DPRD Rekomendasikan Penambahan Kuota Elpiji PAMEKASAN- Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, merekomendasikan penambahan...
DPRD Rekomendasikan Penambahan Kuota Elpiji
PAMEKASAN- Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, merekomendasikan penambahan kuota distribusi bahan bakar elpiji ukuran tabung 3 kilogram. Penambahan kuota itu direkomendasikan menyikapi terjadinya kelangkaan bahan bakar tersebut selama dua bulan terakhir. Wakil Ketua Komisi B, Fathorrahman, Selasa (7/5), mengatakan rekomendasi penambahan kuota itu sudah dikirim ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat beberapa waktu lalu, agar segera diajukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina. Penambahan alokasi itu, dinilai Fathorrahman, perlu segera dilakukan karena stok yang tersedia, tidak mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga bahan bakar tersebut mulai sulit diperoleh. Dijelaskan, terjadinya kelangkaan gas elpiji bersubsidi di Pamekasan selama ini, karena terjadinya peningkatan kebutuhan menyusul peningkatan animo masyarakat dalam menggunakan gas elpiji setelah subsidi minyak tanah dicabut. Kondisi itu menyebabkanterjadinya kenaikan harga dari sebelumnya Rp. 15 ribu pertabung, menjadi Rp. 17 ribu hingga  Rp. 18 ribu pertabung. Kenaikan harga itu diantaranya terjadi di wilayah utara Kabupaten Pamekasan. "Kami banyak menerima pengaduan masyarakat, tentang kelangkaan ini teruma di wilayah utara. Setelah kami selidiki ternyata bukan karena ada penimbunan, tatapi faktor kebutuhan masyarakat meningkat. Makanya kami merekomendasikan untuk mengajukan penambahan kuota," katanya. Saat ini, DPRD Pamekasan masih menunggu tindaklanjut dari rekomendasi tersebut, karena belum menerima laporan perkembangannya. Ia berharap, rekomendasi itu segera ditindaklanjuti, agar kelangkaan yang terjadi segera teratasi. Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pamekasan, Djumhari Gani, mengatakan, sudah mengajukan permohonan tambahan kuota ke Dirjen Migas, Kementerian ESDM serta Pertamina Region V Surabaya. Pengajuan ini atas dasar rekomendasi DPRD serta persetujuan dari Bupati Pamekasan. Menurut Djumhari Gani, pengajuan tambahan kuota ini sudah mendapat respon dari pemerintah pusat yang direncakan akan dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013. Usulan Penambahan kouta itu tidak menyebutkan angka karena langsung ditentukan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM. âYang pasti, penambahan ini akan mengacu pada data yang dimiliki Pertamina sesuai data perhitungan pelaksanaan konversi minyak ke gas,â katanya. Ia menjelaskan, untuk mengatasi kelangkaan sementara, pemerintah sudah memberlakukan oprasi pasar dengan menambah pengiriman melalui SPBE. Ia belum mengetahui secara pasti realisasi di lapangan karena urusan tataniaga ditangani bagian perekonomian. "Operasi pasar ini bukan dalam artian jualan keliling seperti Sembako, tapi tambahan pengisian gas ke SPBE dipercepat dan mudah-mudahan dalam tiga kedepan teratasi," katanya. Djumhari menambahkan, kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg diduga bukan hanya dampak dari peningkatan kebutuhan masyarakat, tetapi karena sebagian konsumen gas non subsidi beralih menggunakan gas 3 kg. Sebab berdasar pantauannya, stok gas elpiji ukuran 12 kg masih mencukupi bahkan lebih. Ia menambahkan, pasokan gas elpiji ukuran 3 kg se Pamekasan masih terpantau normal. Rata-rata pengiriman dalam setiap bulannya mencapai 296.917 kg. Sedangkan, lonjakan harga yang terjadi umumnya ditingkat pengecer, karena harga di Agen dan Pangkalan resmi masih sesuai harga pokok pemerintah (HPP) yang ditapkan gubernur jatim sebesar Rp. 12.750 pertabung. (uzi/muj)
