp 150 juta

BANGKALAN â€" Badan Amil Zakat (BAZ) Bangkalan selama setahun hanya bisa mengumpulkan zakat sebesar Rp150 juta dari Zakat Infak dan Sodaqoh (ZIS). Angka tersebut sudah dikatakan lumayan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebab setiap satu bulan BAZ hanya bisa mendapatkan zakat sebesar Rp 11 juta. Padahal, lembaga ini menargetkan jumlah penerimaan zakat bisa mencapai 1 miliar pertahun. Memasuki hari ke-21 Ramadhan, jumlah zakat yang terkumpul tersebut dibagikan oleh BAZ kepada kaum duafa’, fakir, miskin, dan anak yatim. Selain itu, para guru ngaji di lingkungan pesantren dan musolla. Ada 1100 paket bantuan yang diberikan, di dalamnya berisi sembako dan uang tunai, yang nilainya Rp 125 ribu. ”Per Juli 2013, kita mampu mengumpulkan zakat mal, infaq, dan sadaqoh hingga Rp 150 juta,” ungkap KH Nuruddin, Ketua BAZ di hadapan penerima zakat. Tidak seperti tahun sebelumnya, untuk memudahkan penerimaan zakat, BAZ kabupaten Bangkalan terbantu dengan adanya surat edaran Bupati tentang Kewajiban Penyerahan Zakat. Menurutnya, dulu perolehan rata-rata perbulan hanya 11 juta. Namun, setelah adanya surat edaran infaq bulanan yang ditandatangani Bupati, satu  bulan bisa meningkat menjadi Rp 25 juta.. Pihaknya berharap, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah mulai dari tingkat kecamatan bisa memberikan ZIS. Sebab, kemungkinan setiap bulan akan bisa memperoleh sampai Rp 150 juta jika hal itu terpenuhi. Selain itu, lanjutnya, jika hal yang berkaitan dengan ZIS ini diperdakan, pihaknya optimis bisa  lebih meningkatkan perolehan BAZ di Bangakalan. Jadi, peran pemerintah sangat diharapkan dalam mengakomodir kebutuhan BAZ tersebut. ”Pada tahun yang akan datang, mudah-mudahan dapat meningkatkan zakat, tidak hanya untuk konsumsi penerima zakat, melainkan zakat tersebut bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan usaha,” harapnya. (ori/rah)

Guru Terima Tunjangan Insentif Sebelum Lebaran

Guru Terima Tunjangan Insentif Sebelum Lebaran

PAMEKASAN - Sebanyak 1.917 guru di bawah naungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Jawa Timur, akan menerima tunjangan insentif sebelum Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah. Menurut Kepala Kemenag Pamekasan Muarif Tantowi, Selasa, ke-1.917 guru yang akan menerima tunjangan insentif itu yang lulus program sertifikasi dan mereka merupakan guru di berbagai lembaga pendidikan. "Rinciannya sebanyak 550 guru pegawai negeri sipil dan sebanyak 1.367 orang guru lainnya merupakan non-PNS," katanya. Masing-masing guru akan menerima tunjangan dana insentif sebesar Rp1,5 juta selama enam bulan untuk guru non-PNS, sedangkan guru PNS bergantung pada golongannya, yakni antara Rp1,3 juta hingga Rp1,7 juta. Besaran tunjangan insentif yang akan diterima guru PNS itu tidak sama, karena sesuai dengan gaji pokok yang mereka terima selama ini. "Total anggaran yang disediakan pemerintah sebesar Rp9 miliar lebih untuk insentif guru PNS, sedangkan non-PNS sebesar Rp12,29 miliar lebih," kata Muarif Tantowi. Ia menjelaskan, pencairan tunjangan insentif guru di Pamekasan ini lambat dibanding tiga kabupaten lain di Madura, seperti Kabupaten Sumenep, Sampang dan Kabupaten Bangkalan, karena terkendala administrasi. Pemimpin sebelumnya, kata dia, tidak melaporkan adanya pergantian staf di Kemenag Pamekasan, sehingga hal itu menyebatkan lambatnya pencairan tunjangan insentif guru. "Jadi meski ada pergantian staf, tapi itu semu, dan tidak dilaporkan kepada Kemenag pusat, sehingga semua bentuk tunjangan ditangguhkan. Baru setelah kami menyelesaikan laporan, tunjangan dicairkan," katanya. Menurut Kepala Kemenag Pamekasan Muarif Tantowi, kemungkinan tunjangan insentif guru itu pada tanggal 1 Agustus 2013. "Sebenarnya, hari ini sudah bisa dicairkan, namun karena ada gangguan teknis di pihak bank kemungkinan tanggal 1 Agustus nanti," katanya. Muarif lebih lanjut menjelaskan, pihaknya sengaja mempercepat pengerjaan administrasi pascapergantian sejumlah staf Kemenag Pamekasan itu, agar pencairan tunjangan insentif guru itu bisa dicairkan sebelum Lebaran, sehingga bisa dipergunakan para guru untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. (ant/rah)

Harga Komuditas Belum Turun

Harga Komuditas Belum Turun

SUMENEP - Sejumlah harga komuditas di sejumlah pasar tradisional Sumenep tetap bertahan tinggi. Seperti harga daging sapi mencapai Rp 90 ribu perkilogram, daging ayam potong mencapai Rp 32 ribu per kilogram, daging ayam kampung Rp 60 ribu per kilogram, dari sebelumnya Rp 65 ribu per kilogram. Telur ayam ras Rp 20 ribu dari sebelumnya hanya Rp 18 ribu per kilogram. ''Ini terjadi sejak kenaikan harga BBM bersubsidi hingga sekarang tidak ada penurunan,'' kata Heni Yulianto, Kabid Perdagangan, Dinas Perijinan dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep, Selasa (30/7). Harga beras merk ikan paus Rp 217.000 per 25 kg, merk lima jaya Rp 192.000 per kg, gula pasir putih Rp 11,500 per kg. Sedangkan harga cabai kriting mengalami kenaikan menjadi Rp 28 ribu dari sebelumnya Rp 26 ribu per kg. Cabai merah besar Rp 28 ribu dari sebelumnya Rp 20 ribu per kg. Sedangkan harga cabai kecil tetap seharga Rp 50 ribu per kg. ''Harga cabai ini ada yang naik dan ada yang tetap, tapi itu semua dipengaruhi oleh tingginya permintaan. Sekarang kan banyak warga yang berjualan di bazar yang sebelumnya tidak berjualan. Jadi, hal itu yang mempengaruhi naiknya harga cabe,'' ujarnya. Selain itu, sambungnya, kenaikan harga terjadi di komuditas bawang merah yaitu Rp 42 ribu dari sebelumnya hanya Rp 40 ribu. Sedangkan harga bawang puting mengalami penurunan dari Rp 9 ribu menjadi Rp 8 ribu. Harga gubis tetap yakni Rp 4 ribu dan tomat Rp 12 rb per kg. ''Ada yang naik, ada yang tetap, tapi harga komuditas yang turun hanya sedikit, kalau naiknya berkisar antara Rp 2 ribu hingga Rp 5 ribu,'' tuturnya. Dia menegaskan faktor utama kenaikan harga itu bukan karena mendekati lebaran puasa, melainkan kenaikan harga BBM. Sebab, terjadinya kenaikan harga sejumlah komuditas itu sejak ada kenaikan harga BBM hingga sekarang tetap bertahan. ''Fakto kenaikannya adalah kenaikan BBM hingga sekarang tetap tinggi,''paparnya. Dia berharap, kenaikan harga sejumlah komuditas dipasaran itu tidak terjadi peningkatan diminggu terahir ini. ''Semoga tidak naik lagi lah, kasihan masyarakat,'' harapnya. (rif/mk)  

Razia Penumpang Bus Antisipasi Teroris

Razia Penumpang Bus Antisipasi Teroris

GRESIK - Aparat Kepolisian Resor Kabupaten Gresik, Jawa Timur, melakukan razia kepada sejumlah penumpang bus di Terminal Bunder sebagai antisipasi masuknya teroris ke wilayah itu. Kepala Satuan Bina Masyarakat Polres Gresik AKP Suyatmi  mengatakan razia itu difokuskan pada penumpang yang datang dari luar kota dan menuju wilayah Kabupaten Lamongan. "Selain melakukan pemeriksaan kepada penumpang, kami juga membagikan brosur berupa imbauan Kamtibmas untuk menekan tingkat kriminalitas menjelang Lebaran," katanya. Suyatmi mengatakan dalam razia itu aparat Polres Gresik tidak menemukan hasil, namun akan tetap melakukan razia hingga usai lebaran nanti. "Kami akan menggelar kegiatan seperti ini secara rutin hingga usai Lebaran nanti, tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melakukan mudik," katanya. Dalam razia itu, petugas juga meminta turun sejumlah penumpang yang dicurigai, kemudian memeriksa barang bawaannya untuk mengetahui apakah membawa senjata tajam atau tidak. "Kami juga memeriksa identitas sejumlah penumpang, khususnya yang datang dari luar kota. Hal ini untuk mengantisipasi masuknya narapidana teroris yang diberitakan kabur," katanya. Sebelumnya, jajaran Polres Gresik juga melakukan penyiagaan petugas di perbatasan kota setiap malam untuk mengantisipasi teroris yang masuk ke wilayah itu. Kapolsek Wilayah Kota Gresik AKP Mulyono mengatakan, antisipasi teroris itu dilakukan terkait kasus penangkapan teroris di Tulungagung, agar kasus itu tidak merembet ke wilayah Gresik. Dikatakannya, tujuan penyiagaan petugas di perbatasan kota karena Gresik merupakan salah satu daerah rawan teroris, mengingat wilayahnya berdekatan dengan Kabupaten Lamongan. (ant/rah)

Musyafak Persoalkan Penunjukkan Ketua PKB Surabaya

Musyafak Persoalkan Penunjukkan Ketua PKB Surabaya

SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Musyafak Rouf mempersoalkan penunjukkan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Surabaya Syamsul Arifin yang dinilai tidak prosedural, karena tidak melalui musyawarah cabang, melainkan penunjukkan langsung DPP PKB. "Ketua DPC itu tidak boleh ditunjuk, melainkan harus melalui muscab," kata Musyafak saat ngantor pertama kali di gedung DPRD Surabaya, Selasa (30/7), setelah bebas dari masa hukuman di Lapas Porong, Sidoarjo atas kasus gratifikasi jasa pungut senilai Rp720 juta. Menurut mantan Ketua DPC PKB Surabaya ini, jika dalam kepengurusan partai terjadi persoalan, maka ditunjuklah karteker atau sebagai pengganti Ketua DPC PKB Surabaya sementara untuk mempersiapkan pelaksanaan muscab. "Tapi masalahnya karteker sudah dibentuk dan tetap tidak ada muscab. Sedangkan tiba-tiba muncul adik Sekjen DPP PKB Surabaya yang ditunjuk jadi Ketua DPC PKB Surabaya," ujarnya. Musyafak mengatakan sebagai mantan ketua pihaknya berkepentingan meluruskan hal ini. "Saya tidak mau, setelah periode saya kemudian muncul persoalan," ujarnya. Selain itu, lanjut dia, hal ini juga untuk kebaikan PKB Surabaya sendiri di kemudian hari jika terjadi permasalahan hukum. "Sewaktu-waktu jika PKB diugat orang pasti kalah. Kalau sekarang belum dibutuhkan, tapi suatu saat pasti akan dibutuhkan," katanya. Saat ditanya apakah perlu melakukan gugatan terhadap keabsahan kepengurusan PKB Surabaya, Musyafak mengatakan gugatan itu domainnya pengurus anak cabang (PAC) yang peduli dengan PKB. "Harus digugat agar tidak seenaknya saja," katanya. Ia menjelaskan bahwa enam bulan sebelum dirinya dipenjara 1,5 tahun lalu, pihaknya sudah mengirim surat usulan digelarnya muscab, tapi tidak diindahkan sama DPP PKB. "Tapi tiba-tiba menunjuk adiknya Sekjen jadi ketua PKB Surabaya,' katanya. Sementara itu, Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin saat dikonfirmasi melalui ponselnya tidak menanggapi pernyataan Musyafak. Namun, Syamsul sebelumnya mempersilahkan Musyafak Rouf membela diri atas tidak terimanya surat pergantian antarwaktu (PAW) dari Gubernur Jatim asalkan sesuai aturan hukum yang berlaku. "Kalau ada hukum yang memperbolehkan Cak Syafak untuk membela diri, kenapa tidak?" katanya. (ant/dik)

Tunggakan PBB di Surabaya Masih Tinggi

Tunggakan PBB di Surabaya Masih Tinggi

SURABAYA - Tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Surabaya sejak 1994 hingga 2012 diketahui masih tergolong tinggi atau mencapai Rp523 Miliar. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemkot Surabaya Suhartoyo, Selasa (30/7) mengatakan dari sejumlah tunggakan tersebut, sebagian diperkirakan adalah bangunan yang tidak terkena pajak seperti bangunan pemerintah, fasilitas umum, sekolah dan nomor objek pajaknya dobel. "Tidak semuanya bisa ditagih, karena ada satu objek pajak punya Nomor Objek Pajak (NOP) dobel bahkan triple, jika satu sudah bayar berarti yang lain gak mungkin bayar lagi. Jika sudah ada nanti barangkali yang lain kita batalkan. Tapi dulu ditetapkan sebagai objek pajak, ini kan gak bener," katanya. Untuk membenahi data objek pajak, lanjut dia, Pemkot Surabaya saat ini melakukan verifikasi terhadap objek pajak. Tahun ini target pendapatan yang diraup dari PBB sekitar Rp794 miliar. Dari target tersebut, sekitar 51 persen telah dicapai. "Sampai sekarang sudah tercapai 51 persen, padahal SPPT tahun 2013 yang kita terbitkan Rp565 miliar," ujarnya. Untuk menggenjot pendapatan dari sektor pajak, lanjut dia, Pemkot Surabaya selain aktif menyampaikan imbaun tentang pembayaran pajak, juga menyediakan 10 mobil keliling untuk melayani pembayaran pajak di sejumlah kawasan. "Bu wali juga ikut mengingatkan kepada para wajib pajak yang besar-besar, ketika ada pertemuan ikut mengingatkan PBB-nya jangan lupa. Bahkan bapak-bapak dewan juga membantu itu," katanya. Suhartoyo jug mengancam akan menyita obyek pajak, jika hingga batas waktu yang ditentukan belum ada itikad para wajib pajak untuk membayar PBB. Penyitaan dilakukan, apabila teguran pertama hingga ketiga yang diberikan selama 30 hari diabaikan oleh pemilik bangunan. Meski selama ini sebagian para wajib pajak langsung memenuhi kewajibannnya membayar tunggakan pajak, ketika menerima surat teguran. "Ketika jatuh tempo, belum bayar kita lakukan teguran atau tagihan. Disamping kena denda 2 persen tiap bulan, jika peringataan 1,2,3 selama 30 hari yang belum bayar bisa disita," tegasnya. (ant/dik)

