Gedung DPRD Ditinggal Kunker SURABAYA â" Janji Ketua DPRD Surabaya yang baru, Moch. Machmud untuk memperbaiki kinerja legislator di ge...
Gedung DPRD Ditinggal Kunker
SURABAYA â" Janji Ketua DPRD Surabaya yang baru, Moch. Machmud untuk memperbaiki kinerja legislator di gedung wakil rakyat mulai dipertanyakan banyak pihak. Pasalnya, gedung dewan yang berada di jalan Yos Sudarso, Surabaya tersebut, saat ini terlihat sepi bak âKuburanâ karena ditinggal anggotanya lawatan kunjungan kerja (Kunker). Khususnya dua hari terakhir. Selasa (2/7) dan Rabu (3/7), tidak ada satu kegiatan kedewanan di gedung wakil rakyat tersebut. Bahkan, pada hari Rabu (2/7), kemarin hanya terlihat satu orang legislator yang yang masuk ke gedung dewan, yankni anggota Fraksi Partai Demorat (F-PD), Herlina Harsono Njoto. Menyikapi kondisi tesebut, Ketua DPRD Surabaya, Moch. Machmud mempertanyakan komitmen para anggota dewan. Hal ini beralasan, karena sesuai komitmen yang telah dibuat disebutkan, jika gedung DPRD Surabaya tidak boleh kosong dari anggota.âKalau betul kondisi gedung DPRD kosong dari anggota, maka kami akan pertanyakan komitmen yang telah dibuat bersama,â kata dia. Kamis (4/7). Dirinya menjelaskan, sesuai kesepakatan yang telah disepakati, jika ada dua komisi yang melakukan lawatan kunker ke luar daerah, maka dua komisi yang lain harus stanby atau tetap berada di gedung DPRD Surabaya. Hal ini bertujuan supaya selalu ada anggota dewan yang siap menerima pengaduan warga maupun menerima pengunjuk rasa. Dengan begitu warga tidak dibuat kecewa, karena tidak ditemui anggota dewan.âItu yang kami maksudkan agar DPRD tidak kosong dari anggota,â ujar dia. Dirinya menambahkan, jika komitmen yang telah dibuat tersebut merupakan niat bersama anggota untuk perbaikan citra di mata rakyat. Karena menurutnya, selama ini dirinya merasakan citra DPRD Surabaya sempat jatuh akibat kebijakan yang dinilai kurang tepat oleh masyarakat.âIni yang tidak boleh terjadi lagi dalam upaya perbaikan citra bersama,â tambah dia. Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Surabaya membantah tudingan yang menilai mereka tidak berkomitmen dengan kesepakatan. Justru, mereka mempertanyakan keseriusan Ketua DPRD Surabaya, terkait dengan penjadwalan kegiatan di luar gedung dewan. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono. Dirinya membantah tudingan ketua dewan yang menilai para legislator sudah tidak berkomitmen. Bahkan, dirinya mempertanyakan balik ke ketua dewan terkait dengan penjadwalan agenda kegiatan di luar gedung DPRD Surabaya, yang mengakibatkan kekosongan gedung dewan.âSejak awal seharusnya Ketua mengetahui jadwal kunker, kalau terjadi kekosongan anggota di gedung DPRD kami pertanyakan bagaimana susunan penjadwalannya,â ujar dia. Dirinya memaparkan, jika kosongnya gedung dewan dari kegiatan legislator disebabkan oleh penjadwalan kegiatan yang kurang tepat. Akibatnya terjadi benturan jadwal kegiatan Kunker. Menyikapi kondisi tersebut, dirinya meminta supaya ketua dewan tidak menyalahkan anggotanya.âYang jelas, kami tetap komitmen dengan penjadwalan kunker,â papar dia. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengusulkan, supaya pembagian kinerja kedewanan lembaga parlemen Kota Surabaya harus diperjelas dan tegas. Hal ini bertujuan, supaya kedepannya kejadian serupa tidak terjadi lagi, dan tidak saling menyalahkan lagi.âHarus ada penjadwalan ulang supaya tidak saling menyalahkan seperti ini,â pungkas dia. (wan/kas)
