Bupati Diminta Tak Ragu Usir Aliran Sesat SAMPANG - Selasa (07/5), ribuan massa yang mengatasnamakan anti Tajul Muluk dari Kecamatan Omben d...
Bupati Diminta Tak Ragu Usir Aliran Sesat
SAMPANG - Selasa (07/5), ribuan massa yang mengatasnamakan anti Tajul Muluk dari Kecamatan Omben dan Kecamatan Karangpenang Sampang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sampang. Mereka mendesak Bupati Sampang bersama DPRD segera membuat surat keputusan untuk mengusir aliran Tajul Muluk beserta pengikutnya dari Kabupaten Sampang, khususnya di pulau Madura pada umumnya. Massa yang berasal dari Kecamatan Karangpenang dan Kecamatan Omben Sampang tersebut mendatangi kantor DPRD Sampang menggunakan 13 unit kendaraan truk, 5 mobil pikap, 15 mobil pribadi, dan 25 sepeda motor. Sepanjang jalan mereka meneriakkan berorasi. Mereka minta pemerintah mengusir pengikut Tajul Muluk dari Sampang. Mereka juga memberikan selebaran dan membawa poster bertuliskan âBupati Harus Tegas dan Jangan Melempem!â, âUsir Aliran Sesat Demi Kemaslahatan Umat!â, âTajul Muluk Bertaubatlah, Kalian Sudah Sesat!â, âPengikut Tajul Angkat Kaki dari Sampang!â, âBupati, Jangan Takut Kami di Belakangmu!â, âKami Datang Dengan Hati Nurani, Tidak Ada Tendensi Politik!â, dan lain-lain. Setelah massa melakukan orasi di depan kantor DPRD Sampang sekitar satu jam lamanya, Bupati Sampang K. A Fannan Hasib bersama ketua DPRD Imam Uabaidillah menemui langsung massa di depan kantor dewan guna mendegarkan aspirasi massa dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Sampang. Menurut Fathurrosi, korlap aksi, kedatangannya ke kantor DPRD tidak lain hanya menuntut janji Bupati saat Pemilukada lalu. Jika terpilih akan merelokasi para pengungsi pengikut Tajul Muluk yang sudah sesat. âMereka (pengungsi) harus segera direlokasi dari Kabupaten Sampang. Jadi, kami sebagai warga dari dua kecamatan di Kabupaten Sampang lokasi konflik ini butuh kepastian tindakan nyata dari Bupati Sampang selaku kepala daerah,â tegasnya, Selasa (07/5). Oleh sebab itu, lanjut Fathurrosi, tidak ada solusi lain, para pengikut Tajul Muluk harus direlokasi ke daerah lain di luar Sampang. Hal itu sudah menjadi harga mati agar konflik tidak semakin besar. âKami menuntut kepada Bupati Sampang agar secepatnya mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang relokasi pada pengikut aliran Tajul Muluk yang sesat. Segera realisasikan SK relokasi ke luar Madura. Kami masyarakat Karang Gayam kecamatan Omben dan desa Blu'uran kecamatan Karang Penangdengan tegas melarang Tajul Muluk dan pengikutnya kembali ke desa kami,â ujarnya. Hal senada diungkapkan Ustadz Mahfud, warga asal desa Blu'uran kecamatan Omben, Sampang yang menuntut janji Tajul Muluk pada tahun 2004 lalu. Dengan bersumbah atas nama Allah untuk kembali ke ahlu sunnah wal jamaah. âSaat itu Tajul Muluk sendiri berjanji, jika kembali pada aliran sesatnya akan pergi dari Sampang. Bahkan Tajul menyatakan siap dibunuh, itu merupakan janji Tajul Muluk sendiri. Banyak yang menyaksikan pada waktu itu. Kami minta dengan hormat kepada Bupati Sampang, agar aliran Tajul Muluk beserta pengikutnya segera diusir keluar dari Sampang,â ungkapnya. Sementara itu, Bupati Sampang K. A Fannan Hasib menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Sampang pada bulan April lalu sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk meminta merelokasi pengungsi dari GOR Tennis Indoor Sampang. âSampai saat ini masih belum ada jawaban dari surat yang sudah kami kirimkan ke Gubernur. Semua aspirasi massa akan kami tampung dan dipertimbangkan. Hingga saat ini kami masih menunggu jawaban dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pada Pemerintah Pusatâ ucapnya. Lebih lanjut, Bupati berjanji dalam waktu dekat akan segera menindaklanjuti surat yang dikirim Pemkab Sampang kepada Gubernur Jatim sebagai Pemerintahan yang lebih tinggi untuk ikut andil merespon aspirasi warga Sampang yang lebih besar agar Tajul Muluk dan para pengikutnya segera direlokasi dari Kabupaten Sampang, bahkan disarankan direlokasi ke luar Madura. Ketua DPRD Imam Ubaidillah di hadapan massa yang menolak Tajul Muluk dan pengikutnya meminta agar massa tetap tenang dan jangan sampai berbuat anarkis, sebab pemerintah hingga saat ini masih melakukan koordinasi untuk mencari jalan keluar terkait konflik yang sudah lama ini. Ia meminta kepada masyarakat di dua kecamatan tempat terjadinya konflik agar percaya pada pemerintah yang saat ini terus bekerja untuk mencarikan solusi, termasuk tuntutan massa yang meminta untuk merelokasi Tajul Muluk dan pengikutnya ke luar Madura. âKami selaku lembaga legislatif berharap pada pemerintah mulai dari Bupati, Gubernur, bahkan pemerintah pusat agar bersama-sama dengan satu suara menemukan jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan konflik di Kabupaten Sampang yang sudah terjadi sejak 10 tahun terakhir ini,â ujar politisi asal PKB tersebut. (hol/msa/rah)