Demokrasi Harus Diselamatkan

Demokrasi Harus Diselamatkan

JAKARTA-Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menilai demokrasi di Jawa Timur harus diselamatkan menyusul sikap Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur yang tidak demokratis. Sikap tidak netral penyelenggara pemilu justru mematikan proses demokrasi. “Demokrasi di Jatim harus diselamatkan. Bu Khofifah (Khofifah Indar Parawansa) sudah dua kali menjadi korban kejahatan politik. Ini tak boleh dibiarkan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus bisa menjadi penyelamat, demi kebaikan Jawa Timur dan masyarakat nasional," kata Ketua Koordinator Cabang Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri (Kopri) Jawa Timur, Athik Hidayatul Ummah dalam rilisnya di Jakarta, Selasa,(30/7). Menurut  Athik Hidayatul Ummah, terjegalnya pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja  atau BerKah membuktikan adanya pemasungan hak konstitusional warga sedemikian rupa untuk dicalonkan. Efeknya, Ketua Umum Muslimat NU itu batal tampil di pilgub Jatim. "Apalagi fakta yang muncul di tiga kali persidangan DKPP jelas membuktikan adanya upaya penjegalan. Diduga ada kekuatan besar yang membuat Komisioner KPU tak netral," kata Athik. Karena itu, Athik berharap DKPP mengeluarkan keputusan seadil-adilnya pada Rabu (31/7), sehingga pasangan BerKah bisa melenggang maju sebagai pasangan calon untuk Pilgub Jatim. DKPP juga harus menindak tegas semua penyelenggara pemilu yang bersalah. "DKPP harus bisa menjadi penyelamat, demi kebaikan Jawa Timur dan masyarakat nasional," jelasnya Lolosnya Khofifah-Herman sebagai pasangan calon Gubernur Jatim, katanya, akan menentukan nasib demokrasi di Jatim dan nasional. Dia memprediksi, jika Khofifah tak masuk pencalonan, jumlah golput pasti tinggi, terutama kalangan perempuan. Dia menambahkan, selain Papua, Jatim menempati rangking kedua dalam hal buruknya penyelenggaraan pilkada. "Ini sungguh memperihatinkan, karena terjadi di daerah yang selama ini menjadi barometer politik nasional," katanya. Sementara itu, pengamat Hukum tata negara, Margarito Kamis meminta DKPP agar fokus kepada pengambilan keputusan melalui voting dengan komposisi 3:2 terkait kasus pilkada Jawa Timur yang gugatannya diajukan calon gubernur Khofifah-Herman. Diakui Margarito, pengambilan keputusan melalui voting tetap dibenarkan. Namun yang perlu dilihat itu adalah pada proses pengambilan keputusan tersebut apakah ada keberpihakan yang merugikan ataupun menguntungkan salah satu pihak. "Itu yang harus diungkap DKPP, adakah dugaan pelanggaran kode etik dalam proses menuju voting. Jadi sanksi yang dijatuhkan nanti tidak harus seragam," jelasnya Margarito juga berharap DKPP memegang prinsip independen, proporsional dan profesional.  Menurut dia, dalam menangani perkara dugaan pelanggaran kode etik, DKPP harus melihat derajat kesalahan masing-masing individu. "Sanksi yang dijatuhkan tidak harus sama, tapi disesuaikan dengan tingkat kesalahan,"pungkasnya.  (gam/cea)

Ketua DPC PDIP: Sesama Madura Harus Satu Tujuan

Ketua DPC PDIP: Sesama Madura Harus Satu Tujuan

BANGKALAN â€" Lolosnya Bambang DH dan Said Abdullah untuk maju dalam pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, seharusnya membuat masyarakat Madura bangga. Sebab calon wakil gubernur yang dimaksud merupakan putra asli daerah. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Madura yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kekerabatan, seharusnya satu tujuan untuk mendukung pasangan Said Abdullah yang mendampingi Bambang DH. Hal itu disampaikan ketua DPC PDI Perjuangan H. Fatkhurrahman saat kegiatan buka bersama di RM Ramayana, kemarin (30/7). ”Said Abdullah merupakan orang yang berasal dari Madura, sepatutnya kita dukung beliau untuk Jawa Timur yang lebih baik,” ungkapnya di hadapan internal kader partai dan tokoh masyarakat. Menurutnya, keturunan Madura tersebar di seluruh Jawa Timur, mulai dari Probolinggo, Jember, Banyuangi, Situbondo dan daerah lainnya. Jika sesama orang Madura solid terhadap tujuan yang sama untuk membangun Jawa Timur yang lebih baik, niscaya hal itu dapat terwujud. ”Saat saya singgah di Probolinggo, ketika dikenalkan terhadap pemimpin yang berasal dari Madura, masyarakat sekitar sangat mendukung. Kebiasaan masyarakat Madura yang merasa seperti saudara terhadap sesama Madura. Meskipun, tempatnya yang berbeda,” jelas H. Kur, panggilan akrabnya. Sementara itu, dalam sambutannya Said Abdullah mengaku senang dengan berkumpulnya kader partai dan simpatisannya. Menurutnya, sebagai orang Madura dirinya sangat menyayangkan terhadap kondisi Madura belakangan ini. Sebab, kekayaan yang ada di Madura hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang saja. Masyarakat di pedesaan khususnya, tidak pernah merasakan apa yang menjadi haknya. ”Sangat miris, jika melihat kondisi kekayaan alam Madura yang selalu diperas, tanpa keuntungan yang sebanding yang masuk pada masyarakatnya,” kata Said. Dengan dukungan semua masyarakat Madura, pihaknya dengan sekuat tenaga akan turut serta mensejahterakan masyarakat Jawa Timur. Melalui program Pro Semar dan kartu Jempol andalannya, masyarakat Jawa Timur, khususnya Madura bisa turut menjadi bagian dari pembangunan nasional. ”Pro Semar adalah program setengah miliar bagi satu desa pertahun yang akan diberikan kepada seluruh desa yang ada di Jawa Timur, Jika Bambang-Said diberi kesempatan menang dalam pencalonan cagub dan cawagub,” jelasnya. (ori/rah)  

Cawagub Said Abdullah Bagi-bagi Takjil

Cawagub Said Abdullah Bagi-bagi Takjil

BANGKALAN â€" Bagi-bagi takjil di bulan puasa rupanya menjadi hal yang lumrah. Namun, kebiasaan tersebut akan berbeda kalau yang membagikannya seorang calon wakil gubernur, yang juga seorang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ya, Said Abdullah, kemarin (30/7) sore, berbagi takjil buka puasa. Itu dilakukan lantaran dirinya ingin mengenal dan berbaur dengan masyarakat secara langsung. Sebab, salah satu kader PDI Perjuangan tersebut terkenal dengan jiwa sosialnya. Tanpa rasa malu ataupun canggung, Said membagikan makanan kepada masyarakat. Mulai dari pengendara sepeda motor atau pun pengendara angkutan umum yang sedang melewati jalan Sultan Abdul Kadirun, tepatnya di depan Masjid Agung Bangkalan. Bahkan, di daerah lain seringkali Said blusukan ke pasar-pasar. Tak sedikit orang yang menyapa atau pun mengenalnya. Masyarakat pun menyapanya dengan akrab. Ternyata, wajah Said sangat familiar di mata masyarakat Bangkalan. ”Semangat Pak Said,” celetuk salah satu pengendara sepeda motor saat mengambil takjil yang telah diberikan. Selain itu, ada pula yang menyorak dan mendukung atas perjuangannya maju sebagai cawagub Jawa Timur mendampingi Bambang DH. Menurut Said Abdullah, sebagai orang asli Madura sudah sepantasnya bisa mengenal secara langsung kepada masyarakat. Apalagi, Bangkalan merupakan gerbang Madura, yang tak bisa lepas dari perannya sebagai politisi. Dalam kesempatan tersebut, Said pun mengucapkan terima kasih terhadap masyarakat yang telah bersamanya, mendukung apa yang telah diamanahkan oleh partai berlambang banteng tersebut menuju Jatim dua. ”Memang seharusnya, kita bisa berbagi secara langsung dengan masyarakat, agar apa yang diamanahkan oleh rakyat tidak menjadi sia-sia,” ucap Said di sela-sela pembagian takjil. (ori/rah)

Pemerintah Harus Menyadiakan Lapangan Kerja

Pemerintah Harus Menyadiakan Lapangan Kerja

BANGKALAN - DPRD Bangkalan berharap pembongkaran dan pemusnahan bilik narkoba  di kampung Tapel, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Bangkalan beberpa waktu lalu oleh Polda Jawa Timur tidak hanya mengumbar janji. Sebab permasalahan di daerah tersebut merupakan masalah sosial yang membutuhkan solusi konkrit. "Apa yang terjadi di desa itu sudah berlangsung 7 tahun, jadi harus benar-benar ada problem solving," kata Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Syafiudin Asmoro. Apalagi kata politisi Gerindra ini, mayoritas kehidupan masyarakat Desa Parseh bergantung pada hasil penjualan dan penyediaan bilik untuk mengkonsumsi barang haram tersebut. Semua pihak mulai saat ini, harus  memikirkan bagaimana caranya agar masyarakat yang selama ini sudah memiliki ketergantungan usaha yang sangat tinggi, agar tidak kembali mengedarkan barang haram di kawasan Dusun Tapel Desa Parseh. "Pemkab berjanji mau menyediakan lapangan pekerjaan. Yang harus ditekankan pakerjaan apa buat mereka, kan belun jelas," tanya Syafi. Oleh sebab itu, usaha pemberantasan narkoba dikawasan Parseh ini bukan berhenti begitu saja dengan pemusnahan bilik. Menurutnya, proses untuk mencari solusi konkrit tidak langsung begitu saja pasca pembongkaran bilik-bilik narkoba, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan penyadaran kolektif terhadap masyarakat setempat. "Penyadaran dan keberlangsungan ekonomi warga sekitar harus menjadi prioritas utama," tegas Syafi. Apalagi, lanjutnya, Bupati setempat Makmun Ibnu Fuad lanjut Syafi mengatakan pihaknya masih akan mengupayakan lapangan pekerjaan dengan bekerja sama dengan Dinas terkait agar dapat memberi lahan pekerjaan lain yang lebih positif bagi warga sekitar agar benar-benar bisa bebas narkoba. "Mengatasi penyakit masyarakat yang sudah  meluas butuh komitmen bukan hanya memberi janji yang sifatnya formalitas," tandasnya.(dn/rah)

Otak Eksekutor Divonis 8 Tahun Penjara

Otak Eksekutor Divonis 8 Tahun Penjara

BANGKALAN - M. Jakil  (50), warga Ki Lemah Duwur Kelurahan Bancaran, makelar pembunuh bayaran divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan. Vonis tersebut lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntun Umum (JPU) yang menuntut Jakil dengan hukuman 12 tahun  penjara. Ketua majelis hakim Fitriya  menyatakan M. Jakil terbukti bersalah telah sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Sehingga majelis hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara yang didasarkan pada pertimbangan segala bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim berpendapat M. Jakil telah melanggar ketentuan hukum pidana yaitu pasal 340 juncto pasal 56 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tentang keikutsertaan dalam tindak pidana. Diketahui, M. Jakil merupakan rekan kerja H.Rasul dan H.Hatijah, mertua Mustofa (korban) sekaligus otak pembunuhan berencana ini. M. Jakil  berperan sebagai makelar yang memperkenalkan Basuni (eksekutor) pembunuhan kepada kedua H. Rasul dan Hj. Khotijah serta mendapatkan imbalan 12 juta rupiah pasca terbunuhnya korban. Fakta lain dalam persidangan, ternyata M. Jakil jugalah yang merencanakan skenario tukar kepala. “Saudara Jakil  jugalah yang membuat ide ganti kepala, terdakwa berencana menyerahkan  motor milik korban kepada orang lain agar dibangun alibi pemegang motor korban itu yang telah merampok dan membunuh korban,” jelas ketua majelis hakim Fitriya. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat, M. Jakil ternbukti secara sah dan meyakinkan, turut serta membantu perbuatan pidana pembunuhan berencana terhadap korban Mustofa. "Kami mengambil kesimpulan berdasarkan analisa yuridis terkait pasal 340 Juncto pasal 56 ayat 2 KUHP. Tidak ada alasan  lain yang dapat menggugurkan terdakwa dalam menerima vonis seperti yang tercantum dalam amar  putusan," tegas Ketua Hakim Majelis Fitrya. Atas putusan tersebut, M.Jakil menyatakan menerima  vonis 8 tahun yang jauh lebih rendah daripada vonis Basuni 12 tahun penjara. Sedangkan  mertua korban, H Rasul dan Hj Khotijah selaku otak atas meninggalnya menantu Mustofa. Masing-masing telah divonis tujuh dan enam tahun penjara pada sidang sebelumnya. Seperti diketahui, mayat Mustofa ditemukan di persawahan di Desa Perreng, Kecamatan Burneh, Jumat (23/11/2012) tanpa secuilpun identitas. Ia tewas setelah Basuni memukul tengkuk korban dengan balok kayu.(dn/rah)

