Anggaran Disdik Tumpang Tindih SUMENEP â" Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA)...
Anggaran Disdik Tumpang Tindih
SUMENEP â" Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) terkesan tumpang tindih. Dalam RAK tahun 2013, terdapat dua program yang sama dalam kegiatan yang serupa. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dengan amanat Undang-undang yang mengharuskan 20 persen anggaran untuk pendidikan. Bahkan, belanja pegawai lebih tinggi dibandingkan dengan belanja barang dan jasa serta belanja modal. Demikian disampaikan Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) NU Sumenep Abd. Waris di Sekretariat PCNU setempat, Kamis (30/5). Hal itu hasil dari analisa terhadap anggaran sejumlah SKPD. âSaya anggap ini merupakan sebuah rancangan awal bocornya anggaran,â katanya kepada wartawan. Waris mengatakan, dinas pendidikan mendapatkan prioritas tertinggi dalam alokasi anggaran yang bersumber dari dana APBD tahun 2013, yakni Rp. 574.435.391.945 dari total anggaran APBD berkisar Rp. 1,4 triliun. Lakpesdam menemukan tumpang tindih anggaran dalam program pemilihan siswa tauladan yang menghabiskan anggaran Rp. 72.394.250. Selain itu, dalam nomor klatur yang sama terdapat program pemilihan siswa teladan tingkat SMP dan SMA yang telah menelan anggaran sebesar Rp. 12.499.000. âKedua program ini kan lebih baik disatukan, walaupun tempatnya berbeda,â ungkapnya . Seharusnya, menurut Waris, disdik lebih berhati-hati dalam menyusun anggaran. Hal ini untuk meminimalisir akan terjadinya tumbang tindih anggaran. Sehingga semua program berjalan sesuai dengan porosnya masing-masing dan tidak terjadi mark up anggaran. âKeberadaan kedua anggaran tersebut, saya kira terlalu berlebihan. Sehingga akan terjadi mark up anggaran,â terangnya. Dia memaparkan, kalau di setiap SKPD terjadi seperti itu, pihaknya memprediksi akan terjadi banyak kebocoran anggaran negara. ''Jangan sampai kegiatan-kegiatan di dinas itu menjadi ajang bocornya anggaran,'' paparnya. Pihaknya akan menyampaikan hasil analisanya kepada bupati guna menjadi salah satu masukan kepada pemerintah. ''Kami juga akan sampaikan hasil analisa ini kepada bupati untuk menjadi pertimbangan dalam penentuan program dan anggaran ditahun berikutnya,'' tukasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep A. Shadik, tidak banyak komintar saat dikonfirmasi persoalan ini. Malah pihaknya mengatakan masih belum mengetahui kepastiannya dalam penyusunan RKA disdik tahun 2013. âKami kan cek dulu. Jek ender dellu (jangan terburu-bur),â kata Shadik setelah mengikuti rapat di Kantor DPRD sumenep, Kamis (30/5). Setelah itu ia langsung menghindar awak media dengan alasan masih ada agenda di luar yang sangat penting. âKami sudah ditelepon Pak Bupati,â terangnya. Ditempat berbeda, Ketua Komisi D DPRD Sumenep Subaidi saat dimintai komentarnya menyatakan, pihaknya menilai tidak mungkin sampai terjadi dua program yang sama dengan anggaran yang berbeda. ''Kalau sampai doble program pasti kami tolak dan pasti tidak lolos dipembahasan komisi D,'' pungkasnya. (edy/rif/mk)
SUMENEP â" Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) terkesan tumpang tindih. Dalam RAK tahun 2013, terdapat dua program yang sama dalam kegiatan yang serupa. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dengan amanat Undang-undang yang mengharuskan 20 persen anggaran untuk pendidikan. Bahkan, belanja pegawai lebih tinggi dibandingkan dengan belanja barang dan jasa serta belanja modal. Demikian disampaikan Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) NU Sumenep Abd. Waris di Sekretariat PCNU setempat, Kamis (30/5). Hal itu hasil dari analisa terhadap anggaran sejumlah SKPD. âSaya anggap ini merupakan sebuah rancangan awal bocornya anggaran,â katanya kepada wartawan. Waris mengatakan, dinas pendidikan mendapatkan prioritas tertinggi dalam alokasi anggaran yang bersumber dari dana APBD tahun 2013, yakni Rp. 574.435.391.945 dari total anggaran APBD berkisar Rp. 1,4 triliun. Lakpesdam menemukan tumpang tindih anggaran dalam program pemilihan siswa tauladan yang menghabiskan anggaran Rp. 72.394.250. Selain itu, dalam nomor klatur yang sama terdapat program pemilihan siswa teladan tingkat SMP dan SMA yang telah menelan anggaran sebesar Rp. 12.499.000. âKedua program ini kan lebih baik disatukan, walaupun tempatnya berbeda,â ungkapnya . Seharusnya, menurut Waris, disdik lebih berhati-hati dalam menyusun anggaran. Hal ini untuk meminimalisir akan terjadinya tumbang tindih anggaran. Sehingga semua program berjalan sesuai dengan porosnya masing-masing dan tidak terjadi mark up anggaran. âKeberadaan kedua anggaran tersebut, saya kira terlalu berlebihan. Sehingga akan terjadi mark up anggaran,â terangnya. Dia memaparkan, kalau di setiap SKPD terjadi seperti itu, pihaknya memprediksi akan terjadi banyak kebocoran anggaran negara. ''Jangan sampai kegiatan-kegiatan di dinas itu menjadi ajang bocornya anggaran,'' paparnya. Pihaknya akan menyampaikan hasil analisanya kepada bupati guna menjadi salah satu masukan kepada pemerintah. ''Kami juga akan sampaikan hasil analisa ini kepada bupati untuk menjadi pertimbangan dalam penentuan program dan anggaran ditahun berikutnya,'' tukasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep A. Shadik, tidak banyak komintar saat dikonfirmasi persoalan ini. Malah pihaknya mengatakan masih belum mengetahui kepastiannya dalam penyusunan RKA disdik tahun 2013. âKami kan cek dulu. Jek ender dellu (jangan terburu-bur),â kata Shadik setelah mengikuti rapat di Kantor DPRD sumenep, Kamis (30/5). Setelah itu ia langsung menghindar awak media dengan alasan masih ada agenda di luar yang sangat penting. âKami sudah ditelepon Pak Bupati,â terangnya. Ditempat berbeda, Ketua Komisi D DPRD Sumenep Subaidi saat dimintai komentarnya menyatakan, pihaknya menilai tidak mungkin sampai terjadi dua program yang sama dengan anggaran yang berbeda. ''Kalau sampai doble program pasti kami tolak dan pasti tidak lolos dipembahasan komisi D,'' pungkasnya. (edy/rif/mk)