Pendidikan Belum Merata SURABAYA - Kalangan anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menilai pembangunan gedung sekolah di Kot...
Pendidikan Belum Merata
SURABAYA - Kalangan anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menilai pembangunan gedung sekolah di Kota Pahlawan belum merata akibat perencanaan dari pemerintah kota yang dinilai kurang matang. Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Agus Sudarsono, Kamis, menyayangkan pola pemerataan pendidikan yang dilakukan dinas pendidikan tidak merefleksikan adanya keadilan di tiap-tiap daerah. "Saya sudah menyarankan berkali-kali agar pembangunan seluruh gedung sekolah baik SD, SMP maupaun SMA dilakukan secara merata," katanya. Menurut dia, peningkatan mutu pendidikan di Surabaya selama ini hanya terkosentrasi di satu wilayah saja atau pusat kota, sedangkan untuk daerah-daerah lain dinilai masih kurang maksimal. Untuk itu, Agus mengatakan salah satu upaya meminimalisir terjadinya kesenjangan pendidikan di Surabaya yakni pemerintah kota melalui dinas terkait tinggal menginstruksikan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan untuk mengkalkulasi seluruh jumlah sekolah yang ada di wilayah masing-masing. "Orientasi pembangunan sekolah di Surabaya harus diubah. Inovasi harus dihentikan dan dialihkan dengan membangun gedung sekolah baru," katanya. Hal sama juga diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim. Ia mengatakan beberapa wilayah saat ini yang kekurangan gedung sekolah dasar (SD) adalah Kapas Madya. Idealnya, dengan jumlah penduduk yang sukup padat, sudah sepantasnya di wilayah itu minimal didirikan satu bangunan sekolah. "Kalau di Kapas Madya, saya kira merger atau penggabungan sekolah sudah tidak tepat. Cara satu-satunya yang harus diambil dinas pendidikan adalah dengan membangun gedung baru," katanya. Berbeda dengan Kapas Madya, kondisi sebaliknya justru terjadi di wilayah Kapasan. Dimana dengan jumlah muurid yang sedikit, ternyata di sana terdapat dua bangunan sekolah dasar. Bahkan berdasarkan data yang ia terima, terdapat salah satu bangunan sekolah yang muridnya hanya berjumlah 5 siswa dalam satu ruangan. "Di SDN kapasan 4 muridnya hanya lima orang. Sedangkan di SDN Kapasan sembilan, mereka malah kekurangan murid. Kondisi seperti harusnya tidak boleh terjadi. Sayangnya, kejadian seperti ini sudah berlangsung cukup lama dan dinas terkait hanya diam saja," katanya. Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar Dinas pendidikan maupun Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya mulai merumuskan formula dalam perencanaan pembangunan gedung sekolah baru karena idealnya, dalam satu kelurahan setidaknya harus ada satu lembaga pendidikan setingkat SD. (ant/dik)
SURABAYA - Kalangan anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menilai pembangunan gedung sekolah di Kota Pahlawan belum merata akibat perencanaan dari pemerintah kota yang dinilai kurang matang. Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Agus Sudarsono, Kamis, menyayangkan pola pemerataan pendidikan yang dilakukan dinas pendidikan tidak merefleksikan adanya keadilan di tiap-tiap daerah. "Saya sudah menyarankan berkali-kali agar pembangunan seluruh gedung sekolah baik SD, SMP maupaun SMA dilakukan secara merata," katanya. Menurut dia, peningkatan mutu pendidikan di Surabaya selama ini hanya terkosentrasi di satu wilayah saja atau pusat kota, sedangkan untuk daerah-daerah lain dinilai masih kurang maksimal. Untuk itu, Agus mengatakan salah satu upaya meminimalisir terjadinya kesenjangan pendidikan di Surabaya yakni pemerintah kota melalui dinas terkait tinggal menginstruksikan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan untuk mengkalkulasi seluruh jumlah sekolah yang ada di wilayah masing-masing. "Orientasi pembangunan sekolah di Surabaya harus diubah. Inovasi harus dihentikan dan dialihkan dengan membangun gedung sekolah baru," katanya. Hal sama juga diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Surabaya Sachiroel Alim. Ia mengatakan beberapa wilayah saat ini yang kekurangan gedung sekolah dasar (SD) adalah Kapas Madya. Idealnya, dengan jumlah penduduk yang sukup padat, sudah sepantasnya di wilayah itu minimal didirikan satu bangunan sekolah. "Kalau di Kapas Madya, saya kira merger atau penggabungan sekolah sudah tidak tepat. Cara satu-satunya yang harus diambil dinas pendidikan adalah dengan membangun gedung baru," katanya. Berbeda dengan Kapas Madya, kondisi sebaliknya justru terjadi di wilayah Kapasan. Dimana dengan jumlah muurid yang sedikit, ternyata di sana terdapat dua bangunan sekolah dasar. Bahkan berdasarkan data yang ia terima, terdapat salah satu bangunan sekolah yang muridnya hanya berjumlah 5 siswa dalam satu ruangan. "Di SDN kapasan 4 muridnya hanya lima orang. Sedangkan di SDN Kapasan sembilan, mereka malah kekurangan murid. Kondisi seperti harusnya tidak boleh terjadi. Sayangnya, kejadian seperti ini sudah berlangsung cukup lama dan dinas terkait hanya diam saja," katanya. Oleh karena itu, dirinya menyarankan agar Dinas pendidikan maupun Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya mulai merumuskan formula dalam perencanaan pembangunan gedung sekolah baru karena idealnya, dalam satu kelurahan setidaknya harus ada satu lembaga pendidikan setingkat SD. (ant/dik)