Penerangan Minim Picu Pelanggaran Hukum

Penerangan Minim Picu Pelanggaran Hukum

BANGKALAN - Minimnya penerangan di jalan akses jembatan Suramadu, ternyata juga dikeluhkan oleh aparat kepolisian. Kuat dugaan  dengan minimnya penerangan tersebut, seringkali dimanfaatkan untuk balapan liar yaang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kasatlantas Polres Bangkalan AKP Yusis Budi mengatakan bahwa dengan minimnya penerangan di sepanjang akses Suramadu, banyak permasalahan yang ditimbulkan. Sehingga, memaksa jajarannya untuk bekerja lebih keras agar tidak kecolongan jika terjadi suatu yang yang di luar dugaan. “Minggu lalu kami dapat laporan dari warga setempat, bahwa lokasi akses Suramadu mulai sering digunakan sebagai arena balap liar belakangan ini,” terang Yusis. Pihaknya yang membenarkan hal tersebut  mengaku sedang berusaha agar tidak lagi kecolongan hal yang sama dengan meningkatkan patroli di kawasan yang masih berupa persawahan itu. Selain itu, dengan kondisi yang masih gelap, potensi terjadinya kecelakaan dinilai lebih tinggi, karena sewaktu-waktu kendaraan dapat berhenti secara tiba-tiba. “Termasuk juga potensi laka. Dengan minimnya penerangan, tentu potensi kecelakaan semakin tinggi, sebab sewaktu-waktu sangat mungkin kendaraan akan berhenti mendadak di kawasan tersebut. Jika tidak ada penerangan sedikit pun maka sangat dimungkinkan terjadi tabrakan,” terangnya. Oleh sebab itu, pihaknya berharap pihak terkait dapat segera merealisasikan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU). Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, bahwa  PJU baru akan direalisasikan tahun ini karena dana pembangunan terkait baru dianggarkan. "Seharusnya ini mulai dulu sudah dipasang PJU, karena ini menyangkut kepentingan publik. Jangan sampai pengguna jalan merasa terganggu akibat minimnya fasilitas penerangan," tandasnya. (dn/rah)

Aktivitas Nelayan Lumpuh

Aktivitas Nelayan Lumpuh

SAMPANG â€" Cuaca ekstrem mengakibatkan aktivitas nelayan di pesisir Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang lumpuh. Nelayan tak berani melaut akibat tingginya ombak disertai angin kencang kerap melanda perairan daerah tersebut. Berdasarkan pantauan Koran Madura, aktivitas nelayan lumpuh sejak awal bulan puasa. Hal itu berdampak terhadap perekonomian nelayan karena sebagian besar dari mereka tak punya penghasilan lain selain melaut. Mahrus (53), nelayan asal Desa Darma, Camplong, mengaku tidak berani memaksakan diri tetap melaut seperti sebagian nelayan lainnya. Menurutnya terlalu besar resikonya dari pada tangkapan ikan yang didapat. "Kami takut kalau kondisi ombak yang semakin meninggi, bisa mengancam keselamatan. Ada sih yang tetap nekat melaut tapi resikonya besar dan hasilnya tidak sepadan," ucapnya, Selasa (30/7). Sejak adanya angin yang kurang bersahabat itu para nelayan hanya menghabiskan waktunya dengan menunggu di tepi pantai sambil membenahi jaring yang rusak. "Sementara ya kerja seperti sekarang ini mas, benerin jaring dan kapal yang pelu dibenahi,"terangnya. Akibat cuaca ekstrim beberapa pekan terakhir, tidak hanya membuat nelayan di pesisir Sampang kehilangan mata pencaharian lantaran tidak bisa melaut, namun akses transportasi penghubung antara Kabupaten Sampang dengan Pulau Mandangin juga terhambat. Menurut Nur Ali (43), salah satu nahkoda kapal penyeberangan Sampang-Mandangin menjelaskan, angin kencang yang menyebabkan tingginya gelombang laut membuat banyak kapal penumpang tidak bisa beroperasi. Akan tetapi, meski cuaca tidak bersahabat sebagian masih ada kapal yang nekat untuk melakukan penyebrangan. "Biasanya kalau pagi ombaknya tinggi sekali dan disertai angin kencang, jadi takut untuk menyeberang. Sementara ini kapal dibiarkan bersandar dulu. Tapi, sebagian kecil saja yang tetap berangkat mengantar penumpang ke Pulau Mandangin," paparnya. (ryn)

Puluhan Mamin Dinyatakan Kadaluarsa

Puluhan Mamin Dinyatakan Kadaluarsa

SAMPANG â€" Dalam inspeksi mendadak, Selasa (30/7) sekitar pukul 9.00 Wib di Pasar Srimangunan, Dinas Kesehatan menemukan puluhan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Dalam melakuakn sidak, dinkes dibantu dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam), Satpol PP, dan Polres Sampang. Selain kadaluarsa, dinkes juga menemukan makanan dan minuman tak berizin. Barang-barang tersebut langsung dibawa oleh tim sidak sebagai sampel untuk dilakukan pengujian lebih lanjut di laboratorium. Kasi Pengadaan dan Penyaluran Disperindagtam Sampang, M Busar Wisono, mengatakan, sidak itu dilakukuna untuk melindungi masyarakat dari jenis mamin yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Dari temuan itu beberapa bahan-bahan masakan dan minuman sejenis 'soft drink' dan makanan ringan sudah kadaluwarsa. "Ini kita lakukan sidak agar mengantisipasi masyarakat supaya tidak menjadi korban mamin berkadaluarsa. Apalagi menjelang lebaran tahun ini pastinya juga banyak yang akan berlomba-lomba membeli mamin ini," ucapnya saat ditemui di pasar. Namun, pihaknya hanya akan melakukan memberikan pembinaan terhadap pedagang yang menjual makanan dan minuman kadaluarsa. Selanjutnya, jika tetap masih melanggar akan diberikan sanksi tegas berupa tindakan. "Sementara ini kita masih lakukan pembinaan, tetapi kalau masih terus melanggar menjual bahan mamin seperti kaleng yang sudah tidak bagus kita berikan sanksi, dan ini agar para penjual bisa mengerti karena sudah melanggar perundang-undangan perlindungan konsumen," tuturnya. Tak hanya itu, tim gabungan sidak juga memantau daging penjual di pasar. Namun, hingga kini masih belum ditemukannya hal yang telah melanggar aturan. Sementar itu, Kepala Dinas Kesehatan Sampang, Firman Pria Abadi, melalui Kasi Farmasi Makanan dan Minuman, Eva Angraini, dalam sidak daging di pasar tersebut, dirinya menjelaskan jika daging sehat terdapat pada ciri warna daging kemerahan, serta tekstur yang tidak basah saat tersentuh tangan. "Kalau di pasar sini masih aman dan murni. Tadi yang ditenggarai hanya seperti mie basah dan ikan teri kering yang mengandung formalin untuk diuji di laboratorium kebenaranya," paparnya. (ryn)

13 Anggota DPRD Pindah Parpol

13 Anggota DPRD Pindah Parpol

SAMPANG - Sedikitnya 13 anggota DPRD Kabupaten Sampang saat ini kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif periode 2014-2019. Namun, dari partai berbeda. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten tersebut telah menerima surat pengunduran anggota dewan. SK pengunduran diri tersebut merupakan kewajiban semua anggota dewan yang akan kembali menjadi wakil rakyat dari partai lain. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Parpol maupun Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Proses Pencalonan Anggota Legislatif melalui Parpol lain. Komisioner KPU Kabupaten Sampang Miftahur Rozaq mengatakan, dengan telah diserahkannya SK tersebut dirinya menilai untuk semua caleg yang loncat parpol sudah sesuai dengan jumlah rekapitulasi. "Berdasarkan laporan tim pencalonan, total 13 orang yang pindah parpol itu sudah menyerahkan kepada KPU, SK pemberhentian dalam proses yang ditandatangani oleh Ketua Dewan. Semua sudah menyerahkan sesuai dengan daftar yang ada," ucapnya. Sementara pengusung 13 caleg loncat parpol tersebut terdiri dari partai Gerindra, PKNU, PKB, PDP, PBR, PNUI dan PKP. Meski demikian, pihaknya masih menunggu surat pengunduran diri lainnya dari tiga kepala desa yang juga menlaconkan diri sebagai anggota legislatif. "Ya meski surat keputusan pemberhentian sudah diserahkan, kita masih menunggu terlebih dahulu dari lainnya," pungkasnya. (ryn)

Penerima BLSM Datangi Kejari dan Dewan

Penerima BLSM Datangi Kejari dan Dewan

SAMPANG - Puluhan perwakilan penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) asal Desa Gunung Rancak Kecamatan Robatal, Selasa (30/7) mendatangi Kejaksaan Negeri Sampang. Mereka melaporkan pemotongan BLSM. Bantuan kompensasi BBM yang mestinya diterima Rp. 300 ribu, ternyata semuanya dipotong dan hanya mendapatkan Rp.100 ribu. Sambil membawa bukti kartu pencairan dan uang sebesar Rp.100 ribu  yang diterima dari rumah kepala Desa Gunung Rancak, warga menemui Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sampang untuk melaporkan dugaan korupsi dana BLSM yang dilakukan aparat desa setempat. Sardat (38), penerima BLSM di Desa Gunung Rancak, mengaku tidak terima dengan kebijakan kepala desa yang telah memotong haknya. Menurutnya, semestinya dirinya mendapatkan Rp. 300 ribu, tetapi ternyata hanya mendapatkan Rp. 200 ribu. “Pencairan BLSM di Desa Gunung Rancak dilakukan pada tanggal 29 Juli 2013 di rumah kepala desa kami. Tetapi anehnya pada saat pencairan tersebut petugas pos dan sejumlah aparat berada dilokasi pencairan, tetapi entah kenapa kebijakan yang merugikan warga ini tidak mendapat perhatian dari aparat. Bahkan, pada saat pencairan, kami sudah melakukan protes karena pemotongan terlalu banyak,” tuturnya di kejari. Hal senada juga diungkapkan Manju (58). Penerima BLSM itu memprotes pemotongan yang diduga dilakukan kepala desa dengan dalih untuk pemerataan. Menurutnya, alasan tersebut perlu dipertanyakan. “Oleh sebab itu, kami berharap pihak penegak hukum segera menindaklanjuti laporan kami, agar pihak kepala desa tidak sewenang-wenang dalam melakukan kebijakan, terlebih yang menyangkut hak rakyat miskin,” harapnya. Berdasarkan data penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Desa Gunung Rancak Kecamatan Robotan, jumlah penerimanya sebanyak 1.311 penerima. Jika jumlah tersebut masing-masing penerima dipotong Rp. 200 ribu, maka diperkirakan jumlah total pemotongan kurang lebih sebesar Rp. 262.200.000 untuk pencairan dua bulan. Sementara Fauzan, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sampang usai menerima laporan warga Gunung Rancak, berjanji akan segera menindaklanjuti dugaan pemotongan dana BLSM tersebut dengan sejumlah bukti-bukti awal yang diserahkan warga. “Dipastikan kami akan melakukan pengecekan nanti setelah lebaran ini,” terangnya.   Sweeping Sementara ratusan Warga Astapah Kecamatan Omben mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten SAMPANG. Kedatangan warga untuk menyampaikan dugaan pemotongan BLSM yang dilakukan oleh kepala desa setempat. Kepala Desa Astapah diduga memungut Rp. 150 ribu. Namun, warga untuk bisa bertemu wakil rakyat butuh waktu lama hingga merasa gelisah. Mereka terpaksa melakukan sweeping ke masing-masing fraksi dan komisi hingga akhirnya mereka ditemui oleh sebagian anggota dewan. Warga menunggu cukup lama karena anggota dewan Sampang banyak belum datang saat warga tiba sekitar pukul 09.00. Sampai pukul 10.30 tidak ada satupun anggota dewan yang menemui warga yang telah lama menunggu di depan halaman kantor anggota dewan, warga terpaksa melakukan sweeping sambil berteriak kalau anggota dewan Sampang sudah tidak berpihak kepada rakyat. Dalam kondisi memanas, warga terus memberikan teriakan dan mengecam anggota dewan. Akhirnya anggota DPRD perwakilan dari komisi A dan C berupaya menemui mereka, dan meminta perwakilan dari warga untuk menyampaikan aspirasinya dalam ruangannya. Namun, warga langsung menolak  karena bagi mereka tidak ada perwakilan,  justru mereka yang meminta agar anggota dewan yang harus menemui semua warga, dan mereka langsung menemuinya di depan kantor dewan. Tapi sebagian warga masih belum terima dengan anggota dewan yang menemui mereka, karena bagi mereka, anggota DPRD yang menemuinya masih belum representatif untuk memberikan jawaban kepada masyarakat Astapah. “Kami minta Ketua Komisi A hadir di tengah-tengah kami, dan bukan dia karena yang membidangi masalah ini adalah komisi A,” teriaknya salah satu warga yang tidak terima dengan anggota dewan yang menemuinya. Karena tidak ada lagi anggota dewan yang datang, sehingga warga menerimanya dan menyampaikan  aspirasinya tentang penyunatan dana BLSM yang dilakukan oleh kepala desa sebesar Rp. 150 ribu. Dan itu dilakukan tanpa ada musyawarah kepada penerima BLSM. Menurut mereka, dana BLSM yang sudah diterima oleh masyarakat miskin tidak ada dalam aturan kalau bantuan itu harus disunat. Mereka mendesak anggota dewan untuk melakukan pemanggilan terhadap kepala desa terkait. Di depan warga, anggota Komisi A DPRD Khalil berjanji akan memperjuangkan hak rakyat dan akan menampung semua aspirasi warga Astapah. Data yang terkumpul nantinya akan dikaji dulu dan akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Namun, bagi warga, jawaban yang diberikan masih normatif dan tidak menyakinkan warga sehingga mereka meminta agar memastikan jawabannya tersebut dan diminta menandatangani surat pemanggilan yang telah mereka sediakan. Sementara anggota Komisi C Auliya Rahman dengan tegas menyatakan dalam waktu dua hari akan melakukan pemanggilan terhadap kepala desa dan dinas terkait, serta disaksikan dari perwakilan warga. “Kami akan panggil Kepala Desa dan Dinas Sosial untuk membicarakan tentang pemotongan BLSM pada hari Kamis besok” ucapnya di depan warga. Setelah mendengar jawaban tersebut, mereka langsung pergi dari kantor halaman anggota dewan dengan tertib, dan akan menagih janji anggota DPRD Sampang pada hari Kamis besok. (hol/jun)  

