BLSM Tidak Tepat Sasaran SAMPANG - Aliansi Masyarakat Sampang Bersatu (Amsaba), Senin (8/7), mendatangi Kantor Pos setempat untuk mengeluhka...
BLSM Tidak Tepat Sasaran
SAMPANG - Aliansi Masyarakat Sampang Bersatu (Amsaba), Senin (8/7), mendatangi Kantor Pos setempat untuk mengeluhkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dinilai banyak yang tidak tepat sasaran. Dalam audensi tersebut, Amsaba meminta pemerintah memperbaiki mekanisme penerimaan BLSM. Baik menyangkut data maupun kriteria. Menurutnya, penyaluran BLSM harus mengacu terhadap data terkini, sehingga penerima BLSM lebih tepat sasaran. "Penerima BLSM juga harus jelas, misalnya penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan maupun pengeluaran rata-rata tak lebih dari 271.626 per kapita per bulan," ucap Korlap Amsaba, Abdur Rahman. Hal sama juga disampikan Moh Jakfar. Ia mengatakan, maraknya problem dalam penyaluran BLSM semakin mencemaskan selama ini. Sebab, menurutnya, data penerima yang kurang valid akan sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab dalam mengambil kesempatan. "Sekalipun tuduhan politisi, BLSM tak terbukti, banyak masalah penyaluran yang meresahkan, apalagi belum genap sebulan masalah banyak bermunculan," katanya. Sementara Kepala Pos Cabang Sampang saat dikonfirmasi dan dimintai keterangan enggan berkomentar kepada awak media. Dengan alasan, harus melalui Kantor Pos Pusat di Bangkalan. "Maaf, Mas saya tidak bisa dimintai keterangan, karena yang berhak di Kantor Pusat Bangkalan, yaitu Pak Muzamil," dalih pria berkacamata yang enggan disebutkan namanya. Ajukan Penundaan Sementara Pemerintah Kabupaten Sampang mengajukan penundaan distribusi BLSM kepada Gubernur Jawa Timur karena diduga banyak yang kurang tepat sasaran. Sehingga, sebanyak 108.647 Rumah Tangga Sangat Miskin yang terdafar dalam calon penerima bantuan BLSM di Sampang tampaknya harus bersabar. Sebab, bantuan yang seharusnya diterima pada tanggal 1 Juli lalu hingga kini masih belum teralisasi. Permohonan penundaan itu dilakukan setelah bupati bertemu dengan perwakilan dari Asosiasi Kepala Daerah (AKD) Sampang terkait penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Pendopo Sampang, Senin (1/7). Dalam pertemuan itu juga di hadiri oleh Sekertaris Daerah (Sekda), Asisten pemerintahan, serta Kepala PT Pos Bangkalan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinsosnakertrans. Menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang Abd. Malik Amrullah, keputusan bupati untuk menunda pemberian bantuan atas permintaan dari AKD yang menginginkan pemberian BLSM dicairkan setelah selesainya sosialisasi terhadap masyarakat di seluruh Kecamatan Kota Sampang. "Seharusnya tanggal 01 Juli kemarin masyarakat bisa menerima BLSM. Setelah ada surat bupati terhadap gubernur untuk penundaan itu, ya kita lakukan sosialisasi dulu, dan itu juga keinginan dari AKD," tuturnya kepada Koran Madura, Senin (8/7). Tak hanya itu, lanjutnya, lambannya proses pencairan bukan hanya didasari oleh keputusan bupati. Melainkan kinerja pos setempat yang masih belum selesai melipat KPS pada waktu seharusnya pencairan dilakukan. "Pihak pos sendiri belum selesai melipat Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Mungkin jika proses sosialisasi selesai, pihak kades sudah menyatakan siap menerima, maka Dinsos akan berkoordinasi kepada pos untuk memutuskan waktu diberikannya bantuan itu," katanya. Hingga kemarin masih dilakukan sosialisasi. "Sekarang ini sosialisasi terkahir di Kecamatan Banyuates dari dari 14 kec/kota, meski data penerima BLSM menggunakan PPLS tahun 2011 dan hasilnya terdapat 108.647 rumah tangga miskin, jadi itu tidak mungkin semuanya masyarakat yang miskin," ucapnya. (ryn)
