Pintu Masuk Pengembangan Ekonomi dan Wisata SUMENEP â" Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dalam buku Transportasi dan Investa...
Pintu Masuk Pengembangan Ekonomi dan Wisata
SUMENEP â" Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dalam buku Transportasi dan Investasi menyebutkan iklim investasi sangat ditentukan oleh mode transportasi. Fasilitas transportasi yang memadai akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Tampaknya hal ini menjadi atensi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mewujudkan Bandara Udara Trunojoyo. Bupati Sumenep A. Busyro Karim menegaskan bagaimanapun caranya bandar udara pertama di Madura itu harus terwujud. Dirinya optimis keberadaan bandara akan menjadi pintu masuk pertumbuhan ekonomi dan potensi wisata yang dimiliki Sumenep. Mantan Ketua DPRD dua periode tersebut tidak yakin potensi wisata di ujung timur pulau Madura yang menjadi perhatian pemerintah akan menarik pengunjung jika tidak disertai dengan pemenuhan fasilitas transportasi udara. âKarena pengunjung, baik turis domestik maupun asing, jelas akan merasa sangat kesulitan apabila bermaksud mengunjungi objek wisata yang ada di Sumenep,â ucapnya Senin (14/5) malam di Rumah Dinas Bupati. Pengembangan wisata, menurutnya, merupakan bagian desain pengembangan Bandara Udara Trunojoyo. Potensi wisata yang selama ini sudah ada, seperti Pantai Lombang, Slopeng, wisata kota tua Kalianget, maupun objek wisata yang akan dibentuk seperti wisata kesehatan di Pulau Gili Iyang akan berjalan baik dan optimal apabila didukung sarana transportasi yang memadai. âBayangkan jika perjalanan dari Surabaya ke Sumenep harus menghabiskan beberapa jam. Turisnya keburu capek, kali,â tuturnya di depan wartawan. Pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini sedang berusaha menambah luasnya landasan pacu bandara untuk bisa dikomersilkan. Kepala Dinas Perhubungan Hery Koentjoro Pribadi mengatakan belum bisa dikomersilkannya bandara tersebut karena terkendala peraturan untuk menambah luasnya landasan pacu. Peratudan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menyebutkan pembebasan lahan ditentukan oleh provinsi. âKami diberi batas hingga 31 Desember tahun 2014,â tuturnya kepada Koran Madura. Pembebasan lahan saat itu baru terealisir 5 hektar dari yang ditargetkan 107,2 hektar. Maka 102 hektar sisanya jika tidak berhasil dibebaskan pada akhir tahun 2014 harus mengikuti Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Ia menjelaskan pihaknya tidak memiliki kendala dengan pembebasan lahan karena yang dibutuhkan untuk APBNP hanyalah surat kejelasan pembebasan lahan yang harus disetorkan ke Kementerian Perhubungan pada bulan Juni. Selain itu pihaknya sudah memiliki petok D dan melakukan pendekatan kepada pemilik lahan agar melakukan pembebasan dari sisa yang ditargetkan. Pihaknya juga bekerjasama dengan pihak badan pertanahan nasional (BPN) untuk melakukan peta bidang sambil menunggu surat edaran yang dikirim dari provinsi. âSurat itu sudah sampai di Sekda. Kemudian minta izin kepada bupati. Tapi begitu surat itu turun kepada kami, akan disosialiasikan dan bayar. Sudah selesai,â paparnya. Kasatker Bandara Trunojoyo Dwi Ariyanto mengatakan pihak Kementerian Perhubungan sudah siap membiayai anggaran perpanjangan landasan pacu (runway) sepanjang 1400 meter dengan total anggaran Rp 9 miliar. Anggaran  itu hanya dikhususkan kepada perpanjangan runway, bukan fasilitas yang lain seperti pengadaan appron pesawat maupun taxi way. Apabila perpanjangan runway sudah selesai, pada tahun 2014 akan dibangun taxi way. âUntuk perpanjangan runway akan dibangun ke arah kota. Batas ultimate runway 1600 meter sesuai masterplan,â tuturnya, Rabu (15/5). Untuk Pengembangan Bandara Trunojoyo, Kementerian Perhubungan sudah siap membangun terminal penumpang (taxi way) sesuai masterplan yang sudah ada. Hanya saja, rencana tersebut masih menunggu kesiapan pemerintah daerah melakukan pembebasan lahan sebagai bukti fisik yang dibutuhkan Kementerian Perhubungan. Sampai saat ini pembangunan Bandara Udara Trunojoyo sudah menghabiskan anggaran Rp 35 miliar untuk pembangunan fisik dan pembelian peralatan. Menurutnya, pembelian peralatan berupa alat navigasi dan alat bantu pendaratan pesawat nilai pembeliannya lebih besar dari pembangunan fisik. Untuk pengembangan Bandara Trunojoyo agar menjadi bandara umum yang sesuai standar, paling sedikit dibutuhkan anggaran sebesar Rp 200 miliar. (athink/mk/rah)