Tim Kemenag Limpahkan Kasus Normaludin ke Kejari

Tim Kemenag Limpahkan Kasus Normaludin ke Kejari

PAMEKASAN - Tim investigasi Kantor Kementerian Agama pusat dalam kasus dugaan korupsi mantan Kepala Kemenag Pamekasan, Normaludin, akhirnya melimpahkan berkas hasil penyelidikan yang selama ini dilakukan. Menurut Kepala Kemenag Pamekasan Muarif Tanwowi, Selasa, tim Kemenag pusat itu turun ke Pamekasan selama sekitar dua minggu, melakukan inverstigasi berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan mantan Kepala Kemenag Pamekasan sebelumnya, Normaludin. "Saat ini berkas hasil investigasi telah diserahkan oleh tim ke Kejaksaan Negeri Pamekasan untuk ditindaklanjuti," kata Muarif. Ia mengaku dirinya tidak mengetahui secara detail hasil investigasi yang dilakukan tim Kemenag pusat atas kasus dugaan korupsi yang dilakukan Normaludin selama menjabat pimpinan lembaga institusi keagamaan di Pamekasan itu. Hanya, sambung dia, yang dia ketahui karena dimintai penjelasan langsung oleh tim yang melakukan penyelidikan saat di Pamekasan tentang laporan palsu pengangkatan staf. "Intinya Normaludin itu melaporkan telah mengangkat staf di Mapenda dengan tujuan agar tunjangan cair. Padahal faktanya tidak," kata Muarif Tantowi. Selain itu, tim juga menyelidiki kasus pungutan uang sebesar Rp 500 ribu kepada sekitar 700 guru yang lulus program sertifikasi di lingkungan kantor Kemenag Pamekasan dengan alasan untuk memperlancar proses turunya nomor register guru (NRG) bagi yang lulus. Yang paling dianggap parah oleh tim, karena mantan Kepala Kemenag Pamekasan Normaludin itu menyatakan kepada para korbannya, yakni para guru, bahwa uang itu sebagai uang pelicin kepada pegawai Kemenag pusat. Saat melakukan penyelidikan, tim investigasi Kemenag pusat itu telah memeriksa sekitar 200 orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi Normaludin selama menjadi pimpinan Kemenag Pamekasan. "Nah, setelah dilimpahkan ke Kejari, tim penyidik Kejari juga telah memeriksa sejumlah staf kami. Hari ini bahkan sebanyak enam orang dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi Normaludin itu," kata Muarif Tanwowi menjelaskan. Kasus dugaan korupsi yang juga menjadi perhatian tim dan pihak Kejari ialah kasus dugaan korupsi dana tunjangan insentif guru senilai sekitar Rp 15 miliar. Kasus ini terungkap, setelah sebelumnya sebanyak 5.137 guru yang mengajar di berbagai lembaga pendidikan di bawah naungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan menuntut pencairan tunjangan insentif 2012 yang hingga awal Mei 2013 belum dicairkan. Para guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Madrasah Swasta (PGMS) Pamekasan ini berunjuk rasa ke Kantor Kemenag Pamekasan menuntut pimpinan lembaga itu segara mencairkan tunjangan insentif yang menjadi hak mereka. Para guru non-PNS dari berbagai lembaga pendidikan se-Kabupaten Pamekasan ini mengaku seharusnya tunjangan insentif itu telah diberikan pada tahun 2012, namun hingga Mei 2013 ini belum dicairkan. Pada tahun 2012, sebanyak 9.834 guru di bawah naungan Kemenag Pamekasan mendapat tunjangan insentif dari pemerintah pusat, masing-masing sebesar Rp 3.000.000 per orang. Mereka itu merupakan guru dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, hingga Madrasah Aliyah (MA). Akan tetapi, dari jumlah sebanyak 9.834 yang seharusnya mendapatkan tunjangan insentif itu, hanya 4.697 orang yang menerima dan lainnya hingga kini belum menerimanya. Mereka itu terdiri dari guru TK atau Raudatul Atfal (RA) sebanyak 1.001 orang, guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 1.660 orang, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1.311 orang dan guru Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 725 orang. Jika dikalkulasi dari sisa guru yang hingga kini belum mendapatkan tunjangan insentif masing-masing sebesar Rp3 juta itu, maka total dana tunjangan yang belum dicairkan mencapai Rp15,411 miliar. (ant/rah)

SD Inti Wajib Terapkan Kurikulum Baru

SD Inti Wajib Terapkan Kurikulum Baru

PAMEKASAN - Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan mengembangkan penerapan kurikulum pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) 2013 dari jumlah sekolah, yang ditentukan pemerintah pusat. Semula, kurikulum baru itu direncanakan diterapkan di 9  sekolah dasar (SD) sesuai petunjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).  Namun kini akan dikembangkan untuk diterapkan di 79 SD dari total sekolah yang berjumlah 500 lebih se-Pamekasan. Kepala Bidang Pendidikan TK/SD Disdik Pamekasan, Pramajaya menjelaskan 79 SD yang akan menerapkan kurikulum baru itu merupakan SD inti yang tersebar di 13 kecamatan se-Pamekasan. Menurut Pramajaya, penambahan jumlah sekolah yang harus menerapkan kurikulum 2013 itu merupakan inisiatif Disdik setempat setelah memperhatikan kemampuan masing-masing sekolah inti se-Pamekasan. Penambahan jumlah lembaga yang menerapkan kurikulum 2013 itu diperbolehkan, sehingga Disdik mewajibkan semua SD inti menerapkan kurikulum tersebut. "Pamekasan dapat kesempatan untuk melaksanakan kurikulum 2013 di 9 sekolah, namun kami berinsiatif untuk menerapkan di sekolah inti yang berjumlah 79 SD. Lebih dari itu, SD di kota nantinya akan menerapkan kurikulum baru itu, jadi jumlahnya bisa jadi mencapai 100 sekolah," katanya. Pramajaya mengatakan penerapan kurikulum 2013 dipastikan tidak akan membebani wali murid, karena dilaksanakan secara gratis dan mandiri. Biayanya akan diambilkan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), termasuk pemberian buku secara gratis. Pramajaya menegaskan pelaksanan kurikulum 2013 ini dilakukan secara bertahap dan terbatas. Bertahap artinya tidak semua kelas dan terbatas tidak diberlakukan di semua sekolah. Penerapan kurikulum ini ditarget tuntas pada 2015 mendatang. Pada tahun ini, kurikulum ini berlaku untuk kelas 1 dan 4, tahun berikutnya kelas 2 dan 5 sehingga pada tahun 2015 nanti bisa diterapkan pada siswa kelas 3 dan 6. Ada beberapa perubahan yang dilakukan pemerintah dalam kurikulum 2013, diantaranya penghapusan Bahasa Inggris pada siswa SD dan menggunakan pola pendekatan tematik integrative. Yaitu siswa SD akan belajar dengan tema yang akan dikombinasikan dengan mata pelajaran, PPKN, Agama, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Sementara itu, persiapan pelaksanaan kurikulum ini sudah disosialisasikan ke tingkat sekolah, terutama kepada 79 SD. Para kepala sekolah dari SD tersebut sudah mendapatkan pelatihan dan pengarahan yang dikemas dalam Workshop Sosialisasi Kurikulum 2013, Pembelajaran Tematik, di gedung SMK 3, Pamekasan, Selasa (30/7) kemarin. Dalam workshop yang digagas Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan ini, juga diikuti guru olah raga. (uzi/muj/rah)

Api Melalap Rumah

Api Melalap Rumah

PAMEKASAN â€" Rumah Mas’udi (60), di Dusun Sumber Anyar, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, ludes terbakar api hingga rata dengan tanah, Selasa (30/7) sekitar pukul 04.00 WIB kemarin. Akibat kejadian itu, seluruh bangunan berikut perabot rumah tangganya dan empat karung sak berisi uang kertas senilai Rp 500 juta, milik Mas’udi, yang berprofesi sebagai tabib penyembuhan orang sakit, tidak terselamatkan. Menurut sumber di lokasi kejadian, saat itu Mas’udi yang hidup sebatangkara ditinggal mati istri dan tanpa anak, kaget melihat api mengepul dari plafon rumahnya. Mas’udi kaget, karena ia tidak merasa menyalakan kompor atau korek api. Kemudian Mas’udi berlari ke luar bukannya berteriak minta tolong, hanya lari terbirit-birit ke rumah tetangga mengatakan dirinya kena musibah dan meminta bantuan. Berselang tidak berapa lama, sejumlah warga berdatangan membantu memadamkan api, menggunakan air sumur dan mengambil dari kamar mandi tetangga sekitar. Di antara warga berusaha mencari satu sak beras berisi uang kertas dan berhasil mengambil sebagian isinya senilai Rp 10 juta. Api terus membesar, hingga akhirnya rumah Mas’udi luluh lantak dan hangus dilalap api bersama seluruh isinya. Zuhri, warga sekitar lokasi mengatakan tak ada kepanikan dari korban saat kebakaran berlangsung. Sehingga tetangga tidak cepat memadamkan api, karena korban tidak minta tolong. Warga akhirnya memadati rumah korban, setelah api menyala membumbung tinggi. Zuhri menjelaskan barang yang terbakar itu berupa ratusan sarung mahal pemberian orang, berbagai merek dengan harga antara Rp 250.000 hingga Rp 750.000 yang masih terbungkus dus, termasuk baju gamis dan surban sutra. Sementara Mas’udi, hanya terdiam melihat rumah berikut isinya terbakar. Ia nampak hanya pasrah dan menerima kenyataan. Kini ia terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya di desa setempat.  “Ini namanya musibah yang harus kami terima. Mau apa lagi, semuanya sudah kehendak Allah,” katanya. Sementara saat ini, belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran rumah itu. Dugaan sementara karena konsleting arus listrik, karena saat kejadian, kompor di rumahnya sudah dimatikan. (uzi/muj/rah)  

Mantan Dewan Tersandung Kasus Penganiayaan

Mantan Dewan Tersandung Kasus Penganiayaan

PAMEKASAN - Seorang mantan anggota DPRD Pamekasan tersandung kasus penganiayaan dan berurusan dengan pihak kepolisian. Mantan anggota dewan berinisial SMW, 40, warga Dusun Nunggul, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Kota itu diadukan Basri Hidayat, 30, warga Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan ke polisi. Kasus itu berawal dari perampasan motor yang dikendarai mertua SMW oleh petugas penagihan di PT Adira Finance Pamekasan pada Minggu (27/7). Tidak terima dengan peristiwa itu, SMW  datang ke kantor Adira untuk mengambil kembali motor yang disita dan mengaku bahwa motornya tersebut adalah miliknya. Sempat terjadi adu mulut antara bakal Caleg dari Partai Demokrat itu dengan Basri Hidayat. Adu mulut memanas hingga akhirnya SMW memukul wajah Basri hingga mengalami luka. Kasus itu langsung dilaporkan ke Polres Pamekasan dengan tuduhan penganiayaan. Kepala Sub Bagian Humas Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Maryatun, Selasa (30/7) mengatakan pada saat menyampaikan laporannya, korban belum mengetahui identitas pelaku penganiayaan. Polisi menggunakan nomor ponsel yang sebelumnya sempat menghubungi korban sebagai petunjuk awal untuk mencari pelaku penganiayaan dan keterangan sejumlah saksi. “Kami akhirnya mendapat informasi pelaku berada di sebuah tempat dan kami segera menjeputnya,” kata Maryatun. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan. Polisi sudah melakukan pemeriksaan awal terhadap pelaku maupun korban. Dan untuk memudahkan proses pemeriksaan, polisi terpaksa menahan SMW. “Pelaku kami jerat dengan pasal 351 ayat 1 dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara,” katanya. (CR-1/muj/rah)  

Pengadaan Administrasi PKK Galis Sebaiknya Dibatalkan

Pengadaan Administrasi PKK Galis Sebaiknya Dibatalkan

PAMEKASAN - Komisi A DPRD Pamekasan meminta agar pengadaan administrasi PKK di Kecamatan Galis, yang ditentang 10 kepala desa di wilayah itu dibatalkan. Pihak kecamatan diminta untuk bermusyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan. Menurut anggota Komisi A DPRD, Suharto, seharusnya ada musyawaroh dengan pihak kepala desa di kecamatan itu sebelum kebijakan itu dilaksanakan. Apalagi, sudah ada sejumlah desa yang memiliki administrasi PKK tersebut. Jika memang kebijakan itu diputuskan dengan melibatkan kepala desa, tidak mungkin ada kepala desa yang menolak. ”Kenyataan, ternyata ada yang menolak karena dianggap belum dimusyawarahkan,” katanya. Seperti diberitakan, sepuluh kepala desa di Kecamatan Galis menolak pengadaan papan administrasi tim penggerak PKK, karena program tersebut dinilai mubadzir dan tidak melalui musyawarah secara khusus dengan kepala desa. Pengadaan papan dan administrasi PKK untuk 10 desa di kecamatan tersebut, dananya diambilkan dari anggaran Alokasi Dana Desa untuk program PKK sebesar Rp 650 ribu untuk masing-masing desa. Pengadaan administrasi PKK tesebut, menurut camat setempat, Mohammad Aminullah, dalam rangka penyeragamaan data PKK, sehingga ada kesamaan antara desa yang satu dengan desa lainnya di wilayah itu. Sebab, dia menilai, administrasi PKK di beberapa desa di kecamatan itu sudah tidak layak, tetapi masih terpampang di balai desa dan ada sebagian desa yang belum memiliki papan administrasi PKK. Aminullah mengatakan keputusan pengadaan itu sudah dimusyawarahkan dengan kepala desa melalui sebuah pertemuan, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu disepakati untuk dilakukan pengadaan administrasi desa untuk mengganti yang sudah tidak layak dan melengkapi bagi desa yang belum memilikinya.(awa/muj/rah)  