SAMPANG - Aliansi Masyarakat Sampang Bersatu (Amsaba), Senin (8/7), mendatangi Kantor Pos setempat untuk mengeluhkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dinilai banyak yang tidak tepat sasaran. Dalam audensi tersebut, Amsaba meminta pemerintah memperbaiki mekanisme penerimaan BLSM. Baik menyangkut data maupun kriteria. Menurutnya, penyaluran BLSM harus mengacu terhadap data terkini, sehingga penerima BLSM lebih tepat sasaran. "Penerima BLSM juga harus jelas, misalnya penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan maupun pengeluaran rata-rata tak lebih dari 271.626 per kapita per bulan," ucap Korlap Amsaba, Abdur Rahman. Hal sama juga disampikan Moh Jakfar. Ia mengatakan, maraknya problem dalam penyaluran BLSM semakin mencemaskan selama ini. Sebab, menurutnya, data penerima yang kurang valid akan sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab dalam mengambil kesempatan. "Sekalipun tuduhan politisi, BLSM tak terbukti, banyak masalah penyaluran yang meresahkan, apalagi belum genap sebulan masalah banyak bermunculan," katanya. Sementara Kepala Pos Cabang Sampang saat dikonfirmasi dan dimintai keterangan enggan berkomentar kepada awak media. Dengan alasan, harus melalui Kantor Pos Pusat di Bangkalan. "Maaf, Mas saya tidak bisa dimintai keterangan, karena yang berhak di Kantor Pusat Bangkalan, yaitu Pak Muzamil," dalih pria berkacamata yang enggan disebutkan namanya. Ajukan Penundaan Sementara Pemerintah Kabupaten Sampang mengajukan penundaan distribusi BLSM kepada Gubernur Jawa Timur karena diduga banyak yang kurang tepat sasaran. Sehingga, sebanyak 108.647 Rumah Tangga Sangat Miskin yang terdafar dalam calon penerima bantuan BLSM di Sampang tampaknya harus bersabar. Sebab, bantuan yang seharusnya diterima pada tanggal 1 Juli lalu hingga kini masih belum teralisasi. Permohonan penundaan itu dilakukan setelah bupati bertemu dengan perwakilan dari Asosiasi Kepala Daerah (AKD) Sampang terkait penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Pendopo Sampang, Senin (1/7). Dalam pertemuan itu juga di hadiri oleh Sekertaris Daerah (Sekda), Asisten pemerintahan, serta Kepala PT Pos Bangkalan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinsosnakertrans. Menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Sampang Abd. Malik Amrullah, keputusan bupati untuk menunda pemberian bantuan atas permintaan dari AKD yang menginginkan pemberian BLSM dicairkan setelah selesainya sosialisasi terhadap masyarakat di seluruh Kecamatan Kota Sampang. "Seharusnya tanggal 01 Juli kemarin masyarakat bisa menerima BLSM. Setelah ada surat bupati terhadap gubernur untuk penundaan itu, ya kita lakukan sosialisasi dulu, dan itu juga keinginan dari AKD," tuturnya kepada Koran Madura, Senin (8/7). Tak hanya itu, lanjutnya, lambannya proses pencairan bukan hanya didasari oleh keputusan bupati. Melainkan kinerja pos setempat yang masih belum selesai melipat KPS pada waktu seharusnya pencairan dilakukan. "Pihak pos sendiri belum selesai melipat Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Mungkin jika proses sosialisasi selesai, pihak kades sudah menyatakan siap menerima, maka Dinsos akan berkoordinasi kepada pos untuk memutuskan waktu diberikannya bantuan itu," katanya. Hingga kemarin masih dilakukan sosialisasi. "Sekarang ini sosialisasi terkahir di Kecamatan Banyuates dari dari 14 kec/kota, meski data penerima BLSM menggunakan PPLS tahun 2011 dan hasilnya terdapat 108.647 rumah tangga miskin, jadi itu tidak mungkin semuanya masyarakat yang miskin," ucapnya. (ryn)