Bupati Pamekasan Janji Segera Atasi Ketimpangan Guru PAMEKASAN- Bupati Pamekasan Achmad Syafii memastikan akan segera mengambil langkah kong...
Bupati Pamekasan Janji Segera Atasi Ketimpangan Guru
PAMEKASAN- Bupati Pamekasan Achmad Syafii memastikan akan segera mengambil langkah kongkrit untuk mengatasi ketimpangan guru yang terjadi di Kabupaten tersebut. Langkah ini menjadi perioritas bupati guna pemerataan kualitas dan mutu pendidikan antara wilayah utara dan selatan sesuai visi missi bupati-wakil bupati. Menurut bupati, ketimpangan guru yang terjadi di Pamekasan sudah memperihatinkan terutama dalam tiga bulan terakhir. Dalam masa itu, kata bupati, banyak guru-guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah utara ditarik ke wilayah selatan sehingga terjadi ketimpangan yang luar biasa. Bahkan terdapat beberapa sekolah yang hanya ditangani oleh satu atau dua guru kelas. Dari beberapa sekolah diantaranya terpaksa merekrut guru tidak tetap (GTT) untuk memenuhi kekurangan guru agar proses belajar mengajar tidak terbengkalai. âSejauh ini memang ada ketimpangan yang sangat luar biasa terutama dalam tiga bulan ini. Banyak guru-guru yang ditarik ke selatan sehingga banyak sekolah kekurangan guru. Bagaimana pendidikan di Pamekasan Ini kan tidak tertata dengan baik,â katanya, Minggu (5/5). Bupati Syafii mengatakan, dalam upaya penataan ketimpangan guru ini, pihaknya akan melibatkan semua elemen agar satu semangat untuk mewujudkan pemerataan guru bersama-sama. Karenanya, dia meminta kesadaran semua pihak terutama para guru, jika nantinya ditugaskan di sekolah-sekolah yang terletak di tempat terpencil. Selain akan melakukan penataan guru PNS, bupati juga akan menyikapi banyaknya pengkatan guru tidak tetap (GTT) oleh kepala sekolah. Dia mengatakan akan memperhatikan tingkat kebutuhan guru di sekolah itu, apakah benar-benar dibutuhkan, atau karena kepala sekolah terdesak karena banyaknya pelamar. Menurut bupati, jika pengangkatan guru itu sesuai kebutuhan bisa ditoleransi, namun pihaknya menemukan beberapa sekolah yang kelebihan guru, tapi masih merekrut GTT. Wacana pemerataan guru di Kabupaten Pamekasan yang digulirkan sejak 2010 lalu, sampai saat ini belum terwujud. Hal itu diyakini menjadi faktor utama terjadinya ketimpangan pelayanan pendidikan antara wilayah utara-selatan di Kabupaten tersebut. Sebab, guru PNS yang bertugas di wilayah utara berasal dari wilayah selatan sehingga memicu guru bolos mengajar. Wakil ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, beberapa waktu lalu mengatakan, pemerataan guru di Kabupaten tersebut merupakan suatu keharusan agar peningkatan mutu pendidikan bisa terwujud secara merata. Langkah itu, kata Khairul Kalam, harus ditopang dengan komitmen pemegang kebijakan karena selama ini disinyalir masih setengah hati. Terbukti dengan mudahnya mutasi guru dari wilayah utara ke wilayah selatan, tanpa melalui prosedur yang benar. Oleh karena itu, Khairul meminta Dinas Pendidikan (Disdik) setempat mendata ulang, jumlah guru dan murid di masing-masing kecamatan sehingga diketahui perbandingan keduanya. Jika hal ini dilakukan, pihaknya yakin akan memudahkan kerja Disdik dalam merealisasikan pemerataan guru itu karena bisa memetakan penempatannya. Pendataan juga perlu dilakukan terhadap jumlah guru yang berasal dari wilayah utara dan selatan sehingga dari perbandingan tersebut bisa didistribusikan ke masing-masing wilayah berdasar jarak rumah dengan wilayah tugas. Sebab, salah satu alasan banyaknya guru bolos di wilayah utara karena jarak rumah dengan tempat tugas terlalu jauh. (uzi/muj)