SUMENEP â" Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dalam buku Transportasi dan Investasi menyebutkan iklim investasi sangat ditentukan oleh mode transportasi. Fasilitas transportasi yang memadai akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Tampaknya hal ini menjadi atensi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mewujudkan Bandara Udara Trunojoyo. Bupati Sumenep A. Busyro Karim menegaskan bagaimanapun caranya bandar udara pertama di Madura itu harus terwujud. Dirinya optimis keberadaan bandara akan menjadi pintu masuk pertumbuhan ekonomi dan potensi wisata yang dimiliki Sumenep. Mantan Ketua DPRD dua periode tersebut tidak yakin potensi wisata di ujung timur pulau Madura yang menjadi perhatian pemerintah akan menarik pengunjung jika tidak disertai dengan pemenuhan fasilitas transportasi udara. âKarena pengunjung, baik turis domestik maupun asing, jelas akan merasa sangat kesulitan apabila bermaksud mengunjungi objek wisata yang ada di Sumenep,â ucapnya Senin (14/5) malam di Rumah Dinas Bupati. Pengembangan wisata, menurutnya, merupakan bagian desain pengembangan Bandara Udara Trunojoyo. Potensi wisata yang selama ini sudah ada, seperti Pantai Lombang, Slopeng, wisata kota tua Kalianget, maupun objek wisata yang akan dibentuk seperti wisata kesehatan di Pulau Gili Iyang akan berjalan baik dan optimal apabila didukung sarana transportasi yang memadai. âBayangkan jika perjalanan dari Surabaya ke Sumenep harus menghabiskan beberapa jam. Turisnya keburu capek, kali,â tuturnya di depan wartawan. Pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini sedang berusaha menambah luasnya landasan pacu bandara untuk bisa dikomersilkan. Kepala Dinas Perhubungan Hery Koentjoro Pribadi mengatakan belum bisa dikomersilkannya bandara tersebut karena terkendala peraturan untuk menambah luasnya landasan pacu. Peratudan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menyebutkan pembebasan lahan ditentukan oleh provinsi. âKami diberi batas hingga 31 Desember tahun 2014,â tuturnya kepada Koran Madura. Pembebasan lahan saat itu baru terealisir 5 hektar dari yang ditargetkan 107,2 hektar. Maka 102 hektar sisanya jika tidak berhasil dibebaskan pada akhir tahun 2014 harus mengikuti Perpres Nomor 71 Tahun 2012. Ia menjelaskan pihaknya tidak memiliki kendala dengan pembebasan lahan karena yang dibutuhkan untuk APBNP hanyalah surat kejelasan pembebasan lahan yang harus disetorkan ke Kementerian Perhubungan pada bulan Juni. Selain itu pihaknya sudah memiliki petok D dan melakukan pendekatan kepada pemilik lahan agar melakukan pembebasan dari sisa yang ditargetkan. Pihaknya juga bekerjasama dengan pihak badan pertanahan nasional (BPN) untuk melakukan peta bidang sambil menunggu surat edaran yang dikirim dari provinsi. âSurat itu sudah sampai di Sekda. Kemudian minta izin kepada bupati. Tapi begitu surat itu turun kepada kami, akan disosialiasikan dan bayar. Sudah selesai,â paparnya. Kasatker Bandara Trunojoyo Dwi Ariyanto mengatakan pihak Kementerian Perhubungan sudah siap membiayai anggaran perpanjangan landasan pacu (runway) sepanjang 1400 meter dengan total anggaran Rp 9 miliar. Anggaran  itu hanya dikhususkan kepada perpanjangan runway, bukan fasilitas yang lain seperti pengadaan appron pesawat maupun taxi way. Apabila perpanjangan runway sudah selesai, pada tahun 2014 akan dibangun taxi way. âUntuk perpanjangan runway akan dibangun ke arah kota. Batas ultimate runway 1600 meter sesuai masterplan,â tuturnya, Rabu (15/5). Untuk Pengembangan Bandara Trunojoyo, Kementerian Perhubungan sudah siap membangun terminal penumpang (taxi way) sesuai masterplan yang sudah ada. Hanya saja, rencana tersebut masih menunggu kesiapan pemerintah daerah melakukan pembebasan lahan sebagai bukti fisik yang dibutuhkan Kementerian Perhubungan. Sampai saat ini pembangunan Bandara Udara Trunojoyo sudah menghabiskan anggaran Rp 35 miliar untuk pembangunan fisik dan pembelian peralatan. Menurutnya, pembelian peralatan berupa alat navigasi dan alat bantu pendaratan pesawat nilai pembeliannya lebih besar dari pembangunan fisik. Untuk pengembangan Bandara Trunojoyo agar menjadi bandara umum yang sesuai standar, paling sedikit dibutuhkan anggaran sebesar Rp 200 miliar. (athink/mk/rah)