SAMPANG - Selasa (07/5), ribuan massa yang mengatasnamakan anti Tajul Muluk dari Kecamatan Omben dan Kecamatan Karangpenang Sampang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sampang. Mereka mendesak Bupati Sampang bersama DPRD segera membuat surat keputusan untuk mengusir aliran Tajul Muluk beserta pengikutnya dari Kabupaten Sampang, khususnya di pulau Madura pada umumnya. Massa yang berasal dari Kecamatan Karangpenang dan Kecamatan Omben Sampang tersebut mendatangi kantor DPRD Sampang menggunakan 13 unit kendaraan truk, 5 mobil pikap, 15 mobil pribadi, dan 25 sepeda motor. Sepanjang jalan mereka meneriakkan berorasi. Mereka minta pemerintah mengusir pengikut Tajul Muluk dari Sampang. Mereka juga memberikan selebaran dan membawa poster bertuliskan âBupati Harus Tegas dan Jangan Melempem!â, âUsir Aliran Sesat Demi Kemaslahatan Umat!â, âTajul Muluk Bertaubatlah, Kalian Sudah Sesat!â, âPengikut Tajul Angkat Kaki dari Sampang!â, âBupati, Jangan Takut Kami di Belakangmu!â, âKami Datang Dengan Hati Nurani, Tidak Ada Tendensi Politik!â, dan lain-lain. Setelah massa melakukan orasi di depan kantor DPRD Sampang sekitar satu jam lamanya, Bupati Sampang K. A Fannan Hasib bersama ketua DPRD Imam Uabaidillah menemui langsung massa di depan kantor dewan guna mendegarkan aspirasi massa dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Sampang. Menurut Fathurrosi, korlap aksi, kedatangannya ke kantor DPRD tidak lain hanya menuntut janji Bupati saat Pemilukada lalu. Jika terpilih akan merelokasi para pengungsi pengikut Tajul Muluk yang sudah sesat. âMereka (pengungsi) harus segera direlokasi dari Kabupaten Sampang. Jadi, kami sebagai warga dari dua kecamatan di Kabupaten Sampang lokasi konflik ini butuh kepastian tindakan nyata dari Bupati Sampang selaku kepala daerah,â tegasnya, Selasa (07/5). Oleh sebab itu, lanjut Fathurrosi, tidak ada solusi lain, para pengikut Tajul Muluk harus direlokasi ke daerah lain di luar Sampang. Hal itu sudah menjadi harga mati agar konflik tidak semakin besar. âKami menuntut kepada Bupati Sampang agar secepatnya mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang relokasi pada pengikut aliran Tajul Muluk yang sesat. Segera realisasikan SK relokasi ke luar Madura. Kami masyarakat Karang Gayam kecamatan Omben dan desa Blu'uran kecamatan Karang Penangdengan tegas melarang Tajul Muluk dan pengikutnya kembali ke desa kami,â ujarnya. Hal senada diungkapkan Ustadz Mahfud, warga asal desa Blu'uran kecamatan Omben, Sampang yang menuntut janji Tajul Muluk pada tahun 2004 lalu. Dengan bersumbah atas nama Allah untuk kembali ke ahlu sunnah wal jamaah. âSaat itu Tajul Muluk sendiri berjanji, jika kembali pada aliran sesatnya akan pergi dari Sampang. Bahkan Tajul menyatakan siap dibunuh, itu merupakan janji Tajul Muluk sendiri. Banyak yang menyaksikan pada waktu itu. Kami minta dengan hormat kepada Bupati Sampang, agar aliran Tajul Muluk beserta pengikutnya segera diusir keluar dari Sampang,â ungkapnya. Sementara itu, Bupati Sampang K. A Fannan Hasib menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Sampang pada bulan April lalu sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk meminta merelokasi pengungsi dari GOR Tennis Indoor Sampang. âSampai saat ini masih belum ada jawaban dari surat yang sudah kami kirimkan ke Gubernur. Semua aspirasi massa akan kami tampung dan dipertimbangkan. Hingga saat ini kami masih menunggu jawaban dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pada Pemerintah Pusatâ ucapnya. Lebih lanjut, Bupati berjanji dalam waktu dekat akan segera menindaklanjuti surat yang dikirim Pemkab Sampang kepada Gubernur Jatim sebagai Pemerintahan yang lebih tinggi untuk ikut andil merespon aspirasi warga Sampang yang lebih besar agar Tajul Muluk dan para pengikutnya segera direlokasi dari Kabupaten Sampang, bahkan disarankan direlokasi ke luar Madura. Ketua DPRD Imam Ubaidillah di hadapan massa yang menolak Tajul Muluk dan pengikutnya meminta agar massa tetap tenang dan jangan sampai berbuat anarkis, sebab pemerintah hingga saat ini masih melakukan koordinasi untuk mencari jalan keluar terkait konflik yang sudah lama ini. Ia meminta kepada masyarakat di dua kecamatan tempat terjadinya konflik agar percaya pada pemerintah yang saat ini terus bekerja untuk mencarikan solusi, termasuk tuntutan massa yang meminta untuk merelokasi Tajul Muluk dan pengikutnya ke luar Madura. âKami selaku lembaga legislatif berharap pada pemerintah mulai dari Bupati, Gubernur, bahkan pemerintah pusat agar bersama-sama dengan satu suara menemukan jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan konflik di Kabupaten Sampang yang sudah terjadi sejak 10 tahun terakhir ini,â ujar politisi asal PKB tersebut. (hol/msa/rah)