Pemkab Tak Bisa Tekan Harga Elpiji SUMENEP - Mahalnya harga elpiji di sejumlah daerah di kepulauan ternyata tidak bisa disikapi serius Pemka...
Pemkab Tak Bisa Tekan Harga Elpiji
SUMENEP - Mahalnya harga elpiji di sejumlah daerah di kepulauan ternyata tidak bisa disikapi serius Pemkab Sumenep. Bahkan, pemkab tidak bisa menekan harga eceran elpiji di kepulauan yang sudah melambung tinggi. Itu karena sampai detik ini pemkab belum menentukan standar Harga Eceran Tertinggi (HET). Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, Moh. Hanafi mengakui belum adanya HET di kepulauan. Dengan begitu, pihaknya tidak bisa membatasi pedagang dalam menetukan harga elpiji. "Kalau masalah harga terserah para pedagang. Kami tidak bisa berbuat banyak. Itu karena HET kepulauan belum ada," katanya. Kendati demikian, sambung mantan camat Lenteng ini, pihaknya hanya bisa berupaya menekan harga melalui sejumlah camat. Minimal, harga elpiji di kepulauan tidak jauh berbeda dengan yang ada di daratan. "Kami sudah berupaya maksimal. Namun, respon dari camat sampai detik ini belum ada. Kami masih menunggu. Supaya tidak ada yang dirugikan," ujarnya. Menurut Hanafi, pihaknya juga meminta sejumlah agen kepul,auan untuk memantau harga elpiji yang melambung tinggi. Itu supaya harga elpiji di kepulauan stabil. "Agen elpiji hendaknya tidak hanya berpangku tangan dengan membiarkan harga melambung tinggi. Jadi, juga mempunyai tanggungjawab untuk memantau," ujarnya. Tidak hanya itu, menurut Hanafi, saat ini pihaknya juga sudah melakukan upaya untuk menyusun HET. Penyusunan HET itu juga akan berkordinasi dengan pihak camat. "Yang tahu medan itu kan camat. Sebab, jarak tempuh masing-masing keccamatan yang ada di kecamatan Sumenep itu kan tidak sama. Makanya, kami terus berkomunikasi dengan pihak kecamatan," ujarnya. Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumenep Moh Ali mengatakan, masalah mahalnya harga elpiji di kepulauan sudah lumrah terjadi. Namun, sampai detik ini belum ada inisiatif dari pemkab Sumenep. "HET, misalnya bukanlah solusi untuk mencegah melambungnya harga elpiji di kepulauan," katanya. Menurut Politisi PPP ini menuturkan, pemkab juga harus memerhatikan pasokan elpiji ke kepulauan. Sebab, harga tinggi itu karena stok elpiji di kepulauan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. "Sudah menjadi hukum ekonomi, stok yang semakin menipis, akan berpengaruh kepada tingginya harga," ujarnya. Menariknya, menurut politisi PPP ini, dengan pasokan yang rendah akhirnya banyak warga yang mengambil dari jawa. Sehingga, harga akan semakin tinggi. "Ini harus disikapi arif oleh pemkab. Jangan hanya HET saja, melainkan langkah-langkah taktis lain juga harus digarap," tukasnya. Saat ini harga LPG untuk daerah kepulaun masih beraneka ragam dan ttap melambung tinggi. Misalnya, di kepulauan Masalembu harga sudah mencapai Rp 30 ribu untuk ukuran 3 Kg, di Giligenting Rp 20 untuk ukuran 3 Kg, sedangkan di Sapekan sudah mencapai Rp. 27 ribu. (edy/yat)
SUMENEP - Mahalnya harga elpiji di sejumlah daerah di kepulauan ternyata tidak bisa disikapi serius Pemkab Sumenep. Bahkan, pemkab tidak bisa menekan harga eceran elpiji di kepulauan yang sudah melambung tinggi. Itu karena sampai detik ini pemkab belum menentukan standar Harga Eceran Tertinggi (HET). Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, Moh. Hanafi mengakui belum adanya HET di kepulauan. Dengan begitu, pihaknya tidak bisa membatasi pedagang dalam menetukan harga elpiji. "Kalau masalah harga terserah para pedagang. Kami tidak bisa berbuat banyak. Itu karena HET kepulauan belum ada," katanya. Kendati demikian, sambung mantan camat Lenteng ini, pihaknya hanya bisa berupaya menekan harga melalui sejumlah camat. Minimal, harga elpiji di kepulauan tidak jauh berbeda dengan yang ada di daratan. "Kami sudah berupaya maksimal. Namun, respon dari camat sampai detik ini belum ada. Kami masih menunggu. Supaya tidak ada yang dirugikan," ujarnya. Menurut Hanafi, pihaknya juga meminta sejumlah agen kepul,auan untuk memantau harga elpiji yang melambung tinggi. Itu supaya harga elpiji di kepulauan stabil. "Agen elpiji hendaknya tidak hanya berpangku tangan dengan membiarkan harga melambung tinggi. Jadi, juga mempunyai tanggungjawab untuk memantau," ujarnya. Tidak hanya itu, menurut Hanafi, saat ini pihaknya juga sudah melakukan upaya untuk menyusun HET. Penyusunan HET itu juga akan berkordinasi dengan pihak camat. "Yang tahu medan itu kan camat. Sebab, jarak tempuh masing-masing keccamatan yang ada di kecamatan Sumenep itu kan tidak sama. Makanya, kami terus berkomunikasi dengan pihak kecamatan," ujarnya. Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumenep Moh Ali mengatakan, masalah mahalnya harga elpiji di kepulauan sudah lumrah terjadi. Namun, sampai detik ini belum ada inisiatif dari pemkab Sumenep. "HET, misalnya bukanlah solusi untuk mencegah melambungnya harga elpiji di kepulauan," katanya. Menurut Politisi PPP ini menuturkan, pemkab juga harus memerhatikan pasokan elpiji ke kepulauan. Sebab, harga tinggi itu karena stok elpiji di kepulauan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. "Sudah menjadi hukum ekonomi, stok yang semakin menipis, akan berpengaruh kepada tingginya harga," ujarnya. Menariknya, menurut politisi PPP ini, dengan pasokan yang rendah akhirnya banyak warga yang mengambil dari jawa. Sehingga, harga akan semakin tinggi. "Ini harus disikapi arif oleh pemkab. Jangan hanya HET saja, melainkan langkah-langkah taktis lain juga harus digarap," tukasnya. Saat ini harga LPG untuk daerah kepulaun masih beraneka ragam dan ttap melambung tinggi. Misalnya, di kepulauan Masalembu harga sudah mencapai Rp 30 ribu untuk ukuran 3 Kg, di Giligenting Rp 20 untuk ukuran 3 Kg, sedangkan di Sapekan sudah mencapai Rp. 27 ribu. (edy/yat)