KPU Menerima Sebagian Logistik Pilgub Jatim

KPU Menerima Sebagian Logistik Pilgub Jatim

PAMEKASAN - Sebagian logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur sudah diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan. Logistik itu mulai diterima pada Selasa (30/7) dan sebagian langsung didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Diantara logistik yang sudah diterima itu adalah spanduk sosialisasi Pilgub Jawa Timur, Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan Tempat Pemungutan Suara. Sementara logistik lainnya masih belum diterima. Sekretaris KPU Pamekasan, Bambang Khairul Huda mengatakan KPU Pamekasan saat ini sedang melakukan penyortiran semua logistik tersebut, sambil lalu menunggu kedatangan logistik lainnya. Bahkan menurutnya, sebagian logistik tersebut sudah didistribusikan ke PPK. Bambang menyatakan hasil koordinasi dengan KPU Jawa Timur, logistik lain yang akan segera tiba di Pamekasan adalah tinta. Diperkirakan tinta itu akan diterima hari ini, Rabu (31/7). “Hasil Koordinasi terakhir kami menyatakan tinta akan tiba besok (hari ini, Rabu (31/7), dan akan langsung dikirim ke masing-masing PPK,” katanya. Sekalipun ada sebagian logistik yang sudah didistribusikan, pihaknya tetap melakukan komunikasi, untuk menjaga kemungkinan adanya kekurangan logistik. Bambang mengatakan berkas yang dikirim ke tingkat kecamatan tersebut berisikan folmulir Model A berisikan daftar pemilih, Formulir Tanda Terdaftar Sebagai Pemilih (NCR), dan stiker tanda telah terdaftar untuk ditempel di rumah masing-masing pemilih. Dalam pendistribusian itu, pihaknya menjamin keamanan dan kenetralannya karena setiap petugas yang melakukan pengiriman, didampingi oleh petugas kepolisian. Bambang berharap  setelah logistik ini diterima masing-masing PPK, agar segera dikirim ke masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) sehingga dapat langsung melakukan pemutahiran data. Seperti yang diketahui, pelaksanaan Pilgub Jatim akan berlangsung pada 29 Agustus mendatang. Ada tiga calon yang sudah ditetapkan bertarung dalam pesta demokrasi tersebut, masing-masing pasangan Sukarwo-Saifullah Yusuf, Eggi Sudjana-M.Sihat, dan Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah.(awa/muj/rah).

DPRD Minta Dinkes Awasi RS Swasta

DPRD Minta Dinkes Awasi RS Swasta

PAMEKASAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daeah (DPRD) Pamekasan meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas di rumah sakit (RS) swasta di daerah itu. Permintaan itu dinyatakan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, setelah ada pengakuan dari Hasbullah,  humas salah satu RS swasta bahwa hingga saat ini rumah sakit tempatnya bertugas masih belum memiliki izin operasional sebagai  rumah sakit umum namun masih berstatus sebagai klinik bersalin. Padahal, dilihat dari aktifitasnya tempat pelayanan kesehatan itu telah melayani pasien untuk semua penyakit layaknya rumah sakit umum, sehingga izin yang didimiliki sudah tidak sesuai peruntukannya. Mereka beralasan, izin operasional sebagai rumah sakit umum, masih dalam proses. Menurut Khairul Kalam, kondisi seperti itu menuntut sikap tegas Dinas Kesehatan agar membatasi aktivitas klinik tersebut sebelum izin operasional sebagai rumah sakit umum telah dimiliki. Apalagi, pengelolanya telah menyatakan kesanggupannya untuk melengkapi segala kekurangan agar memenuhi persayaratan. “Karena pihak sakit swasta ini sudah ada kesanggupan, saya berharap Dinkes membatasi aktivitas mereka sebelum izinnya dimiliki,” katanya, Selasa (30/7). Kepala Dinas Kesehatan, Ismail Bey membenarkan sejumlah rumah sakit swasta itu beroperasi tanpa izin yang semestinya. Ismail berdalih, rumah sakit itu beroperasi meski belum memiliki izin opersional sebagi rumah sakit umum karena izin operasionalnya sedang dalam proses. Seluruh berkas perizinan itu sudah diterima dan sudah dikirim ke kantor Dinas Kesehatan Jawa Timur. Rencananya, dalam waktu dekat, tim dari Dinkes Jawa Timur akan melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan rumah sakit swasta tersebut “Berkasnya sudah kami kirim ke Dinkes Jawa Timur. Dan direncanakan, verifikasi atau penilaian kelayakan itu akan segera dilakukan dalam waktu dekat,” katanya. Di Pamekasan sedikitnya ada empat rumah pelayanan kesehatan swasta yang menjalankan aktifitas sebagai rumah sakit umum. Keempatnya adalah yaitu Rumah Sakit Larasati, Rumah Sakit Assyifa, Mukti Husada, dan Klinik Aisyah. (CR-1/muj/rah)

Persediaan Beras di Madura Dipastikan Cukup

Persediaan Beras di Madura Dipastikan Cukup

PAMEKASAN -  Perum Bulog Sub-Divre XII Madura, Jawa Timur, menyatakan persediaan beras di Pulau Garam itu untuk kebutuhan Lebaran dipastikan cukup, bahkan diperkirakan hingga enam bulan ke depan. "Persediaan beras untuk enam bulan ke depan ini khusus untuk persediaan ketahanan pangan saja, belum termasuk beras rutin yang biasa dikeluarkan setiap bulan seperti raskin," kata Kepala Bulog Sub-Divre XII Wilayah Madura Haryono, Rabu.. Oleh karenanya, ia memastikan persediaan beras aman dan masyarakat tidak perlu panik, kendatipun konsumsi beras akan meningkat selama lebaran. Selain itu, sambung Haryono, Bulog juga telah mendistribusikan bantuan beras bagi warga miskin (raskin) ke-13 dan bantuan raskin ke-14 sejak 13 Juli 2013. "Hingga saat ini raskin yang kami distribusikan telah terealisasi sebanyak 3.892 ton," kata Haryono. Rinciannya di Kabupaten Bangkalan hingga kini telah terdistribusi sebanyak 1.741 ton, Sampang 255 ton, Pamekasan sebanyak 747 ton dan di Kabupaten Sumenep telah terdistribusi sebanyak 1.149 ton. "Kami menargetkan distribusi raskin ke-13 dan ke-14 ini akan selesai sebelum Lebaran, termasuk distribusi raskin reguler, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan Lebaran," katanya menjelaskan. Di Madura, RTS penerima bantuan raskin, kali ini akan menerima jatah tiga kali yakni raskin ke-13 dan raskin ke-14, serta jatah raskin reguler yang biasa diberikan setiap bulan. Sementara total jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat bantuan raskin di empat kabupaten di Madura sebanyak 396.489 RTS dengan jatah raskin sebanyak 59. Rinciannya, di Kabupaten Bangkalan sebanyak 85.068 RTS, Sampang 108.647 RTS, Pamekasan 86.397 RTS dan Kabupaten Sumenep sebanyak 116.376 RTS. (ant/rah)

Warga Banyupelle Adukan Dugaan Penyimpangan BLSM

Warga Banyupelle Adukan Dugaan Penyimpangan BLSM

PAMEKASAN - Puluhan warga Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, Selasa (30/7), mendatangi ruang Komisi D DPRD pamekasan. Mereka mengeluhkan memrotes penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di desanya yang dinilai penuh dengan penyelewengan. Salah satunya, banyak warga yang menerima kartu BLSM namun tidak terdaftar di papan pengumuman desa sehingga pihak desa tidak mencairkannya. Sebaliknya, pemerintah desa menyalurkan kepada terdaftar di papan pengumuman penerima meski mereka tidak menerima kartu BLSM. Selain itu, mereka juga mengeluhkan pemotongan bantuan tersebut oleh aparat desa sebesar Rp100 ribu setiap penerima, dengan alasan untuk pemerataan. Namun, ternyata pemerataan tersebut tidak direalisasikan. Jumlah penerima BLSM di desa tersebut kurang lebih sekitar 1.300 kepala keluarga dari jumlah penduduk sebanyak 6.700 keluarga. Jumlah peneriman BLSM lebih rendah dari data penerima raskin di desa tersebut yang mencapai 3000 rumah tangga sasaran. Juru bicara warga Banyupelle Mohammad Toyyib meminta Komisi D DPRD menindaklanjuti pengaduan itu karena menilai penyaluran BLSM tersebut sarat penyelewengan.Dirinya khawatir, dana hasil pemotongan BLSM   tersebut juga diselewengkan. Warga lainnya, Arsudi mengaku keberatan dengan pemotongan tersebut, karena bantuan itu merupakan hak warga yang masuk  dalam daftar penerima. Alasan untuk pemerataan itu terkesan dibuat-buat dan dipaksakan. Karenanya, ia meminta dana yang dipotong itu dikembalikan. Ketua Komisi D DPRD Pamekasan,Makmun mengatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Dalam waktu dekat, komisinya akan memanggil Kepada Kepala Banyupelle dan akan dipertemukan dengan masyarakat yang mengadu. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berimbang, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan tidak bersifat sepihak. Menurut politisi Partai Kebangkitan Nasional Ulama itu, pemotongan bantuan tersebut tidak dibenarkan, sekalipun untuk alasan pemerataan. Sebab, pada dasarnya bantuan tersebut harus disalurkan kepada penerimanya secara utuh. Kasus amburadulnya BLSM di kabupaten ini, tidak hanya terjadi di satu desa. Kejadian serupa hampir ditemukan di semua desa. Bahkan lebih parah lagi ada desa yang memotong BLSM dengan dalih untuk membangun balai desa. Permasalahan lain dalam penyaluran BLSM yakni tidak tepat sasaran dan minimnya penerima bantuan. Dampaknya sejumlah kepala desa menyatakan menolak menyalurkan bantuan yang merupakan kompensasi kenaikan BBM tersebut. Berdasarkan data dari kantor PT. POS Pamekasan diketahui ada lima desa di Kabupaten Pamekasan yang hingga saat ini belum menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Kelima desa tersebut masing-masing Desa Campor Kecamatan Proppo, Desa Bukek Kecamatan Tlanakan, Desa Padelegan Kecamatan Pademawu, Desa Larangan Luar dan Desa Kaduara Barat Kecamatan Larangan. (awa/muj/rah)

Dugaan Pemotongan BLSM Dilaporakan ke Polisi

Dugaan Pemotongan BLSM Dilaporakan ke Polisi

SUMENEP â€" Puluhan warga Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng, mendatangi Mapolres Sumenep, Selasa (30/7). Warga melaporkan aparat desa setempat yang diduga melakukan pemotongan dana BLSM. Penerima manfaat saat menerima bantuan kompensasi tersebut beberapa waktu lalu tidak menerima utuh. Informasi yang dihimpun Koran Madura, sekitar separuh dari 1016 penerima manfaat hanya menerima Rp 200 ribu. Pemotongan itu dilakukan dengan cara aparat desa mendatangi rumah penerima manfaat untuk meminta uang sebesar Rp. 100 ribu dari uang yang telah diterima dari kantor pos sebesar Rp 300 ribu. Alasan pemotongan itu akan dipergunakan untuk pembangunan balai desa yang baru. Sebab, kondisi balai yang lama sudah memprihatinkan. Namun, warga mengaku tidak rela dan melaporkan kasus tersebut ke polisi. Kordinator Aksi Forum Peduli Rakyat (FPR) Sumenep, Hoirussholeh, mengatakan, pihanya sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat Desa Lenteng Barat. Tindakan itu dianggap tidak rasional. ”Alasan itu dialakukan dengan berdalih akan digunakan untuk pembangunan balai desa yang baru. Padahal, pembangunan balai desa itu telah ada anggaran tersendiri yang bersumberkan dari ADD,” katanya, Selasa (30/7). Hoir, panggilan Hoirussholeh, menilai, tindakan yang dilakukan oleh aparat desa tersebut telah memenuh unsur tindak pidana korupsi. Sebab, tidankannya dapat merugikan negara. ”Kami hanya minta keadilan saja ke sini. Jika hanya seperti ini terus, maka kami khawatir hanya akan dijadikan banjakan saja,” terangnya di Mapolres. Laporan tersebut sudah kedua kalinya. Pada saat pertama kali melaporkan kasus tersebut, pihaknya mengaku kecewa karena merasa tidak digubris oleh Unit Tipikor Polres Sumenep, dengan alasan masih belum cukup bukti. ”Maka sebab itu kami kembali lagi dengan membawa bukti termasuk penerima itu sendiri,” tambahnya. Dia berharap, polisi segera melakukan penyedikan terhaap dugaan pemotongan dana BLSM tersebut. ”Kami harapkan Polres Sumenep tidak pandang bulu dan tegas dalam menegakkan hukum,” tukasnya. Sementara Kasat Reskrim Polres Sumenep AKP Bambang Suprianto menjelaskaan, pihaknya pernah menolak laporan yang dilakukan oleh FPR beberapa saat yang lalu. ”Sebelumnya karena pihak pelapor masih belum membawa bukti, terpaksa kami menolak dan menyuruh untuk mengantongi bukti-bukti yang kongkret terlebih dahulu,” katanya. Lebih lanjut Bambang mengatakan, pihaknya berjanji akan segera memproses kasus dugaan pemotongan BLSM itu. ”Oleh karena pelapor telah membawa daftar peneriama BLSM se-Desa lenteng Barat, maka kami langsung memerikasa penerima BLSM,” tegasnya. Bambang mengatakan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit Tipikor Sumenep, akan menentukan tindakan yang dilakikan oleh oknum aparat desa Lenteng Barat itu. ”Hasilnya nanti akan diketahui setelah pemeriksaan,” ungkapnya. Pantaun Koran Madura, lima orang penerima BLSM yang telah disunat oleh aparatur desa itu diperiksa oleh Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Sumenep. Hingga berita ini ditulis pukul 14.00, pemeriksaan terhadap kelima penerima BLSM itu masih belum selesai. (edy/mk)