PAMEKASAN- Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, merekomendasikan penambahan kuota distribusi bahan bakar elpiji ukuran tabung 3 kilogram. Penambahan kuota itu direkomendasikan menyikapi terjadinya kelangkaan bahan bakar tersebut selama dua bulan terakhir. Wakil Ketua Komisi B, Fathorrahman, Selasa (7/5), mengatakan rekomendasi penambahan kuota itu sudah dikirim ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat beberapa waktu lalu, agar segera diajukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina. Penambahan alokasi itu, dinilai Fathorrahman, perlu segera dilakukan karena stok yang tersedia, tidak mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga bahan bakar tersebut mulai sulit diperoleh. Dijelaskan, terjadinya kelangkaan gas elpiji bersubsidi di Pamekasan selama ini, karena terjadinya peningkatan kebutuhan menyusul peningkatan animo masyarakat dalam menggunakan gas elpiji setelah subsidi minyak tanah dicabut. Kondisi itu menyebabkanterjadinya kenaikan harga dari sebelumnya Rp. 15 ribu pertabung, menjadi Rp. 17 ribu hingga  Rp. 18 ribu pertabung. Kenaikan harga itu diantaranya terjadi di wilayah utara Kabupaten Pamekasan. "Kami banyak menerima pengaduan masyarakat, tentang kelangkaan ini teruma di wilayah utara. Setelah kami selidiki ternyata bukan karena ada penimbunan, tatapi faktor kebutuhan masyarakat meningkat. Makanya kami merekomendasikan untuk mengajukan penambahan kuota," katanya. Saat ini, DPRD Pamekasan masih menunggu tindaklanjut dari rekomendasi tersebut, karena belum menerima laporan perkembangannya. Ia berharap, rekomendasi itu segera ditindaklanjuti, agar kelangkaan yang terjadi segera teratasi. Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pamekasan, Djumhari Gani, mengatakan, sudah mengajukan permohonan tambahan kuota ke Dirjen Migas, Kementerian ESDM serta Pertamina Region V Surabaya. Pengajuan ini atas dasar rekomendasi DPRD serta persetujuan dari Bupati Pamekasan. Menurut Djumhari Gani, pengajuan tambahan kuota ini sudah mendapat respon dari pemerintah pusat yang direncakan akan dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013. Usulan Penambahan kouta itu tidak menyebutkan angka karena langsung ditentukan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM. âYang pasti, penambahan ini akan mengacu pada data yang dimiliki Pertamina sesuai data perhitungan pelaksanaan konversi minyak ke gas,â katanya. Ia menjelaskan, untuk mengatasi kelangkaan sementara, pemerintah sudah memberlakukan oprasi pasar dengan menambah pengiriman melalui SPBE. Ia belum mengetahui secara pasti realisasi di lapangan karena urusan tataniaga ditangani bagian perekonomian. "Operasi pasar ini bukan dalam artian jualan keliling seperti Sembako, tapi tambahan pengisian gas ke SPBE dipercepat dan mudah-mudahan dalam tiga kedepan teratasi," katanya. Djumhari menambahkan, kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg diduga bukan hanya dampak dari peningkatan kebutuhan masyarakat, tetapi karena sebagian konsumen gas non subsidi beralih menggunakan gas 3 kg. Sebab berdasar pantauannya, stok gas elpiji ukuran 12 kg masih mencukupi bahkan lebih. Ia menambahkan, pasokan gas elpiji ukuran 3 kg se Pamekasan masih terpantau normal. Rata-rata pengiriman dalam setiap bulannya mencapai 296.917 kg. Sedangkan, lonjakan harga yang terjadi umumnya ditingkat pengecer, karena harga di Agen dan Pangkalan resmi masih sesuai harga pokok pemerintah (HPP) yang ditapkan gubernur jatim sebesar Rp. 12.750 pertabung. (uzi/muj)