SURABAYA â" Janji Ketua DPRD Surabaya yang baru, Moch. Machmud untuk memperbaiki kinerja legislator di gedung wakil rakyat mulai dipertanyakan banyak pihak. Pasalnya, gedung dewan yang berada di jalan Yos Sudarso, Surabaya tersebut, saat ini terlihat sepi bak âKuburanâ karena ditinggal anggotanya lawatan kunjungan kerja (Kunker). Khususnya dua hari terakhir. Selasa (2/7) dan Rabu (3/7), tidak ada satu kegiatan kedewanan di gedung wakil rakyat tersebut. Bahkan, pada hari Rabu (2/7), kemarin hanya terlihat satu orang legislator yang yang masuk ke gedung dewan, yankni anggota Fraksi Partai Demorat (F-PD), Herlina Harsono Njoto. Menyikapi kondisi tesebut, Ketua DPRD Surabaya, Moch. Machmud mempertanyakan komitmen para anggota dewan. Hal ini beralasan, karena sesuai komitmen yang telah dibuat disebutkan, jika gedung DPRD Surabaya tidak boleh kosong dari anggota.âKalau betul kondisi gedung DPRD kosong dari anggota, maka kami akan pertanyakan komitmen yang telah dibuat bersama,â kata dia. Kamis (4/7). Dirinya menjelaskan, sesuai kesepakatan yang telah disepakati, jika ada dua komisi yang melakukan lawatan kunker ke luar daerah, maka dua komisi yang lain harus stanby atau tetap berada di gedung DPRD Surabaya. Hal ini bertujuan supaya selalu ada anggota dewan yang siap menerima pengaduan warga maupun menerima pengunjuk rasa. Dengan begitu warga tidak dibuat kecewa, karena tidak ditemui anggota dewan.âItu yang kami maksudkan agar DPRD tidak kosong dari anggota,â ujar dia. Dirinya menambahkan, jika komitmen yang telah dibuat tersebut merupakan niat bersama anggota untuk perbaikan citra di mata rakyat. Karena menurutnya, selama ini dirinya merasakan citra DPRD Surabaya sempat jatuh akibat kebijakan yang dinilai kurang tepat oleh masyarakat.âIni yang tidak boleh terjadi lagi dalam upaya perbaikan citra bersama,â tambah dia. Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Surabaya membantah tudingan yang menilai mereka tidak berkomitmen dengan kesepakatan. Justru, mereka mempertanyakan keseriusan Ketua DPRD Surabaya, terkait dengan penjadwalan kegiatan di luar gedung dewan. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono. Dirinya membantah tudingan ketua dewan yang menilai para legislator sudah tidak berkomitmen. Bahkan, dirinya mempertanyakan balik ke ketua dewan terkait dengan penjadwalan agenda kegiatan di luar gedung DPRD Surabaya, yang mengakibatkan kekosongan gedung dewan.âSejak awal seharusnya Ketua mengetahui jadwal kunker, kalau terjadi kekosongan anggota di gedung DPRD kami pertanyakan bagaimana susunan penjadwalannya,â ujar dia. Dirinya memaparkan, jika kosongnya gedung dewan dari kegiatan legislator disebabkan oleh penjadwalan kegiatan yang kurang tepat. Akibatnya terjadi benturan jadwal kegiatan Kunker. Menyikapi kondisi tersebut, dirinya meminta supaya ketua dewan tidak menyalahkan anggotanya.âYang jelas, kami tetap komitmen dengan penjadwalan kunker,â papar dia. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengusulkan, supaya pembagian kinerja kedewanan lembaga parlemen Kota Surabaya harus diperjelas dan tegas. Hal ini bertujuan, supaya kedepannya kejadian serupa tidak terjadi lagi, dan tidak saling menyalahkan lagi.âHarus ada penjadwalan ulang supaya tidak saling menyalahkan seperti ini,â pungkas dia. (wan/kas)