Tiga Jalur Mudik Belum Diperbaiki

Tiga Jalur Mudik Belum Diperbaiki

SUMENEP â€" Tiga jalur utama mudik di Kabupaten Sumenep hingga saat ini belum diperbaiki. Pengendara yang hendak melitasi jalan tersebut harus ekstra hati-hati karena kondisi jalan rusak parah. Tiga jalur mudik tersebut Longos-Candi Kecamatan Gapura, Lalangon-Banasare Kecamatan Rubaru, dan jalur lapangan Bandara  Trunojoyo Sumenep. Pada musim mudik jalan tersebut biasanya dilintasi banyak kendaraan. Kepala Dinas PU Bina Marga saat dihubungi menjelaskan, memang terdapat sejumlah jalan yang belum dapat diperbaiki. Namun, ia tidak menyebutkan secara detil daerah mana saja jalan yang rusak parah selain tiga jalur utama kabupaten tersebut. Dewan pesimis PU Bina Marga bisa menyelesaikan perbaikan jalan sebelum lebaran. “Mustahil sebelum lebaran ini pemerintah setempat dapat menuntaskan perbaikan tiga jalur utama kabupaten yang rusak parah itu. Sebab, selain baru saja proses tendernya selesai juga terdesak dengan mepetnya waktu. Ditambah lagi  masa libur lebaran,“ kata anggota Komisi C DPRD Sumenep Iskandar, Selasa (30/7). Selain itu kendala bahan-bahan material. Curah hujan beberapa waktu lalu membuat jalanan becek sehingga mobil-mobil pengangkut bahan meterial tidak lancar. Sehingga berakibat terhadap kelancaran perbaikan infrastruktur jalan di Sumenep. “Ya dimungkinkan yang menghambat proses perbaikan jalan lantaran tidak adanya bahan-bahan material. Dimungkinkan rekanan yang menanganinya keterbasan finansial untuk menyelesaikan jalan tersebut,“ katanya. Disinggung kaitannya dengan nasib para pemudik lebaran kali ini, Iskandar hanya bisa menyarankan agar pengendara tetap waspada bilamana melintas dijalur tersebut. sebab, jalan belum bisa diperbaiki. ”Ya bagaimana lagi, sebab sudah pasti jalan rusak tidak akan dapat diperbaiki sebelum hari H Idul Fitri ini, “ tuturnya. (sai/mk)  

PKB Siapkan Pengganti Bacaleg yang Dieleminasi

PKB Siapkan Pengganti Bacaleg yang Dieleminasi

SUMENEP - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep mencoret salah satu bakal calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tercatat sebagai caleg sementara (DCS). DPC PKB setempat siap mengganti caleg tersebut. Wakil Ketua DPC PKB Sumenep Dulsiam memastikan akan segera menyampaikan nama baru sebagai pengganti dari bacaleg yang dicoret oleh KPU karena dinilai bermasalah. Nama yang disiapkan itu merupakan dari kader sendiri. Sebelum diputuskan penggantinya, ada sejumlah nama yang telah disiapkan hingga akhirnya mengerucut pada satu nama. ''Kami sudah menyiapkan nama pengganti bacaleg yang dicoret dari DCS oleh KPU itu. Penggantinya dari kader PKB sendiri dan penggantian ini juga melalui proses seleksi seperti calon yang lainnya, dan pasti kami mempertimbangkan elektabilitas calon,'' kata Dulsiam kepada wartawan, Selasa (30/7). Dulsiam menjelaskan, meski nama pengganti itu sudah ada, tapi pihaknya ennggan menyebutnya dengan alasan akan menyerahkan nama pengganti itu terlebih dahulu kepada KPU setempat. ''Untuk sementara ini, kami belum bisa mengumumkan nama pengganti dari yang dicoret itu,'' jelasnya. Pihaknya menerima keputusan KPU yang mencoret salah satu bacalegnya, sebab semua keputusan terkait hal itu merupakan kewenangan KPU. Tentunya, keputusan KPU itu sudah melalui prosedur yang benar. Dan dia memastikan, akan menyerahkan nama pengganti tersebut pada tanggal 2 Agustus mendatang ke KPU. ''Insya Allah tanggal 2 Agustus kami serahkan nama itu ke KPU,'' paparnya. Sebelumnya, komisioner KPU Sumenep, Hidayat Andiyanto, mengatakan, KPU mencoret salah satu bacaleg yang terdaftar di DCS di dapil 4 dengan nomor urut 4 lantaran ada masukan dari masyarakat karena yang bersangkutan pernah terlibat kasus pidana. ''Setelah mendapatkan laporan dari warga, kami langsung mencari kebenarannya dan ternyata benar. Kemudian kami mencoret nama tersebut dan menyampaikan pada partai pengusungnya,'' jawab Didik, sapaan akrab Hidayat Andiyanto. (rif/mk)  

Tiga Pelajar Tenggelam di Perairan Goa-Goa

Tiga Pelajar Tenggelam di Perairan Goa-Goa

SUMENEP â€" Tingginya ombak di Perairan Goa-Goa, Kecamatan Raas, menelan korban. Tiga pelajar sebuah SMA di Kalianget yang hendak berlebaran bersama eyangnya di Goa-Goa teggelam. Ketiga pelajar tersebut bernama, Rudi (17), Halidi (16) dan Lasma (18). Ketiga pelajar tersebut terlempar dari kapal saat diterjang ombak besar di Perairan Goa-Goa, Selasa (30/7) sekitar pukul 2.00 dini hari. Tiga pelajar yang hilang tersebut bermaksud berlebaran di rumahnya neneknya di Desa Goa-goa. Namun di tengah perjalanan, perahu yang mereka tumpangi di hadang ombak, dan menyebabkan ketiga pelajar tersebut terlempar ke laut. Hingga berita ini ditulis pukul 12.00, keberadaan tiga korban  belum diketahui. Pihak kepolisian Polsek Raas bersama pemilik kapal yang ada di daerah tersebut sudah melakukan pencarian mulai pagi hari, namun belum membuahkan hasil. Mendapat laporan adanya tiga pelajar yang tenggelam, Kapolres Sumenep, AKBP Marjoko, langsung menerjunkan 5 anggota polair ke TKP. Tidak hanya itu, Kapolres juga meminta Kapolsek Raas melakukan reka ulang terhadap penumpang kapal yang selamat. ”Kami sudah menerjunkan lima anggota polair ke lokasi untuk membantu polsek serta pemilik perahu yang melakukan pencarian korban tenggelam,” katanya, Selasa (30/7). Lebih lanjut Marjoko mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima pihak kepolisian, awalnya tidak diketahui adanya penumpang kapal yang hilang. Namun, berdasarkan laporan dari pihak keluarga korban yang ikut serta dalam kapal tersebut baru diketahui adanya penumpang yang hilang. Polsek Raas yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan akhirnya memastikan jika ketiga pelajar tersebut benar-benar hilang dan diduga terlempar dari atas perahu. Selain itu, diketahu juga jika tiga pelajar tersebut tidur di atas kapal saat ombak besar menerjang KM Layar Mandala. “Awalnya itu laporan keluarga korban, kami langsung perintahkan Kapolsek untuk olah TKP dan diketahui jika ketiga korban sebelumnya tertidur” tandasnya. Sedangkan terkait proses pencarian ketiga korban, Marjoko mengatakan penyisiran dilakukan di sepanjang rute perjalan dan sesuai arah mata angin. Namun, dia memastikan tidak akan ada penyelaman sebab kondisi gelombang di perairan sekitar TKP saat ini masih berbahaya. Sementara 29 penumpang kapal yang selamat, hingga saat ini masih di tampung di rumah kapala Desa Goa-Goa sambil menunggu perkembagan hasil tiga korban yang hilang. Sementara keluarga korban dan sejumlah personel dari kepolisian, masih melakukan pencarian terhadap tiga korban tersebut. Dari penuturan Jamal, paman korban, Rudi berangkat ke Goaâ€"Goa untuk berlebaran bersama neneknya, karena sebelumnya korban pernah berjanji jika lebaran tahun ini dirinya akan berlebaran di rumah neneknya. Ia berangkat dari Pelabuhan Kangean, Senin (29/7) pukul 17.00 menju Pulau Goa-goa. Ditambahkan Jamal, dirinya mendapat informasi langsung dari Busama, pemilik kapal, bahwa Rudi terlempar dari kapal dan hilang, Selasa (30/7) sekitar 7 pagi. “Kami dapat informasi dari pemilik Kapal, Kejadian sekitar pukul 1 atau pukul 2 dini hari,” kata Jamal. (edy/mk)  

Enam Terduga PSK Terjaring Razia

Enam Terduga PSK Terjaring Razia

SUMENEP â€" Dalam razia gabungan Satpol PP, Selasa (30/7), tertangkap enam perempuan yang diduga pekerja seks komersial (PSK) di Warung Makan Kramat, Jalan Pamekasan-Sumenep, Kecamatan Saronggi. Mereka diduga tetap melayani para hidung belang sekalipun bupati telah mengeluarkan surat edaran tidak adanya praktik prostitusi selama bulan Ramadhan. Pantauan Koran Madura, razia gabungan ini dilakukan di empat titik diberbagai wilayah Kabupaten Sumenep. Semuanya berpusat di Kecamatan Saronggi. Namun dari sejumlah titik yang ditengarai masih aktif melakukan bisnis prostitusi, hanya di satu titik saja tim gabungan berhasil menggerebek tempat yang diduga dijadikan prostitusi, yakni di Warung Makan Keramat. Enam perempuan itu langsung dibawa ke Kantor Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Sumenep untuk diproses lebih lanjut. Herman Irawan, Kasi Samapta dan Sarana Vital Satpol PP Kabupaten Sumenep, mengatakan, pihaknya dalam melakukan razia mendapati enam perempuan yang diduga melakukan pelanggaran tuna susila (PSK). Tetapi, menurut keteranagan Hermawan, yang benar-benar mengaku PSK hanya berjumlah tiga orang. Sedangkan tiga perempuan yang mengaku PSK itu berasal dari wilayah Jepara, Pekalongan dan Batang-Batang Sumenep. “Razia ke sejumlah titik sebenarnya berdasarkan dari laporan langsung dari masyarakat. Menurut mereka di beberapa titik ini seringkali ada perempuan-perempuan berkeliaran, terutama di Warung Kramat, Jalan Raya Sumenep-Pamekasan Kecamatan Saronggi ” jelas Herman. Herman menegaskan bahwa setelah ini pihaknya masih akan melakukan operasi PSK ke berbagai tempat. “Target operasi selanjutnya akan bergerak ke lokasi lain yang ditengarai menjadi sarang mesum dan miras di kota Sumenep,” tambahnya. Sementara pada waktu bersamaan, Kabid Tuna Penyandang Cacat, Tuna Susila dan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Aries Dedy S, menyatakan, pada bulan Ramadhan berdasaran laporan, ternyata masih banyak tempat yang disinyalir masih aktif melakukan kegiatan bisnis esek-esek. Oleh karena itu, dinsos bekerjasama dengan Satpol PP dan pihak kepolisian melakukan razia disejumlah titik yang rawan terjadinya sarang prostitusi. “Iya, berdasrkan laporan, ternyata pada bulan puasa, masih banyak tempat-tempat yang ditengarai membuka bisnis esek-esek. Maka dari itu, kami bekerja sama dengan Satpol PP langsung menuju tempat tersebut,” katanya kepada wartawan. Enam perempuan terjaring razia tersebut adalah M dan SP dari Jepara, E dari Batang-Batang, K dan SF dari Kecamatan Batuputih, dan TA Kecamatan Saronggi. Ketika ditanya lebih jauh apakah dari keenam perempuan tersebut merupakan wajah lama, Aries Dedy S menjelaskan bahwa dari keenam perempuan yang diduga berprofesi sebagai PSK di ini merupakan wajah baru. “Iya, dari hasil pengamatan kamai, mereka masih wajah baru,” imbuhnya. Sementara dalam bulan Ramadan ini, Dinas Sosial sendiri baru satu kali melaksanakan razia gabungan. ”Selama bulan puasa baru kali ini kami melakukan razia terhadap PSK, tapi kalau sebelumnya, kami sudah sering melakukan razia bersama tim gabungan dari Satpol PP,” terangnya. Ketika disinggung mengenai tindak lanjut dari hasil penjaringan PSK ini, keenam perempuan ini akan masuk dalam proses pembinaan dan rehabilitasi sebelum Dinsos memulangkan mereka ke rumah masing-masing. (sym/mk)    

