KPK Periksa Presiden PKS, Anis Matta JAKARTA-Presiden Partai Keadilan Sejahtrera (PKS), Anis Matta hari ini (Senin, 13/5) akan diperiksa Kom...
KPK Periksa Presiden PKS, Anis Matta
JAKARTA-Presiden Partai Keadilan Sejahtrera (PKS), Anis Matta hari ini (Senin, 13/5) akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anis Matta  diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus penyuapan pengurusan kuota impor daging di Kementerian Pertanian dan Pencucian Uang.  Surat pemanggilan Anis disampaikan langsung oleh penyidik ke kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada Selasa (7/5) lalu.  "Senin (13/5), kita panggil," kata Ketua KPK, Abraham Samad di Jakarta, Minggu (12/5). Adapun surat panggilan KPK kepada Anis Matta untuk menjadi saksi terkait Ahmad Fathanah. Alasannya, Anis Matta dianggap mengetahui mengenai kasus ini. Namun, sayangnya Abaraham tak mau menjelaskan lebih jauh apa kaitan Anis dengan tersangka kasus suap impor daging sekaligus pencucian uang, Ahmad Fathanah. Sementara itu, Koordinator Advokasi Hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zainudin Paru menegaskan Anis Matta siap menghadapi pemeriksaan KPK. "Insya Allah beliau datang. Siap diperiksa. Mana ada enggak mau," tegasnya Sebelumnya, KPK juga sudah memanggil beberapa petinggi PKS, dalam kaitan kasus itu. Mereka antara lain Sekretaris Jenderal PKS Taufiq Ridho, dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman. Ditempat terpisah, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto mengatakan reaksi keras PKS terkait penyitaan mobil Mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaaq (LHI) justru menjadi keanehan. "Saya kira memang reaksi keras elite PKS akhir-akhir ini mengundang banyak pertanyaan berbagai pihak," ungkapnya Seharusnya, kata Gun Gun, jika memang PKS percaya diri kasus tersebut sifatnya urusan hukum LHI sendiri. Sehingga tidak terlampau membangun mekanisme pertahanan diri berlebihan. "Karena over protective akan mudah menjadi blunder politik bagi PKS sendiri," tuturnya. Oleh karenanya, sambung Gun Gun, PKS dengan agresivitas verbal petingginya di media akan memantik relasi antagonistik dengan banyak pihak terutama KPK. "Saya kira hingga sekarang, terlepas dari berbagai plus minus KPK, lembaga ini masih menjadi satu-satunya lembaga penegakkan hukum terutama kasus korupsi yang masih diharapkan perannya," terangnya Gun Gun pun berharap PKS menyikapi kasus LHI secara proporsional dan jangan sampai muncul kesan partai itu melindungi mantan presidennya. Mengenai target perolehan suara di Pemilu 2014, Gun Gun memprediksi adanya penurunan yang dialami PKS. "Sulit rasanya mencapai target 3 besar," katanya. Pasalnya, Gun Gun melihat kasus LHI akan terus bergulir hingga menjelang pemilu 2014. "Karena persoalan LHI ini masih akan terus snowball jelang Pemilu. Dan ini bisa menjadi entry bagi delegitimasi citra PKS oleh lawan-lawan politik PKS di tahun politik ini," pungkasnya. Arogan Sementara itu, Rapat Majelis Syuro PKS yang dilakukan sejak Sabtu (11/5) hingga Minggu (12/5) ini, membahas cara KPK menyita mobil yang diduga barang hasil tindak pidana pencucian uang mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Selain itu, rapat juga membahas beragam permasalahan yang aktual belakangan ini. Seperti rencana kenaikan BBM, masalah ikatan sosial di tengah masyarakat yang makin rapuh, hingga soal pilkada. "Tidak hanya soal tindakan KPK yang membesar-besarkan soal penyitaan mobil, tapi juga soal rencana kenaikan BBM dan soal keretakan sosial yang melanda Indonesia belakangan ini," kata Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera di  Minggu (12/5). Soal penyitaan mobil, DPP PKS telah berulang-ulang mempersilakan menyita mobil yang menurut KPK akan dijadikan barang bukti. "Tentunya dengan berkoordinasi dengan kuasa hukum dan juga pengurus DPP PKS. Karena kebetulan mobil tersebut ada di sana, dan disertai surat penyitaan yang sah," tutur Mardani. Dia menyesalkan sikap juru bicara KPK Johan Budi yang melempar keterangan bahwa terjadi penolakan oleh PKS. Dinilai hal tersebut akan menimbulkan polemik hukum yang lebih panjang, bila ternyata mobil yang disita bukanlah mobil tersangka yang dimaksud. PKS meminta KPK untuk menjalankan fungsi pemberantasan korupsi secara lebih komprehensif dengan tata cara yang legal dan santun. "Kekuasaan yang besar tidak mesti diikuti dengan arogansi dan sok kuasa," ujar Mardani.(gam/abd/cea)
