BLSM Tak Tepat Sasaran SUMENEP â" Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diperuntukkan kepada keluarga kurang mampu sebagai...
BLSM Tak Tepat Sasaran
SUMENEP â" Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diperuntukkan kepada keluarga kurang mampu sebagai kompensasi kenaikan BBM masih jauh dari harapan. Banyak ditemukan ketidaktepatan distribusi bantuan tersebut. Penerima BLSM ternyata ada memiliki kendaraan bermotor. Bahkan, ada sebagian penerima yang sudah naik haji. Kenyataan itu terjadi kepada beberapa penerima yang ada di Kecamatan Ganding dan Lenteng. Sementara beberapa warga yang memang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan itu. Sebut saja, Hatijah (60), warga Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget. Janda tua ini hidup sebatang kara, dengan rumah bambu. Bahkan, untuk makan saja susah. Namun, Hatijah tidak masuk daftar penerima BLSM. Sarkawi, tokoh masyarakat Kalianget Timur menjelaskan, pihaknya mengaku sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang terkesan tidak memperioritaskan warga miskin. Padahal, itu merupakan bantuan untuk warga miskin. âTapi, mengapa yang mendapatkan kok orang yang mampu. Ini sangat aneh,â katanya kepada Koran Madura di rumahanya, Senin (8/7). Pihaknya berharap data penerima BLSM itu untuk dilakukan revisi. Sehingga, yang berhak untuk mendapatkan bisa menikmati bantuan dari pemerintah tersebut. âKalau begini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin telantar. Padahal, bantuan itu untuk memberikan subsidi untuk warga miksin,â ujarnya. Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi menjelaskan, adannya warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah itu merupakan suatu kenaiban. Dengan begitu, sasaran dari pelaksanaan ini menjadi tidak maksimal. âTujuan dari capaian BLSM ini akhirnya menjadi tidak target,â ungkapnya. Dia mengungkapkan, ini merupakan dampak dari kebijakan yang terburu-buru dilakukan oleh pemerintah. Yakni, tanpa memerhatikan dan mendalami calon penerima. âIni validasi data warga miskin tidak akurat. Apabila dilihat dari adanya penerima yang ternyata kaya,â ungkapnya dengan nada serius. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan pembaharuan data. Sehingga, yang berhak bisa mendapatkan. âKalau tidak mendapatkan, kasihan. Makanya, untuk selanjutnya harus ada perubahan data. Sehingga, btujuannya bisa tercapai,â ungkap sekretaris DPC PPP ini. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Koesman Hadie mengaku belum mengetahui adanya kekacauan data dimaksud. Namun, apabila memang terjadi hendaknya pihaknya desa melakukan pendataaan ulang. âSilahkan melakukan pendataan. Supaya datanya lebih akurat lagi pada pencairan selanjutnya,â katanya. (yat)
SUMENEP â" Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diperuntukkan kepada keluarga kurang mampu sebagai kompensasi kenaikan BBM masih jauh dari harapan. Banyak ditemukan ketidaktepatan distribusi bantuan tersebut. Penerima BLSM ternyata ada memiliki kendaraan bermotor. Bahkan, ada sebagian penerima yang sudah naik haji. Kenyataan itu terjadi kepada beberapa penerima yang ada di Kecamatan Ganding dan Lenteng. Sementara beberapa warga yang memang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan itu. Sebut saja, Hatijah (60), warga Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget. Janda tua ini hidup sebatang kara, dengan rumah bambu. Bahkan, untuk makan saja susah. Namun, Hatijah tidak masuk daftar penerima BLSM. Sarkawi, tokoh masyarakat Kalianget Timur menjelaskan, pihaknya mengaku sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang terkesan tidak memperioritaskan warga miskin. Padahal, itu merupakan bantuan untuk warga miskin. âTapi, mengapa yang mendapatkan kok orang yang mampu. Ini sangat aneh,â katanya kepada Koran Madura di rumahanya, Senin (8/7). Pihaknya berharap data penerima BLSM itu untuk dilakukan revisi. Sehingga, yang berhak untuk mendapatkan bisa menikmati bantuan dari pemerintah tersebut. âKalau begini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin telantar. Padahal, bantuan itu untuk memberikan subsidi untuk warga miksin,â ujarnya. Ketua Komisi D DPRD Sumenep Moh. Subaidi menjelaskan, adannya warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah itu merupakan suatu kenaiban. Dengan begitu, sasaran dari pelaksanaan ini menjadi tidak maksimal. âTujuan dari capaian BLSM ini akhirnya menjadi tidak target,â ungkapnya. Dia mengungkapkan, ini merupakan dampak dari kebijakan yang terburu-buru dilakukan oleh pemerintah. Yakni, tanpa memerhatikan dan mendalami calon penerima. âIni validasi data warga miskin tidak akurat. Apabila dilihat dari adanya penerima yang ternyata kaya,â ungkapnya dengan nada serius. Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah untuk melakukan pembaharuan data. Sehingga, yang berhak bisa mendapatkan. âKalau tidak mendapatkan, kasihan. Makanya, untuk selanjutnya harus ada perubahan data. Sehingga, btujuannya bisa tercapai,â ungkap sekretaris DPC PPP ini. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Koesman Hadie mengaku belum mengetahui adanya kekacauan data dimaksud. Namun, apabila memang terjadi hendaknya pihaknya desa melakukan pendataaan ulang. âSilahkan melakukan pendataan. Supaya datanya lebih akurat lagi pada pencairan selanjutnya,â katanya. (yat)