e Paper Koran Madura 31 Juli 2013

e Paper Koran Madura 31 Juli 2013

e Paper Koran Madura 31 Juli 2013

Mahasiswa Nilai Kejari Kurang Serius

Mahasiswa Nilai Kejari Kurang Serius

SUMENEP-  Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Kaukus Mahasiswa Sumekar (FKMS), Selasa (30/7) kembali mendatangi Kejaksaan Negeri setenpat. Mereka kembali mempertanyakan perkembangan beberapa kasus yang sempat disampaikan beberapa waktu lalu. Ketua FKMS Eko Wahyudi mengatakan kedatangannya ke kejari untuk mempertanyakan beberapa kasus. Baik kasus lama seperti pengadaan lahan SMA Batuan, pugar, raskin maupun kasus terbaru adalah tentang dana PI PT Wus. Sebab, munurutnya, hingga akhir bulan Juli sepertinya tak ada niat baik dan keseriusan dari kejari untuk menyelesaikan kasus tersebut. “Bisa dilihat dan cermati sendiri, apa ada kasus-kasus itu selesai, tidak ada. Semunya nihil. Padahal sudah menjelang bulan Agustus. Tetapi sejauh ini satupun tak ada perkembangan,” katanya, Selasa (30/7) kepada wartawan saat ditemui usai menemui Kajari. Eko menilai Kejari sudah tidak mampu lagi menangani kasus-kasus tersebut. Menurutnya, lebih baik dilimpahkan saja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak selalu beralasan selalu berada dalam proses penyelidikan. “Setiap saya ketemu pihak Kejari selalu bilang, kalau tidak proses penyelidikan adalah proses penyidikan, tetapi sampai hari ini tak satu pun kasus yang kita perjuangkan dapat diselesaikan oleh kejari,” tambahnya. Kejari juga terkesan kurang serius dalam mengurus beberapa kasus tindak pidana korupsi. “Makanya bagi saya lebih baik bilang kepada kami bahwa kejari sudah tidak mampu masih belum bias. Hanya pasar saja, itu pun harus menunggu lama,” ujarnya. Kepala Kejari, Bambang Hartoto, usai menemui mahasiswa mengaku apresiatif dengan langkah-langka mahasiswa. Sebab, menurutnya, kejari merasa terus diawasi, termasuk merasa diingatkan oleh mahasiswa. "Saya bersyukur alhamdulillah teman-teman mahasiswa memberikan suport positif bagi saya terkait mengenai masalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Paling tidak, ini menjadi evaluasi bagi kejari untuk menseriusi beberapa kasus yang telah masuk pada kejaksaan,” katanya kepada wartawan. “Terus kaitannya dengan masalah PI yang mahasiswa tanyakan, saya merasa mendapat masukan dari teman-teman mahasiswa untuk melengkapi proses penyelidikan ini, dan mahasiswa juga menyadari betapa rumit dan jelimetnya masalah ini sehingga mereka terus mempertanyakan bagaimana perkembangan dari kasus PI,” jelasnya saat ditanya perkembangan kasus tersebut. Soal penilaian mahasiswa bahwa kejari terkesan lamban dan kurang serius mengusut tuntas tindak pidana korupsi, Bambang Hartoto menegaskan bahwa selama ini kejari sudah melakukan proses penyelesaian terhadap beberapa kasus tersebut. “Saya tadi katakan kepada mereka kalau temen-teman serius, maka saya juga sangat serius lagi karena ini masalah keuangan negara dan juga menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” terangnya. Bentuk Tim Berlapis Bambang Hartoto menjelaskan bahwa upaya serius untuk menyelesaikan semua tindak pidana korupsi, kejari telah membentuk tim berlapis. “Kami sudah bentuk tim untuk melakukan proses penyelidikan. Bahkan kami sudah bentuk tim berlapis dalam hal ini, artinya usaha ini untuk mengukur sejauh mana saya akan terus mengejar itu,” jelasnya. Tim berlapis yang dibentuk oleh Kejari adalah terdiri dari kasi ke kasi. “Termasuk saya juga lapisi dengan Kasi Pidum dan kasi-kasi yang lain untuk memback-up ini, sekaligus bentuk keseriusan saya dalam persoalan PI. Namun, tim berlapis yang saya bentuk bukan berarti masalah-masalah yang lain tidak saya seriusi, pasti saya seriusi juga, cuma masalah PI ini erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan asing,” tandasnya. Kini, dalam proses penyelidikan, Kejari sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang untuk mendapatkan titik terang atas kasus PI. “Soalnya hal ini, statusnya masih belum naik ke penyidikan. Tetapi kami sudah mulai kantonfi data-data terkait masalah PI ini,” terangnya. (sym/mk)

Tiga Cagub Ikrar Damai di Hadapan Bawaslu

Tiga Cagub Ikrar Damai di Hadapan Bawaslu

SURABAYA - Tiga calon gubernur Jawa Timur menggelar ikrar pemilihan kepala daerah damai di hadapan Badan Pengawas Pemilu se provinsi ini, Selasa (30/7). "Kami mengapresiasi terhadap apa yang sudah diikrarkan semua kandidat. Semoga tidak hanya di kalimat saja," ujar Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto kepada wartawan di sela dialog bersama kandidat calon gubernur dalam rapat koordinasi anggota Bawaslu se-Jatim di Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, hadir Calon Wakil Gubernur Saifullah Yusuf mewakili pasangan nomor urut 1. Juga hadir Eggi Sudjana-Muhammad Sihat nomor urut 2. Sedangkan pasangan nomor urut 3, Bambang DH-Said Abdullah berhalangan hadir, dan diwakili anggota tim pemenangannya, Didik Prasetiyono-Martin Hamonangan. "Kami mohon maaf, kebetulan Bambang-Said sedang ke luar kota. Jadi, kami selaku tim pemenangan mewakili beliau," kata Didik yang juga koordinator divisi monitoring dan evaluasi tim kampanye provinsi Bambang-Said itu. Meski tidak dihadiri Bambang-Said, namun pihaknya akan menyampaikan ke pendukung agar tidak sekali-sekali berbuat yang merugikan pasangan dan Provinsi Jawa Timur pada umumnya. "Jika KPU dan penyelenggara Pemilu lainnya melakukan tugasnya dengan baik, kami jamin PDI Perjuangan tidak akan berbuat macam-macam, apalagi sampai rusuh. Kami berharap Pilkada aman dan tertib," kata mantan Anggota KPU Jatim itu. Begitu juga dengan Saifullah Yusuf. Ia berkomitmen menjalankan Pilkada damai dan menaati semua aturan main yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu Jatim. "Termasuk aturan baliho atau alat peraga jika ditertibkan. Kami tidak masalah dan menaati semua aturan main yang sudah ditetapkan," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu. Sementara itu, pasangan Eggi Sudjana-Muhammad Sihat mengaku lebih siap kalah daripada siap menang. Menurut Eggi, keikutsertaannya sebagai peserta Pilkada Jatim kali ini lebih karena modal nekat. "Kami ini pasangan nekat. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, tapi nekat maju sebagai pasangan calon. Tapi, kami optimistis rakyat Jatim lebih percaya terhadap calon nonparpol dan memberikan kesempatan kepada Eggi-Sihat," katanya. (ant/.......)

Briptu Rani Akhirnya Dipecat, Kapolres Mojokerto Didemosi

Briptu Rani Akhirnya Dipecat, Kapolres Mojokerto Didemosi

SURABAYA-Brigadir Polisi Satu (Briptu) Polres Mojokerto, Rani Indah Yuni Anggraeni akhirnya dipecat dari Kepolisian. Pemecatan ini resmi diberlakukan per tanggal 31 Juli 2013. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Penerangan Masyarakat (Kasubag Penmas) AKBP Suhartoyo di Polda Jatim, Selasa (30/07). "Briptu Rani resmi jadi anggota masyarakat biasa dan ini sudah keputusan tegas Polri.  Oleh sebab itu segala hak yang diperoleh otomatis hilang, termasuk gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) ataupun tunjangan lainnya,” kata Suhartoyo. Ia menjelaskan, pemecatan tersebut berdasarkan Keputusan Kapolda Jatim Irjen Pol. Unggung Cahyono yang menyatakan bahwa Rani terbukti bersalah karena melakukan Disersi selama 3 bulan. Rani dianggap melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto Pasal 21 ayat 3 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 201, dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri. Seperti diberitakan sebelumnya, Rani yang diberhentikan secara tidak hormat oleh Kapolda Jatim Irjen Pol. Unggung Cahyono telah berupaya keras untuk melakukan banding ke Mabes Polri demi mempertahankan jabatan dan profesinya. Namun upaya itu gagal karena pihak Mabes Polri tetap memutuskan dirinya bersalah dan harus dipecat. Suhartoyo menambahkan, pelanggaran terberat yang dilakukan Rani adalah melakukan Disersi berkali-kali. Padahal Ia sudah diberi surat peringatan untuk tidak mangkir dari tugasnya. Namun surat peringatan itu tidak diindahkan oleh Rani hingga akhirnya ia benar-benar dipecat dari Kepolisian. Sementara itu, terkait dugaan pelecehan seksual terhadap Rani, Kabid Humas Polda Jatim AKBP Awi Setiyono mengatakan bahwa pelaku pelecehan seksual yaitu AKBP Eko Puji Nugroho sudah dijatuhi sanksi berat berupa mutasi jabatan (demosi). Eko yang juga menjabat Kapolres Mojokerto itu resmi dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh AKBP Mudji Endrianto yang sebelumnya menjabat Koordinator Staf Pribadi Pimpinan (Seprim) Polda Jatim. Serah Terima Jabatan tersebut dilakukan di Mapolda Jatim, Senin (29/07) lalu. Eko dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 7 ayat 1 huruf I tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), dimana ia dianggap melakukan perbuatan tidak sepatutnya sebagai pimpinan, yakni mengukur badan anak buahnya. Disisi lain, sumber Koma yang enggan disebut namanya mengatakan, setelah dicopot dari jabatannya, Eko yang juga mantan Kasat Reskoba Polrestabes Surabaya itu akan dinonjobkan atau “dikotak” oleh Mabes Polri. (ddy)

Banjir Ambon Genangi Lima Kecamatan

Banjir Ambon Genangi Lima Kecamatan

AMBON- Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy mengakui bencana banjir dan longsor yang melanda Pulau Ambon kemarin terjadi secara merata di lima kecamatan. "Korban meninggal akibat longsor, terbawa arus sungai maupun yang mengungsi sangat banyak sehingga pemerintah sedang melakukan pendataan secara menyeluruh," katanya di Ambon, Selasa. Richard menyampaikan penjelasan itu saat mengunjungi lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Kelurahan Batugajah, Kecamatan Sirimau. Di kawasan ini, satu keluarga bermarga Kapitan yang jumlahnya sembilan orang tertimbun matrial tanah, batu dan pepohonan sejak pukul 06.00 WIT, namun awalnya warga setempat berhasil mengevakuasi para korban, termasuk satu bayi berusia dua bulan. "Dua korban lainnya bernama May Kapitan dan Helmi Kapitan (30)-an baru ditemukan regu penyelamat setelah delapan jam lebih melakukan pencarian di lokasi bencana," katanya. Lima orang yang menempati sebuah kos-kosan di kawasan Skip juga dilaporkan hanyut dan masyarakat berhasil mengevakuasi empat orang dalam keadaan hidup sedangkan satu korban lainnya meninggaal dunia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon menyatakan korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor yang melanda daerah itu sebanyak delapan orang. "Delapan orang dinyatakan meninggal dunia akibat bencana alam banjir dan longsor di Ambon sedangkan 10 orang luka-luka dan masih dirawat di sejumlah rumah sakit," kata Kepla BPBD Ambon, Tjokro Broery, Selasa. Menurut dia, delapan warga yang meninggal yakni dua warga Ahuru, Air Besar, satu orang warga Galunggung, dua warga Batu Gajah, dua warga Batu Meja kecamatan Sirimau dan satu orang warga Desa Eri, kecamatan Nusaniwe. "Dua warga Batu Meja tersebut ditemukan di kawasan Tanah Tinggi akibat terbawa arus sungai," katanya. Sementara itu tujuh warga masih dalam proses pencarian tim yakni warga Ahuru satu orang, Batu Gajah satu orang, dan lima orang warga Batu Meja. Korban luka-luka berat dan ringan sebanyak 10 orang saat ini masih dirawat di sejumlah Rumah Sakit yakni Bahkti Rahayu, Sumber Hidup dan RSUD Dr Haulussy Ambon. Tjokro mengatakan, selain menimbulkan korban jiwa, banjir dan longsor mengakibatkan delapan rumah hanyut dan sekitar 80 rumah rusak berat. "Sebanyak 900 unit rumah tergenang banjir, rumah rusak berat 80 unit dan 30 rumah rusak ringan," ujarnya. (ant/pen/dan/beth)

Trigger Positif ke Pasar Uang Sangat Minim

Trigger Positif ke Pasar Uang Sangat Minim

JAKARTA-Nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa (30/7) diperkirakan bergerak fluktuatif karena dari sisi internal, belum banyak trigger positif yang masuk ke pasar uang. Kondisi ini menyebabkan ruang bagi penguatan rupiah menjadi sangat terbatas.v “Rupiah bergerak dikisaran 10.220-10.300 per dollar Amerika Serikat (AS),” ujar analis valas Trust Securitas, Reza Priyambada di Jakarta, Senin (29/7). Sebenarnya kata Reza, sintemen yang mempengaruhi rupiah masih sama dengan sentimen sepekan sebelumnya. Pelaku pasar uang masih dihantui kecemasan, setelah perbedaan sikap antara Gubernur BI dan Mentri Keuangan soal rupiah mencuat ke permukaan. Bagi pelaku pasar, perbedaan sikap ini mensinyalkan bahwa rupiah memang sengaja dibiarkan melemah untuk meningkatkan daya saing  barang-barang ekspor Indonesia. Menurut dia, hingga saat ini, belum ada sentimen positif yang menggerakan rupiah. Karena itu, dia memperkirakan, tekanan terhadap rupiah masih terus terjadi. Apalagi dari BI sendiri mensinyalkan, secara bertahap mengurangi intervensi dengan menggunakan cadangan devisa karena apa yang sudah dilakukan BI selama ini ternyata hanya menguras cadangan devisa tanpa memperbaiki kinerja mata uang rupiah. “Jadi, sentimen positif dari dalam negeri masih belum ada,” jelas dia. Namun demikian kata dia, rilis data soal inflasi sedikit menahan pelemahan rupiah.  Bagi pelaku pasar valas, sudah muncul espektasi bahwa  BI akan kembali menaikan suku bunga acuan atau BI Rate. “Dengan espektasi tersebut bisa menjaga nilai tukar rupiah sehingga tidak jatuh terlalu dalam,” imbuh dia. Dari eksternal kata dia, stagnannya pergerakan rupiah sebagai imbas menguatnya mata Yen Jepang.  Sebab ketika nilai Yen Jepang naik maka dollar AS mengalami pelemahan. “Dan mata uang rupiah sedikit terbantu dengan pelemahan dollar AS ini. Kita berharap sentimen positif global, sehingga bisa menopang penguatan rupiah,”  tegas dia. Belum Menganggu Sementara itu, peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Eko Listiyanto, pelemahan rupiah yang sempat menyentuh angka 10.300 per dollar AS belum berada pada taraf mengganggu stabilitas fiskal, meski pelemahan ini sudah enambah besaran defisit APBN akibat beban untang dan kenaikan harga produk impor.  “Saya kira, pelemahan rupiah ini tidak terlalu mengkhawatirkan karena rupiah akan menuju titik keseimbangan baru di kisaran Rp10.000,” ujar dia. Menurut Eko, jika melihat asumsi nilai tukar rupiah di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013, maka rupiah sudah terdepresiasi lebih dari Rp500. Namun demikian, kata Eko, pelemahan rupiah tersebut belum berada pada taraf mengganggu APBN. "Level rupiah bisa dikatakan tidak aman bagi anggaran, harus dihitung terlebih dahulu. Cuma kalau terus melemah, tentu dampak psikologisnya akan terasa," tuturnya. Eko mengaku enggan untuk menyebutkan pada level berapa rupiah bisa dikategorikan dapat mengganggu stabilitas fiskal. "Mungkin rupiah akan menemukan equilibrium barunya pada kisaran Rp10.000," ucap eko. Dia menambahkan, kecenderungan rupiah yang akan berada di kisaran Rp10.000 per dolar AS itu, tentunya tidak sesuai dengan skenario yang telah di tetapkan di APBN-P 2013 sebesar Rp9.600. Sementara itu, ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Zenathan Adnin mengatakan, kurs rupiah yang meleset jauh dari asumsi APBN-P 2013 berdampak negatif bagi perekonomian. "Jadi pada Juli-Agustus ini krusial sekali, karena tekanan inflasi begitu besar akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Lalu ada momentum Ramadhan dan Lebaran, ditambah kekacauan manajemen logistik dan imported inflation," paparnya di Jakarta, Senin (29/7). Zenathan menjelaskan, kecenderungan pelemahan rupiah selalu ada selama neraca perdagangan dan transaksi berjalan masih mengalami defisit. Selain itu, lanjut dia, sentimen investor yang melarikan dananya ke luar negeri juga berpengaruh terhadap nilai tukar, namun dampaknya tidak permanen seperti pada defisit neraca perdagangan. "Pada akhirnya, apabila pada Kuartal IV 2013 pemerintah bisa memanfaatkan momentum untuk menekan inflasi dan kembali memperbaiki iklim investasi, maka ada harapan nilai rupiah kita akan menguat kembali," ucap Zenathan. (gam/bud)

