Realisasi Mobdin Ditangguhkan BANGKALAN â" Pengadaan mobil dinas untuk kepala bidang (kabid) dipastikan pada tahun ini tak akan tereal...
Realisasi Mobdin Ditangguhkan
BANGKALAN â" Pengadaan mobil dinas untuk kepala bidang (kabid) dipastikan pada tahun ini tak akan terealisasi. Hal itu tak menjadi skala prioritas pada pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2013. Sebab, pihak eksekutif dalam hal ini, tim anggaran (timgar) masih memfokuskan pada tiga item program daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ahmat Hafid mengatakan sesuai visi dan misi bupati Bangkalan fokus pembiayaan anggaran daerah akan dititikberatkan pada program pendidikan sekolah gratis, pelayanan kesehatan gratis dan peningkatan infrastruktur daerah. Menurutnya, untuk pengadaan mobdin perlu pembahasan lebih lanjut, baik di timgar maupun banggar. âProgram pemda termasuk peningkatan dan pengembangan infrastruktur pedesaan. Mengenai pengadaan mobil dinas untuk Kabid tidak ada dalam PAK tahun ini,â ungkap Hafid. Dia menjelaskan kemungkinan pengadaan mobdin baru bisa dimasukkan dalam APBD 2014 nanti. Namun, pengadaan mobdin tidak gampang, karena perlu pembahasan lebih lanjut antara pihak eksekutif dengan di timgar maupun banggar DPRD Kabupaten Bangkalan. Apalagi hingga detik ini belum ada pembahasan terkait pengadaan mobdin tersebut. Oleh karena itu, saat ini pemerintah daerah masih memaksimalkan tugas pokok yang telah menjadi program bupati. Sehingga apa yang menjadi program priotitas bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau program itu sudah berjalan dengan baik, maka masyarakat yang dapat menikmati. âButuh dukungan dan kontrol semua pihak agar tiga program prioritas tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,â pintanya. Seperti diketahui, kabid di Dinas Pendidikan meminta agar diperlakukan sama dengan Kabag Setda pemkab Bangkalan. Sebab, para kabag mendapatkan fasilitas mobdin, sedangkan para kabid tidak dapat. Padahal, tingkat eselon sama dan wilayah kerjanya sama. Bahkan, fungsi kerja para kabid di Dinas Pendidikan, dinilai lebih luas wilayah kerjanya. Sebab, lembaga pendidikan tidak hanya di kota, tetapi juga ada di pelosok yang juga harus dipantau ke lokasi. Ada 778 lembaga pendidikan SD Negeri dan Swasta, 108 lembaga SMP Sederajat. Sedangkan untuk SMA ada 129 lembaga Negeri dan swasta. Semuanya harus mendapatkan pengawasan agar pelaksanaan pendidikan bisa berjalan. (ori/rah)
BANGKALAN â" Pengadaan mobil dinas untuk kepala bidang (kabid) dipastikan pada tahun ini tak akan terealisasi. Hal itu tak menjadi skala prioritas pada pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2013. Sebab, pihak eksekutif dalam hal ini, tim anggaran (timgar) masih memfokuskan pada tiga item program daerah. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ahmat Hafid mengatakan sesuai visi dan misi bupati Bangkalan fokus pembiayaan anggaran daerah akan dititikberatkan pada program pendidikan sekolah gratis, pelayanan kesehatan gratis dan peningkatan infrastruktur daerah. Menurutnya, untuk pengadaan mobdin perlu pembahasan lebih lanjut, baik di timgar maupun banggar. âProgram pemda termasuk peningkatan dan pengembangan infrastruktur pedesaan. Mengenai pengadaan mobil dinas untuk Kabid tidak ada dalam PAK tahun ini,â ungkap Hafid. Dia menjelaskan kemungkinan pengadaan mobdin baru bisa dimasukkan dalam APBD 2014 nanti. Namun, pengadaan mobdin tidak gampang, karena perlu pembahasan lebih lanjut antara pihak eksekutif dengan di timgar maupun banggar DPRD Kabupaten Bangkalan. Apalagi hingga detik ini belum ada pembahasan terkait pengadaan mobdin tersebut. Oleh karena itu, saat ini pemerintah daerah masih memaksimalkan tugas pokok yang telah menjadi program bupati. Sehingga apa yang menjadi program priotitas bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau program itu sudah berjalan dengan baik, maka masyarakat yang dapat menikmati. âButuh dukungan dan kontrol semua pihak agar tiga program prioritas tersebut bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan,â pintanya. Seperti diketahui, kabid di Dinas Pendidikan meminta agar diperlakukan sama dengan Kabag Setda pemkab Bangkalan. Sebab, para kabag mendapatkan fasilitas mobdin, sedangkan para kabid tidak dapat. Padahal, tingkat eselon sama dan wilayah kerjanya sama. Bahkan, fungsi kerja para kabid di Dinas Pendidikan, dinilai lebih luas wilayah kerjanya. Sebab, lembaga pendidikan tidak hanya di kota, tetapi juga ada di pelosok yang juga harus dipantau ke lokasi. Ada 778 lembaga pendidikan SD Negeri dan Swasta, 108 lembaga SMP Sederajat. Sedangkan untuk SMA ada 129 lembaga Negeri dan swasta. Semuanya harus mendapatkan pengawasan agar pelaksanaan pendidikan bisa berjalan. (ori/rah)