PAMEKASAN- Bupati Pamekasan Achmad Syafii memastikan akan segera mengambil langkah kongkrit untuk mengatasi ketimpangan guru yang terjadi di Kabupaten tersebut. Langkah ini menjadi perioritas bupati guna pemerataan kualitas dan mutu pendidikan antara wilayah utara dan selatan sesuai visi missi bupati-wakil bupati. Menurut bupati, ketimpangan guru yang terjadi di Pamekasan sudah memperihatinkan terutama dalam tiga bulan terakhir. Dalam masa itu, kata bupati, banyak guru-guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah utara ditarik ke wilayah selatan sehingga terjadi ketimpangan yang luar biasa. Bahkan terdapat beberapa sekolah yang hanya ditangani oleh satu atau dua guru kelas. Dari beberapa sekolah diantaranya terpaksa merekrut guru tidak tetap (GTT) untuk memenuhi kekurangan guru agar proses belajar mengajar tidak terbengkalai. âSejauh ini memang ada ketimpangan yang sangat luar biasa terutama dalam tiga bulan ini. Banyak guru-guru yang ditarik ke selatan sehingga banyak sekolah kekurangan guru. Bagaimana pendidikan di Pamekasan Ini kan tidak tertata dengan baik,â katanya, Minggu (5/5). Bupati Syafii mengatakan, dalam upaya penataan ketimpangan guru ini, pihaknya akan melibatkan semua elemen agar satu semangat untuk mewujudkan pemerataan guru bersama-sama. Karenanya, dia meminta kesadaran semua pihak terutama para guru, jika nantinya ditugaskan di sekolah-sekolah yang terletak di tempat terpencil. Selain akan melakukan penataan guru PNS, bupati juga akan menyikapi banyaknya pengkatan guru tidak tetap (GTT) oleh kepala sekolah. Dia mengatakan akan memperhatikan tingkat kebutuhan guru di sekolah itu, apakah benar-benar dibutuhkan, atau karena kepala sekolah terdesak karena banyaknya pelamar. Menurut bupati, jika pengangkatan guru itu sesuai kebutuhan bisa ditoleransi, namun pihaknya menemukan beberapa sekolah yang kelebihan guru, tapi masih merekrut GTT. Wacana pemerataan guru di Kabupaten Pamekasan yang digulirkan sejak 2010 lalu, sampai saat ini belum terwujud. Hal itu diyakini menjadi faktor utama terjadinya ketimpangan pelayanan pendidikan antara wilayah utara-selatan di Kabupaten tersebut. Sebab, guru PNS yang bertugas di wilayah utara berasal dari wilayah selatan sehingga memicu guru bolos mengajar. Wakil ketua DPRD Pamekasan, Khairul Kalam, beberapa waktu lalu mengatakan, pemerataan guru di Kabupaten tersebut merupakan suatu keharusan agar peningkatan mutu pendidikan bisa terwujud secara merata. Langkah itu, kata Khairul Kalam, harus ditopang dengan komitmen pemegang kebijakan karena selama ini disinyalir masih setengah hati. Terbukti dengan mudahnya mutasi guru dari wilayah utara ke wilayah selatan, tanpa melalui prosedur yang benar. Oleh karena itu, Khairul meminta Dinas Pendidikan (Disdik) setempat mendata ulang, jumlah guru dan murid di masing-masing kecamatan sehingga diketahui perbandingan keduanya. Jika hal ini dilakukan, pihaknya yakin akan memudahkan kerja Disdik dalam merealisasikan pemerataan guru itu karena bisa memetakan penempatannya. Pendataan juga perlu dilakukan terhadap jumlah guru yang berasal dari wilayah utara dan selatan sehingga dari perbandingan tersebut bisa didistribusikan ke masing-masing wilayah berdasar jarak rumah dengan wilayah tugas. Sebab, salah satu alasan banyaknya guru bolos di wilayah utara karena jarak rumah dengan tempat tugas terlalu jauh. (uzi/muj)