Pemuda Pancasila Mendatangi KPU Jatim SURABAYA - Dukungan ganda yang dimiliki pasangan Cagub dan Cawagub Jatim yang dilakukan Partai Kedaula...
Pemuda Pancasila Mendatangi KPU Jatim
SURABAYA - Dukungan ganda yang dimiliki pasangan Cagub dan Cawagub Jatim yang dilakukan Partai Kedaulatan (PK) mendapat reaksi keras dari organisasi kepemudaan Pemuda Pancasila (PP). Tak pelak, puluhan massa barisan PP pun mendatangi kantor KPU Jatim, Senin (8/7) kemarin. Pemuda Pancasila menuding sikap KPU Jatim mulai dirasakan mandul dalam memberikan putusan terkait polemik pilgub Jatim. Sekretaris  Pemuda Pancasila, Baso Suherman menegaskan Andry Dewanto merupakan komisioner Komisi Pemilihan Umum bukan pedagang. "Tolong disampaikan ke Andry. Bahwa kami tidak setuju dengan kinerja KPU selama ini," terangnya, senin (8/7). Ia menjelaskan, selama ini masyarakat berharap netralitas KPU Jatim. Namun, belakangan ini, sejumlah pernyataan Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad membuat keresahan masyarakat. Opini tersebut, kata dia, seakan-akan KPU Jatim menunggu KPU Pusat dan memperlihatkan kinerja yang Mandul." Dalam putusan apapun KPU harus netral. Kalau memang, ada dualisme dukungan terhadap pasangan cagub-cawagub memang harus tidak sah. Kalau memang tidak sampai 15 persen kenapa di paksakan terhadap pasangan calon," tegasnya.  Dia menyatakan, pihaknya akan melakukan aksi lebih besar karena keingginan menemui Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad gagal. Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Pancasila, Rahmat Amrullah, menuturkan,  sudah seharusnya KPU melakukan netralitas. Jika tidak akan terjadi benturan horisontal."Ini kita lakukan, agar KPU netral dalam mengambil keputusan. Jangan sampai pernyataan KPU membuat acaman benturan herisontal," terang Amrullah. Dalam aksinya Pemuda Pancasila membeber sejumlah poster bertuliskan hujatan terhadap penyelenggara pemilu kepala daerah di Jawa timur. Sejumlah poster bertuliskan."KPU Jatim impoten, KPU bebas intervensi. KPU harus punya sis, KPU Jaga netralitas, Jangan Manipulasi suara, Tolak dukungan bermaslah, jaga independendi KPU jangan paksakan salah satu jadi calaon peserta, tegakkan aturan mainkan pilkada'. Sekretaris KPU Jatim, Jhonatan Judianto, bahwa tidak hadirnya Ketua KPU, karena ada urusan ke KPU Pusat. "Posisi di KPU ada one man one food, sehingga keputusan yang disampaikan memiliki kekuatan yang setara. Sehingga satu dengan yang lainnya tidak bisa mengintervensi," terangnya. Pernyataan Jhonatan ini, sehubungan dengan aksi yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan PP, yang menuding kinerja ketua KPU Jatim mandul, dalam pemutusan dukungan ganda dari Partai Kedaulatan. PP menilai, KPU tidak dapat memutuskan sendiri kebijakannya dengan harus melalui pertimbangan KPU Pusat. Jonathan menjelaskan, Untuk KPU propinsi keputusan pasangan calon dari dukungan partai politik diselengarakan mulai tanggal 8 juli sampai tangga 16 juli. Dimana penentuan keputusan dilakukan lima komisioner, dimana mereka mempunyai satu suara satu keputusan." Nanti keputusan melalui Lima komisioner, jadi tidak ada pihak yang boleh mengintervensi," tandasnya. (mag/kas)
SURABAYA - Dukungan ganda yang dimiliki pasangan Cagub dan Cawagub Jatim yang dilakukan Partai Kedaulatan (PK) mendapat reaksi keras dari organisasi kepemudaan Pemuda Pancasila (PP). Tak pelak, puluhan massa barisan PP pun mendatangi kantor KPU Jatim, Senin (8/7) kemarin. Pemuda Pancasila menuding sikap KPU Jatim mulai dirasakan mandul dalam memberikan putusan terkait polemik pilgub Jatim. Sekretaris  Pemuda Pancasila, Baso Suherman menegaskan Andry Dewanto merupakan komisioner Komisi Pemilihan Umum bukan pedagang. "Tolong disampaikan ke Andry. Bahwa kami tidak setuju dengan kinerja KPU selama ini," terangnya, senin (8/7). Ia menjelaskan, selama ini masyarakat berharap netralitas KPU Jatim. Namun, belakangan ini, sejumlah pernyataan Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad membuat keresahan masyarakat. Opini tersebut, kata dia, seakan-akan KPU Jatim menunggu KPU Pusat dan memperlihatkan kinerja yang Mandul." Dalam putusan apapun KPU harus netral. Kalau memang, ada dualisme dukungan terhadap pasangan cagub-cawagub memang harus tidak sah. Kalau memang tidak sampai 15 persen kenapa di paksakan terhadap pasangan calon," tegasnya.  Dia menyatakan, pihaknya akan melakukan aksi lebih besar karena keingginan menemui Ketua KPU Jatim, Andry Dewanto Ahmad gagal. Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pemuda Pancasila, Rahmat Amrullah, menuturkan,  sudah seharusnya KPU melakukan netralitas. Jika tidak akan terjadi benturan horisontal."Ini kita lakukan, agar KPU netral dalam mengambil keputusan. Jangan sampai pernyataan KPU membuat acaman benturan herisontal," terang Amrullah. Dalam aksinya Pemuda Pancasila membeber sejumlah poster bertuliskan hujatan terhadap penyelenggara pemilu kepala daerah di Jawa timur. Sejumlah poster bertuliskan."KPU Jatim impoten, KPU bebas intervensi. KPU harus punya sis, KPU Jaga netralitas, Jangan Manipulasi suara, Tolak dukungan bermaslah, jaga independendi KPU jangan paksakan salah satu jadi calaon peserta, tegakkan aturan mainkan pilkada'. Sekretaris KPU Jatim, Jhonatan Judianto, bahwa tidak hadirnya Ketua KPU, karena ada urusan ke KPU Pusat. "Posisi di KPU ada one man one food, sehingga keputusan yang disampaikan memiliki kekuatan yang setara. Sehingga satu dengan yang lainnya tidak bisa mengintervensi," terangnya. Pernyataan Jhonatan ini, sehubungan dengan aksi yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan PP, yang menuding kinerja ketua KPU Jatim mandul, dalam pemutusan dukungan ganda dari Partai Kedaulatan. PP menilai, KPU tidak dapat memutuskan sendiri kebijakannya dengan harus melalui pertimbangan KPU Pusat. Jonathan menjelaskan, Untuk KPU propinsi keputusan pasangan calon dari dukungan partai politik diselengarakan mulai tanggal 8 juli sampai tangga 16 juli. Dimana penentuan keputusan dilakukan lima komisioner, dimana mereka mempunyai satu suara satu keputusan." Nanti keputusan melalui Lima komisioner, jadi tidak ada pihak yang boleh mengintervensi," tandasnya. (mag/kas)