Korupsi di Jalur Pantura JAKARTA-Proyek perbaikan jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa selama ini menjadi proyek abadi yang selalu dianggarkan ...
Korupsi di Jalur Pantura
JAKARTA-Proyek perbaikan jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa selama ini menjadi proyek abadi yang selalu dianggarkan setiap tahun. Namun, jalan vital bagi pemudik itu terus menerus mengalami kerusakan. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun untuk menemukan adanya kejanggalan dalam proyek ini. âProyek perbaikan jalur Pantura ini nyaris menjadi proyek abadi, karena setiap tahun tidak pernah selesai,â ujar Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding di Jakarta Minggu (21/7). Sudding mengaku heran, proyek perbaikan jalur Pantura yang menelan dana triliunan rupiah tersebut dari tahun ke tahun tidak pernah selesai. Seharusnya, menurut dia, sebuah proyek sudah diperhitungkan jangka waktu pengerjaan serta ketahanan jalan yang dikerjakan. âProyek di situ tiap tahun selalu ada perbaikan, tapi tidak pernah selesai. Alasannya selalu kelebihan beban dan muatan. Memangnya tidak ada insinyur yang bisa menghitung berapa kekuatan dan ketahanan beban terhadap jalan? Sekali lagi, yang paling menderita adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa,â katanya. Panjang jalur Pantura sendiri mencapai 1.316 km dari Merak di Cilegon hingga Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Provinsi yang dilalui adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di beberapa daerah terutama di Jateng dan Jabar, jalanan rusak parah dan penuh lubang sehingga menghambat laju kendaraan. Menurut Sudding, dampak dari proyek yang berlarut-larut ini tidak hanya menimpa para pengusaha saja, tapi juga ikut dirasakan rakyat kecil, mulai dari petani, peternak, nelayan, sampai sopir angkutan. Dia merinci, para petani yang hendak menjual hasil pertanian menjadi susah, karena perjalanan yang panjang. Peternak dan nelayan di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang akan mengirim hasil ke daerah lain juga terhambat. Demikian juga para sopir bus, sopir truk dan sopir angkutan, selain rugi waktu, bahan bakar yang meningkat akibat macet sangat merugikan mereka. âMaka, kami mendukung penuh upaya KPK untuk melakukan investigasi terkait kemungkinan adanya penyelewengan dalam proyek pantura. Jika ada yang tidak beres, silakan diungkap tuntas, kami di Komisi III DPR RI akan mem-back up KPK,â ucap anggota Komisi III DPR ini. Korupsi Wakil Ketua KPK,  Busyro Muqoddas  menemukan beberapa kejanggalan dalam proyek jalan. "KPK sudah turun ke lapangan pada 2010-2011. Hasilnya kejanggalan di jalan propinsi dan beberapa jalan nasional,â kata Wakil Ketua KPK,  Busyro Muqoddas di Jakarta, Sabtu (20/7). Menurut Busyro, beberapa proyek dinilai tidak sesuai dengan data di tingkat hulu, termasuk tidak adanya koordinasi sistemik antara Kementerian PU, Kemendagri dan pemerintah provinsi terkait. "Komplek sekali problem hulu-hilirnya," ucapnya. Bukan hanya itu, kata Busyro, ada truk kelebihan muatan yang merusak jalan. Karena itu KPK akan mempertanyakan pemberian izin truk tersebut. "Truk raksasa itu merusakkan jalan nasional dan provinsi. Harusnya kan tidak boleh. Harus dibenahi, siapa pemberi izin importnya?" terangnya Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga mengakui adanya potensi korupsi dalam pembangunan insfrastruktur jalan, utamanya proyek jalan pantai utara Jawa (pantura). "Diduga ada potensi korupsi, tapi masih dalam kajian-kajian," jelasnya Bambang mengatakan, tiga tahun lalu KPK membuat program Indonesia menantau jalan. Melalui program itu, KPK menemukan informasi-informasi dugaan penyalahgunaan dana dalam pembangunan infrastruktur jalan baik jalan provinsi maupun nasional. "Persoalannya kualitas infrastruktur itu, bahan, nilai. Kedua menyangkut kadang-kadang informasi mengenai panjang jalan tidak sesuai, baru diperbaiki, tahun depan diperbaiki lagi di tempat yang sama," terangnya Menurut Bambang, potensi korupsi ini masih ditangani bidang pencegahan, belum masuk ke penindakan KPK. "KPK kumpulkan informasi siapa pengusaha yang buat jalan itu, jangan-jangan proyeknya sama, dibuat oleh perusahaan yang sama," ungkapnya. Yang jelas, Bambang berjanji akan mengusut tuntas korupsi di proyek jalan pantura ini. âKalau emang ada yang akurat mengenai ini, kita dorong kasus ini untuk kajian lebih lanjut di dumas (pengaduan masyarakat)," tambahnya. Sementara itu, Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga Kemen PU, Winarno menegaskan Kementerian PU sudah bekerja sesuai prosedur dalam penanganan proyek jalan pantura. "Korupsi dari mana, kami bekerja sesuai prosedur," tegasnya. (gam/cea/abd)
