Anggaran Perbaikan Sekolah mencapai Rp. 265,8 Miliar SURABAYA â" Meskipun alokasi anggaran untuk pembangunan/perbaikan sekolah di Ko...
Anggaran Perbaikan Sekolah mencapai Rp. 265,8 Miliar
SURABAYA â" Meskipun alokasi anggaran untuk pembangunan/perbaikan sekolah di Kota Surabaya cukup besar. Namun, sejak 2010 alokasi anggaran tesebut tidak pernah terserap secara maksimal. Hal ini tentunya mendapat perhatian khusus dari sejumlah legislator DPRD Surabaya. Hal ini beralasan, karena berdasarkan Keterangan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2014, anggaran untuk pembangunan/perbaikan sekolah Rp. 265,8 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan masuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Pemkot Surabaya sebagai stakeholder yang akan menjalankan program tersebut. Menyikapi hal itu, DPRD Surabaya mendesak untuk tahun depan, pemanfaatan anggaran pembangunan sarana dan prasarana sekolah tersebut bisa terserap maksimal. Sebab, sejak tahun 2010 anggaran di pos ini cukup tinggi, namun realisasinya masih bisa dikatakan minim. Hal ini diungkapkan anggota Komisi C DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy. Dirinya mengatakan, jika hingga saat ini komitmen dan keseriusan Pemkot Surabaya untuk membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah masih perlu dipertanyakan. âKami mempertanyakan keseriusan Pemkot soal program pembangunan sarana pendidikan itu. Sebab, sampai sekarang masih puluhan sekolah rusak di Surabaya,â ungkap dia. Minggu (7/7). Dirinya menambahan, dengan anggaran sebesar Rp 30% dari APBD Kota Surabaya yang mencapai Rp. 5,7 triliun, seharusnya Pemkot Surabaya bisa langsung tancap gas untuk mengerjakan pemangunan maupun perbaikan prasarana pendidikan. Tapi, faktanya pembangunan sekolah rusak dicicil sehingga sampai sekarang tidak selesai-selesai. âKami tentu sangat menyayangkan hal itu,â ujar dia. Sementara itu, Kepala DCKTR Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, jika saat ini Pemkot Surabaya memang memprioritaskan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pelayanan publik di tingkat akar rumput seperti gedung sekolah, puskesmas, rumah sakit maupun kantor kecamatan dan kelurahan.âSaat ini itu yang menjadi prioritas Pemkot Surabaya,â ujar dia. Namun ketika disinggung terkait berapa nominal alokasi anggaran yang di gunakan untuk pembangnan sarana dan prasarana publik ditinggkat bawah, khususnya untuk pembangunan dan perbaikan sekolah, dirinya mengatakan jika saat ini nilai anggaran tersebut masih di tangan Badan Perencanaan Kota (Bappeko). âTapi berapa anggarannya masih ada di tangan Bappeko,â pungkas dia. (wan/kas)
SURABAYA â" Meskipun alokasi anggaran untuk pembangunan/perbaikan sekolah di Kota Surabaya cukup besar. Namun, sejak 2010 alokasi anggaran tesebut tidak pernah terserap secara maksimal. Hal ini tentunya mendapat perhatian khusus dari sejumlah legislator DPRD Surabaya. Hal ini beralasan, karena berdasarkan Keterangan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2014, anggaran untuk pembangunan/perbaikan sekolah Rp. 265,8 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan masuk Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Pemkot Surabaya sebagai stakeholder yang akan menjalankan program tersebut. Menyikapi hal itu, DPRD Surabaya mendesak untuk tahun depan, pemanfaatan anggaran pembangunan sarana dan prasarana sekolah tersebut bisa terserap maksimal. Sebab, sejak tahun 2010 anggaran di pos ini cukup tinggi, namun realisasinya masih bisa dikatakan minim. Hal ini diungkapkan anggota Komisi C DPRD Surabaya, Simon Lekatompessy. Dirinya mengatakan, jika hingga saat ini komitmen dan keseriusan Pemkot Surabaya untuk membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah masih perlu dipertanyakan. âKami mempertanyakan keseriusan Pemkot soal program pembangunan sarana pendidikan itu. Sebab, sampai sekarang masih puluhan sekolah rusak di Surabaya,â ungkap dia. Minggu (7/7). Dirinya menambahan, dengan anggaran sebesar Rp 30% dari APBD Kota Surabaya yang mencapai Rp. 5,7 triliun, seharusnya Pemkot Surabaya bisa langsung tancap gas untuk mengerjakan pemangunan maupun perbaikan prasarana pendidikan. Tapi, faktanya pembangunan sekolah rusak dicicil sehingga sampai sekarang tidak selesai-selesai. âKami tentu sangat menyayangkan hal itu,â ujar dia. Sementara itu, Kepala DCKTR Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, jika saat ini Pemkot Surabaya memang memprioritaskan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana pelayanan publik di tingkat akar rumput seperti gedung sekolah, puskesmas, rumah sakit maupun kantor kecamatan dan kelurahan.âSaat ini itu yang menjadi prioritas Pemkot Surabaya,â ujar dia. Namun ketika disinggung terkait berapa nominal alokasi anggaran yang di gunakan untuk pembangnan sarana dan prasarana publik ditinggkat bawah, khususnya untuk pembangunan dan perbaikan sekolah, dirinya mengatakan jika saat ini nilai anggaran tersebut masih di tangan Badan Perencanaan Kota (Bappeko). âTapi berapa anggarannya masih ada di tangan Bappeko,â pungkas dia. (wan/kas)