JAKARTA-Presiden Partai Keadilan Sejahtrera (PKS), Anis Matta hari ini (Senin, 13/5) akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anis Matta  diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus penyuapan pengurusan kuota impor daging di Kementerian Pertanian dan Pencucian Uang.  Surat pemanggilan Anis disampaikan langsung oleh penyidik ke kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada Selasa (7/5) lalu.  "Senin (13/5), kita panggil," kata Ketua KPK, Abraham Samad di Jakarta, Minggu (12/5). Adapun surat panggilan KPK kepada Anis Matta untuk menjadi saksi terkait Ahmad Fathanah. Alasannya, Anis Matta dianggap mengetahui mengenai kasus ini. Namun, sayangnya Abaraham tak mau menjelaskan lebih jauh apa kaitan Anis dengan tersangka kasus suap impor daging sekaligus pencucian uang, Ahmad Fathanah. Sementara itu, Koordinator Advokasi Hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zainudin Paru menegaskan Anis Matta siap menghadapi pemeriksaan KPK. "Insya Allah beliau datang. Siap diperiksa. Mana ada enggak mau," tegasnya Sebelumnya, KPK juga sudah memanggil beberapa petinggi PKS, dalam kaitan kasus itu. Mereka antara lain Sekretaris Jenderal PKS Taufiq Ridho, dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman. Ditempat terpisah, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto mengatakan reaksi keras PKS terkait penyitaan mobil Mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaaq (LHI) justru menjadi keanehan. "Saya kira memang reaksi keras elite PKS akhir-akhir ini mengundang banyak pertanyaan berbagai pihak," ungkapnya Seharusnya, kata Gun Gun, jika memang PKS percaya diri kasus tersebut sifatnya urusan hukum LHI sendiri. Sehingga tidak terlampau membangun mekanisme pertahanan diri berlebihan. "Karena over protective akan mudah menjadi blunder politik bagi PKS sendiri," tuturnya. Oleh karenanya, sambung Gun Gun, PKS dengan agresivitas verbal petingginya di media akan memantik relasi antagonistik dengan banyak pihak terutama KPK. "Saya kira hingga sekarang, terlepas dari berbagai plus minus KPK, lembaga ini masih menjadi satu-satunya lembaga penegakkan hukum terutama kasus korupsi yang masih diharapkan perannya," terangnya Gun Gun pun berharap PKS menyikapi kasus LHI secara proporsional dan jangan sampai muncul kesan partai itu melindungi mantan presidennya. Mengenai target perolehan suara di Pemilu 2014, Gun Gun memprediksi adanya penurunan yang dialami PKS. "Sulit rasanya mencapai target 3 besar," katanya. Pasalnya, Gun Gun melihat kasus LHI akan terus bergulir hingga menjelang pemilu 2014. "Karena persoalan LHI ini masih akan terus snowball jelang Pemilu. Dan ini bisa menjadi entry bagi delegitimasi citra PKS oleh lawan-lawan politik PKS di tahun politik ini," pungkasnya. Arogan Sementara itu, Rapat Majelis Syuro PKS yang dilakukan sejak Sabtu (11/5) hingga Minggu (12/5) ini, membahas cara KPK menyita mobil yang diduga barang hasil tindak pidana pencucian uang mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Selain itu, rapat juga membahas beragam permasalahan yang aktual belakangan ini. Seperti rencana kenaikan BBM, masalah ikatan sosial di tengah masyarakat yang makin rapuh, hingga soal pilkada. "Tidak hanya soal tindakan KPK yang membesar-besarkan soal penyitaan mobil, tapi juga soal rencana kenaikan BBM dan soal keretakan sosial yang melanda Indonesia belakangan ini," kata Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera di  Minggu (12/5). Soal penyitaan mobil, DPP PKS telah berulang-ulang mempersilakan menyita mobil yang menurut KPK akan dijadikan barang bukti. "Tentunya dengan berkoordinasi dengan kuasa hukum dan juga pengurus DPP PKS. Karena kebetulan mobil tersebut ada di sana, dan disertai surat penyitaan yang sah," tutur Mardani. Dia menyesalkan sikap juru bicara KPK Johan Budi yang melempar keterangan bahwa terjadi penolakan oleh PKS. Dinilai hal tersebut akan menimbulkan polemik hukum yang lebih panjang, bila ternyata mobil yang disita bukanlah mobil tersangka yang dimaksud. PKS meminta KPK untuk menjalankan fungsi pemberantasan korupsi secara lebih komprehensif dengan tata cara yang legal dan santun. "Kekuasaan yang besar tidak mesti diikuti dengan arogansi dan sok kuasa," ujar Mardani.(gam/abd/cea)