JAKARTA-Proyek perbaikan jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa selama ini menjadi proyek abadi yang selalu dianggarkan setiap tahun. Namun, jalan vital bagi pemudik itu terus menerus mengalami kerusakan. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun untuk menemukan adanya kejanggalan dalam proyek ini. âProyek perbaikan jalur Pantura ini nyaris menjadi proyek abadi, karena setiap tahun tidak pernah selesai,â ujar Ketua Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding di Jakarta Minggu (21/7). Sudding mengaku heran, proyek perbaikan jalur Pantura yang menelan dana triliunan rupiah tersebut dari tahun ke tahun tidak pernah selesai. Seharusnya, menurut dia, sebuah proyek sudah diperhitungkan jangka waktu pengerjaan serta ketahanan jalan yang dikerjakan. âProyek di situ tiap tahun selalu ada perbaikan, tapi tidak pernah selesai. Alasannya selalu kelebihan beban dan muatan. Memangnya tidak ada insinyur yang bisa menghitung berapa kekuatan dan ketahanan beban terhadap jalan? Sekali lagi, yang paling menderita adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa,â katanya. Panjang jalur Pantura sendiri mencapai 1.316 km dari Merak di Cilegon hingga Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Provinsi yang dilalui adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di beberapa daerah terutama di Jateng dan Jabar, jalanan rusak parah dan penuh lubang sehingga menghambat laju kendaraan. Menurut Sudding, dampak dari proyek yang berlarut-larut ini tidak hanya menimpa para pengusaha saja, tapi juga ikut dirasakan rakyat kecil, mulai dari petani, peternak, nelayan, sampai sopir angkutan. Dia merinci, para petani yang hendak menjual hasil pertanian menjadi susah, karena perjalanan yang panjang. Peternak dan nelayan di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang akan mengirim hasil ke daerah lain juga terhambat. Demikian juga para sopir bus, sopir truk dan sopir angkutan, selain rugi waktu, bahan bakar yang meningkat akibat macet sangat merugikan mereka. âMaka, kami mendukung penuh upaya KPK untuk melakukan investigasi terkait kemungkinan adanya penyelewengan dalam proyek pantura. Jika ada yang tidak beres, silakan diungkap tuntas, kami di Komisi III DPR RI akan mem-back up KPK,â ucap anggota Komisi III DPR ini. Korupsi Wakil Ketua KPK,  Busyro Muqoddas  menemukan beberapa kejanggalan dalam proyek jalan. "KPK sudah turun ke lapangan pada 2010-2011. Hasilnya kejanggalan di jalan propinsi dan beberapa jalan nasional,â kata Wakil Ketua KPK,  Busyro Muqoddas di Jakarta, Sabtu (20/7). Menurut Busyro, beberapa proyek dinilai tidak sesuai dengan data di tingkat hulu, termasuk tidak adanya koordinasi sistemik antara Kementerian PU, Kemendagri dan pemerintah provinsi terkait. "Komplek sekali problem hulu-hilirnya," ucapnya. Bukan hanya itu, kata Busyro, ada truk kelebihan muatan yang merusak jalan. Karena itu KPK akan mempertanyakan pemberian izin truk tersebut. "Truk raksasa itu merusakkan jalan nasional dan provinsi. Harusnya kan tidak boleh. Harus dibenahi, siapa pemberi izin importnya?" terangnya Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga mengakui adanya potensi korupsi dalam pembangunan insfrastruktur jalan, utamanya proyek jalan pantai utara Jawa (pantura). "Diduga ada potensi korupsi, tapi masih dalam kajian-kajian," jelasnya Bambang mengatakan, tiga tahun lalu KPK membuat program Indonesia menantau jalan. Melalui program itu, KPK menemukan informasi-informasi dugaan penyalahgunaan dana dalam pembangunan infrastruktur jalan baik jalan provinsi maupun nasional. "Persoalannya kualitas infrastruktur itu, bahan, nilai. Kedua menyangkut kadang-kadang informasi mengenai panjang jalan tidak sesuai, baru diperbaiki, tahun depan diperbaiki lagi di tempat yang sama," terangnya Menurut Bambang, potensi korupsi ini masih ditangani bidang pencegahan, belum masuk ke penindakan KPK. "KPK kumpulkan informasi siapa pengusaha yang buat jalan itu, jangan-jangan proyeknya sama, dibuat oleh perusahaan yang sama," ungkapnya. Yang jelas, Bambang berjanji akan mengusut tuntas korupsi di proyek jalan pantura ini. âKalau emang ada yang akurat mengenai ini, kita dorong kasus ini untuk kajian lebih lanjut di dumas (pengaduan masyarakat)," tambahnya. Sementara itu, Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga Kemen PU, Winarno menegaskan Kementerian PU sudah bekerja sesuai prosedur dalam penanganan proyek jalan pantura. "Korupsi dari mana, kami bekerja sesuai prosedur," tegasnya. (gam/cea/abd)