Korupsi Ancam NKRI

Korupsi Ancam NKRI

JAKARTA-Pembiaran terhadap korupsi dan anarkisme akan menjadi ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu aktor intelektual korupsi dan anarkhime harus ditangkap dan dijatuhi sanksi hukum yang tegas. “Korupsi dan tindakan anarkisme itu kalau dibiarkan akan mengancam desintegrasi bangsa. Maka penegakan hukum menjadi satu kewajiban,” kata Ketua MPR RI,  Sidarto Danusoebroto dalam dialog ’Peran 4 Pilar Dalam Perbedaan dan Keberagaman Dalam Proses Demokratisasi’ bersama anggota Komisi I DPR RI FPG Nurul Arifin, dan Sekjen Kerukunan Beragama John N Palingi di Jakarta, Senin (29/7). Dijelaskan, korupsi dan anarkisme jika dibiarkan tanpa penegakan hukum, maka akan menjadi ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu dalam setiap tindakan anarkisme seperti di Kendal, Jawa Tengah yang melibatkan Front Pembela Islam (FPI) dan rakyat, otak intelektualnya harus ditangkap dan dijatuhi sanksi hukum yang tegas. Demikian pula tindakan korupsi, hukum harus ditegakkan terhadap siapapun tanpa tebang pilih. Kemaksiatan memang tetap terjadi di mana saja, namun siapapun, kata Sidharto tidak boleh melakukan sweeping secara sewenang-wenang, karena hal itu menjadi tugas aparat kepolisian. “Apalagi selain merusak tempat, pemiliknya dianiaya, dan perusakan lainnya, jelas ini melanggar hukum dan aparat harus menindak tegas. Jangan sampai ada pembiaran aparat negara,” ujarnya. Untuk itulah lanjut Sidarto, perlunya sosialisasi 4 pilar bangsa untuk menyatukan keragaman sebagai satu kekayaan bangsa ini, karena bangsa ini memang lahir dalam kebhinnekaan. “Pancasila sebagai ideologi dan fondasi bangsa, UUD 1945 sebagai tiang betonnya, NKRI sebagai atapnya, dan isi rumahnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau semua itu tidak dikawal dengan baik, maka NKRI akan tinggal sejarah,” tegas politisi PDIP itu. Oleh sebab itu, Sidharto mengusulkan perlu kajian yang mendalam terkait distribusi kekuasaan khususnya dalam pelaksanaan otonomi darah, di mana pemerintah pusat makin tidak berwibawa, konflik dan kewenangan pemerintah daerah juga tak bisa dikendalikan, maka harus ditata kembali, agar bangsa ini tetap dalam kerangka NKRI dan sejahtera. Sementara Nurul Arifin sependapat koruptor menjadi biang rusaknya pembangunan bangsa ini. Sebab, dengan korupsi semua program pembangunan terhambat bahkan tidak jalan. “Contohnya infrastruktur di daerah, yang seharusnya sebagai jalan transportasi bagi petani dan nelayan untuk mengangkut hasil panennya ke pasar, menjadi terganggu akibat dikorupsi,” katanya. Karena itu Nurul meminta semua elemen bangsa ini menjadikan 4 pilar bangsa khususnya Pancasila itu sebagai ideologi kerja (working ideology), sehingga tak sebatas dihafap di mulut, melainkan dilaksanakan secara bertanggung jawab melalui sebuah jalan politik yang disebut demokrasi, untuk kesejahteraan rakyat. “Jadi, Pancasila itu harus menjadi ideologi kerja bagi seluruh elemen bangsa ini. Menjadi wadah bagi multi kultural. Kalau tidak maka akan mengancam eksistensi NKRI,” tuturnya. Bahkan John juga sependapat korupsi dan anarkisme tanpa penagakan hukum akan mengancam desintegrasi bangsa. Apalagi terbukti lebih dari 400 kepala daerah di kabupaten/kota melakukan korupsi, 33 gubernur dan semua kementerian korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. “Korupsi itu nilai semuanya mencapai ratusan triliun rupiah. Karena itu hukum harus ditegakkan dan negara tak boleh membiarkan ini,” ujarnya.  (gam/cea)  

251 Tenaga Honorer Surabaya Tuntut Pesangon

251 Tenaga Honorer Surabaya Tuntut Pesangon

SURABAYA - Sebanyak 251 Tenaga honorer daerah di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menuntut pesangon. Salah seorang tenaga honorer yang telah dipecat, Heru Siswandi, mengatakan, ada perubahan pola pengambilan kebijakan antara Wali Kota Surabaya sebelumnya, Bambang Dwi Hartono dibandingkan dengan Tri Rismaharini. "Meskipun selama ini belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), tapi ketika memasuki masa pensiun Bambang DH selalu memberikan pesangon," kata Heru saat mengadukan nasibnya ke DPRD Surabaya, Senin (29/7). Menurut dia, jika pekerja seks komersial (PSK) saja dikasih 'pesangon' ketika mereka dipulangkan, maka tenaga honorer yang nyata-nyata bekerja dan membantu pemkot puluhan tahun harus mendapatkan pesangon dan tidak dipecat begitu saja. Ia menjelaskan pesangon yang diberikan Bambang Dwi Hartono hanya sebesar enam kali gaji. "Tapi bagi kami itu sudah lebih dari cukup ketika hendak dipakai untuk modal dalam membuat usaha baru. Tapi semenjak bu Risma menjabat wali kota, pesangon itu ditiadakan," katanya. Heru mengungkapkan, berdasarkan data yang ia miliki sejak tahun 2009 hingga 2012 tercatat 251 tenaga honorer daerah yang dipecat oleh pemerintah kota. Oleh karena itu, ia mengimbau tenaga honorer yang masih aktif segera mengambil tindakan dan mulai mencari pekerjaan baru yang lebih baik. Sementara itu, kuasa hukum yang ditunjuk Honda, M. Sholeh menyatakan, bila kedatangan mereka kali ini sebenarnya sudah berulang kali. Baik di tingkat provinsi maupun Pemkot Surabaya, namun sejauh ini pula belum ada langkah konkret yang diambil untuk meringankan kegelisahan yang dirasakan para tenaga honorer daerah. "Pertanyaannya sekarang, apa jasa PSK di Bangun Sari dan Kremil buat pemerintah kota sehingga mereka sampai dikasih pesangon? Sedangkan tenaga honorer yang nyata-nyata bekerja untuk pemkot malah diabaikan," kata Sholeh. Sholeh mengakui, anggaran untuk biaya pesangon PSK memang tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah kota, sebab di dalamnya juga ada intervensi dari pemerintah pusat. "Saya tidak ingin masalah ini terus berlarut dan berkepanjangan. Saya mau tanya apa saja yang telah dilakukan dewan untuk membantu para honorer ini," katanya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Armudji menyatakan, bila selama ini komisinya telah berulang kali menyampaikan masalah tersebut ke Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Yayuk Eko Agustin. "Tapi mau bagaigimana lagi, selama ini Bu Yayuk menyatakan tidak berani mengucurkan dana untuk tenaga honorer ini. Alasan yang diberikan bu Yayuk cukup banyak, di antaranya para tenaga honorer daerah telah melewati batas usia," kata Armuji. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Surabaya Yayuk Eko Agustin mengatakan, sebelumnya pertambahan penghasilan di luar gaji bagi honorer ada karena diambilkan dari anggaran belanja tambahan penghasilan. Namun semenjak berlakukanya Permendagri 32/2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, itu sudah tidak bisa dilakukan. "Kita mau bagagimana coba? Itu kan perintah dari pusat. Kalau melanggar pasti kita yang kena dan disalahkan. Makanya, pesangon bagi honda tidak kita kasih," ujarnya. (ant/dik)

Khofifah: Kemungkaran Harus Diluruskan

Khofifah: Kemungkaran Harus Diluruskan

SURABAYA - Salah seorang bakal calon Gubernur Jatim Hj Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kemungkaran harus dilawan, karena itu proses persidangan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan jalan untuk meluruskan kemungkaran itu "DKPP akan menggelar sidang terakhir pada Senin (29/7), kemudian insya-Allah akan ada keputusan. Semoga ikhtiar kita lolos," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Surabaya, Minggu malam (28/7). Dalam acara "Buka Bersama Ibu Muslimat" bertema "Ayo Jaga Aswaja, Demi Terjaganya Iman dan Moral" yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Kediri di halaman Kantor PC Muslimat NU Kabupaten Kediri tersebut, Khofifah juga menyampaikan permohonan dukungan doa. "Senin (29/7) pagi juga dilakukan sidang PTUN. Mohon panjenengan (anda) terus melakukan doa. Biar syariatnya saya yang menyelesaikan," kata Ketua Umum PP Muslimat NU itu. Ia menjelaskan ada harapan di DKPP. "Sidang DKPP tidak hanya memecat anggota KPUD, tapi DKPP juga telah memiliki yurisprudensi untuk memasukkan kembali calon yang telah dicoret oleh KPUD Jawa Timur," kata perempuan kelahiran Surabaya pada 19 Mei 1965 tersebut. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Jatim "Berkah" (bersama Khofifah-Herman) Kabupaten Kediri, Nurul Aini Bajuri, meminta agar dukungan untuk Khofifah tetap solid. "Jangan pindah ke lain hati, apapun alasannya, karena proses hukum sedang berlangsung," katanya. Senada dengan itu, pengurus Pimpinan Cabang NU Kabupaten Kediri, KH Sulaiman Lubis, menegaskan bahwa tidak ada alasan warga NU untuk tidak memberikan dukungan kepada kader NU. "Saya ingat ucapan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid, mantan Presiden dan mantan Ketua Umum PBNU) saat kami sowan (silaturrahmi) kepada beliau pada tahun 1999. Beliau menegaskan bahwa sudah selayaknya kita mendukung sekaligus mengantarkan kader NU yang memang berkapasitas," ujarnya. Acara itu juga dihadiri Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Kediri KH. Mukhsin Isman dan beberapa calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baik untuk DPRD Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Kediri. (ant/dik)

UKM Tembus Pasar Global

UKM Tembus Pasar Global

SIDOARJO  - Lebih kurang 3.000 usaha kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, dan Pasuruan siap menembus pasar global untuk pemasaran produknya melalui sistem dalam jaringan (online) yang disediakan PT Telkom. Menurut Direktur Enterprise Business Service Telkom, Mohammad Awaluddin, saat berdialog dengan pengusaha dan pelaku UKM di Sidoarjo, Jatim, Senin, pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) di Sidoarjo dan daerah sekitarnya cukup tinggi dibanding daerah lain. "Kami melihat Sidoarjo sebagai salah satu kota yang tingkat pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, dengan salah satu penggerak paling kuat adalah bisnis UKM," katanya. Menurut Awaluddin, pertumbuhan ekonomi Sidoarjo bisa semakin pesat, jika solusi terintegrasi dari sisi teknologi informasi yang disiapkan Telkom sudah bisa diaplikasikan, baik di bidang pendidikan, bisnis UKM, pemerintahan, maupun seluruh bidang kehidupan lain.. Ia menambahkan Telkom terus berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang, khususnya pendidikan dan bisnis UKM. "Khusus untuk wilayah Sidoarjo, Telkom telah menyiapkan tidak kurang 1.000 titik akses internet tanpa kabel (Wifi) guna menghubungkan komunitas-komunitas yang ada di daerah itu," tambah Awaluddin. Melihat potensi UKM yang sangat besar di Sidoarjo, lanjut Awaluddin, Jatim,  seharusnya bisa menjadi "center of SME (small medium enterprise) market" di Indonesia. "Paling tidak, nantinya akan ada sekitar 100.000 komunitas UKM di seluruh Indonesia yang terkoneksi secara digital sehingga mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi," ujarnya. Pada kesempatan itu, Deputy Executive General Manager Divisi Business Service Telkom, Prasabri Pesti mengemukakan dari target 100.000 UKM yang terkoneksi secara online, saat ini sudah tercapai lebih dari 33.000 UKM. "Besarnya penjualan telepon pintar di Indonesia belum dioptimalkan oleh masyarakat untuk sesuatu yang produktif, seperti e-commerce, sehingga nantinya akan tumbuh pelaku-pelaku bisnis baru yang ikut menumbuhkan perekonomian nasional," katanya. Sementara itu, General Manager Telkom Wilayah Jatim Tengah Timur (Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan Pasuruan), Sujito mengatakan saat ini sekitar 1.000 pelaku UKM di Sidoarjo telah memanfaatkan jaringan internet untuk kegiatan bisnisnya, terutama pemasaran."Kami secara berkelanjutan terus mengadakan program pelatihan kepada para pelaku UKM dan komunitas lainnya," ujarnya. (ant/rah)